Minggu, 28 Juli 2019 - 20:04 WIB

Penggusuran lapak PKL di Banyu Urip

Penggusuran lapak PKL di Banyu Urip

Bambang Haryo Bantu PKL Korban Gusuran jasa marga Rp100juta

Surabaya – Sebanyak 27 Pedagang Kaki Lima (PKL) di exit tol Banyu Urip Surabaya digusur oleh PT Jasa Marga, lantaran PKL tersebut diduga menyalahi aturan tentang Jalan yakni UU 38/2004.

Amat Basuni Operation Department Head Jasa Marga Cabang Surabaya Gempol yang dihubungi mengatakan, operasi pembongkaran pada 10 juli lalu sudah pernah dilakukan awal 2018 lalu. Namun, pada September 2018 PKL kembali membangun lapak. Dia juga mengatakan, pembongkaran ini sejalan dengan peraturan pemerintah dalam UU 38/2004 tentang Jalan.

“Jasa Marga telah berkoordinasi dengan instansi Pemkot Surabaya dan Jajaran Kepolisian sejak akhir 2018. Kami juga intens melakukan komunikasi persuasif kepada para pemilik lapak. Sudah dua kali pertemuan tatap muka dan tiga kali peringatan tertulis, serta sosialisasi dalam bentuk lainnya,” kata Amat

Menyikapi penggusuran PKL oleh PT Jasa Marga, Anggota DPR RI Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) Bambang Haryo Soekartono mengaku prihatin atas penggusuran sejumlah bangunan dan lapak yang juga ikut disita.

“Kasihan para PKL ini karena sampai sekarang tidak punya tempat dan tak mendapat ganti rugi. Ini kan rakyat kecil, pengusaha UMKM, harusnya dibantu, ini kok ya kebangetan menggusur tanpa memikirkan kelangsungan hidup mereka. Kasihan mereka ini, mereka korban arogansi PT Jasa Marga,” ujarnya, Minggu (28/7)

Untuk membantu meringankan beban para PKL, Bambang Haryo dan PT Dharma Lautan Utama (DLU) memberikan bantuan modal agar mereka bisa bangkit kembali pasca digusur. Total bantuan yang diberikan untuk 27 orang PKL sebanyak Rp 100 juta.

“Saya mengajak PT DLU untuk memberikan dana CSR-nya Rp 75 juta, dari saya juga ada sedikit, ini uang pribadi saya Rp 25 juta. Jadi total Rp 100 juta yang akan dibagi untuk 27 PKL. Saya kalau buat takyat kecil akan saya bantu sebisa saya. Saya juga sudah sampaikan hal ini langsung ke Pak Menteri PU (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono),” kata pria yang juga Anggota Komisi V DPR RI ini.

Tak hanya itu, lanjut Bambang, para PKL ini juga telah berusaha sendiri meminta bantuan kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji agar bisa membantu para pedagang agar tak digusur, atau mengusahakan mendapat ganti tempat berjualan pasca penggusuran namun tidak pernah digubris.

“Mereka (PKL) ini justru orang-orang PDIP. Mereka yang pilih Bu Risma jadi Walikota dulu. Kok sekarang mereka meminta bantuan malah nggak direken (tidak dihiraukan). Saya bukan soal partai, meskipun saya Gerindra tapi kalau ada rakyat yang ditindas saya tak bisa diam,” tegas Bambang Haryo.

Sementara, Perwakilan PKL Suyanto mengaku terharu dan senang dengan adanya bantuan dari PT DLU juga Anggota DPR RI Bambang Haryo. Ia bersama para pedagang lainnya
mengucapkan terima kasih atas bantuan sert perhatian dari wakil rakyat tersebut.

“Terimakasih Pak Bambang dan PT DLU atas bantuannya untuk kami (PKL). Hanya beliau yang mau peduli. Kami sudah berusaha mengadu ke Bu Risma dan Pak Armuji tapi tak ada jawaban. Sampai sekarang dengan Jasa Marga juga tak ada komunikasi. Kami digusur, tempat jualan kami dirobohkan, disita dan kami tak diberikan ganti rugi apapun,” tandas Suyanto.(fa/mi)

Artikel ini telah dibaca 214 kali

loading...
Baca Lainnya

Masyarakat Menolak Keberadaan KAMI

Oleh : Dodik Prasetyo Keberadaan KAMI makin meresahkan masyarakat dengan pernyataannya yang kontroversial dan mendapat...

23 Oktober 2020, 22:40 WIB

Cerita Kabaharkam Polri Ajak Perangkat Desa Kembangkan Inovasi

JAKARTA  – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menerima audiensi DPD...

23 Oktober 2020, 21:44 WIB

Otsus Jilid II Memajukan Papua

Oleh : Abner Wanggai Otonomi khusus (Otsus) Papua memang sudah semestinya mendapatkan dukungan dari banyak...

23 Oktober 2020, 16:38 WIB

Masyarakat Jangan Ragu Manfaat Vaksin Covid-19

Oleh : Dimas Sangkoro Vaksin Covid-19 telah melalui tahap uji klinis yang ketat serta pengawasan...

23 Oktober 2020, 16:18 WIB

Waspada provokasi KAMI Menebar Hoax

Oleh : Raavi Ramadhan KAMI adalah organisasi yang banyak dibicarakan orang, namun sayang bukan karena...

23 Oktober 2020, 03:13 WIB

UU Cipta Kerja, Upaya Pemerintah Antisipasi Bonus Demografi

Oleh : Hanafi Adnan UU Cipta Kerja yang baru disahkan Pemerintah merupakan upaya untuk mempermudah...

22 Oktober 2020, 20:57 WIB

loading...