Minggu, 28 Juli 2019 - 20:51 WIB

Masuknya Gerindra dalam Pemerintahan Jokowi-Maruf Bikin Partai KIK Tersinggung

JAKARTA – Pengamat komunikasi poitik Universitas Mercu Buana, Syaifuddin menilai pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, memiliki dua agenda penting yang patut mendapatkan perhatian.
Poin pertama, menurut Syaifuddin, pertemuan tersebut memunjukan budaya politik bangsa Indonesia tengah mengaami kedewasaan, yang dibuktikan dengan adanya pertemuan silaturrahim antara dua tokoh yang berbeda pandangan politik pada Pilpres 2019.
“Ini membuktikan elit politik kita sudah mulai meninggalkan ego sektoralnya. Kami mengapresiasi pertemuan kedua tokoh tersebut. Meski dibalut dengan agenda kangen makan siang nasi goreng alla ibu Megawati. Tapi apapun itu, ini sebuah langkah maju demi tercapainya persatuan sesame anak bangsa pascapilpres kemarin,” ungkap Syaifuddin kepada wartawan, Sabtu (27/7).
Menurutnya, pertemuan kedua tokoh tersebut bukan hal yang baru. Karena pada kontestasi Pilpres beberapa tahun yang silam Megawati dan Prabowo menjadi pasangan Capres dan Cawapres. Tentunya hubungan antarakeduanya masih terjalin dengan baik.
Selanjutnya poin yang kedua, kata Syaifuddin, pertemuan dua tokoh itu merupakan bentuk politik kebangsaan, baik Megawati Soekartno Putri sebagai Ketua Umum PDI-P yang merupakan putri Proklamator RI, dan Prabowo Subianto kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan berlatar belakang dari militer, tentunya memilikii rasa nasionalisme yang tinggi dan berfikir untuk bangsa dan negara.
“Mungkin Prabowo tidak lagi mau terkecoh dengn kelompok saat Pilpres lalu yang mengedepankan politik identitas agama. Baik dari HTI maupun politik trans nasional. Kami menilai meski Prabowo memenangkan Pilpres 2109, pada akhirnya akan mengalami gesekan. Karena keduanya memiliki cara pandang yang berbeda,” kata Wakil Ketua Umum Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi (IDIK) Unpad ini.
Untuk itu, kata dia, dalam pertemuan kedua tokoh tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam tataran politik nasional setelah adanya hiruk-pikuk Pilpres. Karena dengn adanya rekonsiliasi itu tentunya memiliki tujuan agar ke depannya bangsa ini agar lebih baik.
“Ketika mereka (Megawati dan Prabowo) head to head pada Pilpres kemarin. Nah, ini kemudian menjadi perekat NKRI yang semula agak sedikit terganggu dengan politik identitas pendukung Prabowo pada Pilpres 2019 lalu,” ucap Syaifuddin.
Terkait dengan adanya partai pendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2109 yang tergabung di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang dikabarkan terganggu dengan adanya pertemuan Prabowo-Megawati, karena terancam jatah kursi di kabinetnya akan berkurang lantaran masuknya Gerindra dalam pemerintahan Jokowi, Syaifuddin menilai hal itu tidak dipungkiri karena ada unsur kepentingan politik yang sagat kencang berkaitan dengn kepentingan politik koalisi.
“Yang terutama pada titik pemilihan Ketua MPR. Karena jabatan Ketua MPR merupakan strategis. Kenapa, kewenagan MPR memiliki peran yang cukup dominan di tingkat nasional, seperti penetapan GBHN lalu mengatur perangkat kerja di DPR itu sendiri dan melahirkan undang-undang baru soal jabatan Presiden. Jadi Ketua MPR lebih istimewa dibandingkan lembaga-lembaga tinggi yang lain,” tambah Syaifuddin.
Pada sisi lain dalam konteks partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf, jabatan Ketua MPR bisa dimainkan untuk kepentingannya. Oleh karena itu, lanjut Syaifuddin, bagi KIK tentu tidak rela jika posisi Ketua MPR itu jatuh di tangan partai di luar KIK. Seperti Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.
“Kenapa, Partai Golkar sendiri juga menginginkan kursi MPR. Karena memang pantas mendapatkan posisi ketua. Apalagi PDI-P sebagai pemenang pemilu, selanjutnya Nasdem dan PKB pastinya menginginkannya agar kadernya menduduki posisi Ketua MPR. Nah pertemuan ke dua tokoh politik itu oleh KIK rupanya diartikan sebagai ajang bagi-bagi jatah kursi baik di parlemen maupun di kabinet,” katanya.
Oleh karenanya, adanya ketersinggungan KIK di luar PDI-P terkait pertemuan Megawati dan Prabowo merupakan hal yang wajar.
“Semua pihak khususnya partai koalisi pendukung Jokowi-Ma,ruf harus menahan diri. Jangan sampai pertemuan dua tokoh nasional itu dijadikan argumentasi sebagai dasar melahirkan opini publik di luar, sehingga seakan-akan di internal KIK ada perseteruan. Kita berharap para elit, baik itu di Partai Golkar, Nasdem, PKB dan PPP untuk saat ini tidak memberikan statemen liar yang akan merugikan KIK itu sendiri,” kata Syaifuddin (red)

Artikel ini telah dibaca 648 kali

loading...
Baca Lainnya

Omnibus Law Ciptaker Minimalisasi Dampak Ekonomi Akibat Covid-19

Oleh : Edi Jatmiko Pandemi Covid-19 diyakini akan memukul perekonomian Indonesia. Sejumlah pihak pun mendesak...

1 April 2020, 20:23 WIB

Mendukung Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Oleh : Ahmad Kosasih Pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan sosial berskala besar dalam menekan laju penyebaran...

1 April 2020, 12:01 WIB

Jaring Pengaman Sosial Disiapkan Pemerintah untuk Atasi Dampak Covid-19

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menangani penyebaran Covid-19 ditetapkan berada pada tiga fokus utama,...

31 Maret 2020, 23:00 WIB

Pemerintah Gratiskan Pelanggan Listrik 450 VA Selama Tiga Bulan Mendatang

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah...

31 Maret 2020, 22:30 WIB

Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pernyataannya yang disampaikan melalui telekonferensi dari...

31 Maret 2020, 22:15 WIB

Mantul, Bambang Haryo Apresiasi Warga Tulangan Sediakan Pencuci Tangan Cegah Corona

Sidoarjo – Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengapresiasi cara warga RW...

Bambang Haryo saat kunjungan di pasar bluru kidul

31 Maret 2020, 18:00 WIB

loading...