Kamis, 8 Agustus 2019 - 18:55 WIB

Bambang Haryo

Bambang Haryo

Bambang Haryo Sebut PLN Gagal Berikan Layanan Terbaik

Jakarta – Anggota komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono, menyebutkan bahwa PT PLN telah gagal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, lantaran adanya pemadaman listrik massal di sejumlah daerah.

“PLN itu harusnya dengan adanya program Presiden Jokowi 35.000 MW yang sekarang ini sudah terealisasi sebagian harusnya listrik yang tersedia di Indonesia cukup, bahkan bisa mengantisipasi 2x lipat kebutuhan di seluruh Indonesia”Kata Bambang, Kamis (8/8)

Apalagi nanti, menurut Bambang, ketika 35.000 MW itu sudah terealisasi sepenuhnya. PLN juga telah melanggar UU ttg Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1998 dan UU PLN yakni UU nN 30 th 2009 tentang ketenagalistrikan.

Oleh karenanya, lanjut Bambang, masyarakat perseorangan maupun kelompok dapat menuntut PLN dan PLN harus siap dituntut dan itu hak publik karena masyarakat mengalami kerugian baik materil & immaterial.Tukas Bambang.

“Kita bisa lihat pengusaha Indonesia sedang gencar-gencarnya bersaing dengan negara tetangga dalam menghasilkan produk. Ada kejadian seperti padam listrik ini tentu merugikan mereka, juga harus ada ketegasan dari lembaga hukum yang harus memberikan sanksi tegas kepada PLN jika ditemukan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan rutin mereka”Katanya.

Dari sisi SDM PLN, ada ketidaksesuaian antara background pendidikan dengan tugas yang diemban di PLN. Permasalahan dari PLN itu sendiri juga salah satunya Dirut (Sripeni Inten Cahyani) yang diangkat adalah orang yang tidak kompeten dibidangnya, basic pendidikannya tidak cocok dengan PLN, S1 Teknik Kimia, S2 Manajemen.

Sedangkan Menteri ESDM Ignasius Jonan-nya juga, pendidikan dengan jabatan yang diemban tidak sesuai.

“Ini kan sebenarnya ada andil Presiden tentang tanggung jawab Presiden, karena Menteri dipilih oleh Presiden, Dirut itu dipilih Menteri atas persetujuan Presiden juga”Ungkap politikus asal Surabaya ini.

Maka, Presiden harus mumpuni dalam memilih orang untuk bekerja di kabinetnya. Lembaga atau perusahaan BUMN adalah ujung tombaknya sebuah Negara, terlebih lagi PLN adalah perusahaan milik Negara yang sangat tekhnis.

Oleh karena itu, instansi/lembaga teknis ini tdk boleh diisi oleh politisi atau orang yang tdk punya capability, itu adalah kesalahan besar kalau sampe terjadi. Hal ini kalau diteruskan bahaya terhadap ekonomi Negara, kesejahteraan masyarakat, industri perdagangan bahkan transportasi pun terganggu. Demikian Bambang Haryo

Artikel ini telah dibaca 78 kali

loading...
Baca Lainnya

Gubernur Jatim Siapkan Sembilan Titik Pemakaman Penderita Covid-19

Surabaya – Pemerintah provinsi Jawa Timur, bekerjasama dengan Perhutani menyediakan lahan pemakaman jenazah khusus kasus...

8 April 2020, 12:27 WIB

Mewaspadai Penyebaran Radikalisme Manfaatkan Pandemi Covid-19

Oleh : Aulia Hawa Kendati dunia sedang dilanda wabah yang merenggut ribuan nyawa, penyebaran radikalisme...

7 April 2020, 23:15 WIB

Soal Tarif Kapal Ferry, Kemenko Maritim dan Kemenhub Saling Lempar Tanggung Jawab

Jakarta – Kementerian Perhubungan dan Kemenko Maritim dan Investasi jangan saling lempar tanggung jawab mengenai...

Bambang Haryo

7 April 2020, 12:16 WIB

Pemerintah Daerah Siap Cegah Penyebaran Corona

Oleh : Aldia Putra Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 memicu kekhawatiran bagi semua pihak. Pemerintah...

7 April 2020, 11:25 WIB

Lisda Hendrajoni Cemas Pemerintah Lamban Tangani Covid-19

JAKARTA – Anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Lisda Hendrajoni mengaku cemas lantaran lambannya pemerintah...

7 April 2020, 10:54 WIB

Omnibus Law Ciptaker Perkuat Ekonomi Nasional

Oleh : Deka Prawira Pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia disinyalir akan berimplikasi bagi perekonomian...

6 April 2020, 21:43 WIB

loading...