Bambang Haryo Sebut PLN Gagal Berikan Layanan Terbaik

  • Whatsapp
Bambang Haryo

Jakarta – Anggota komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono, menyebutkan bahwa PT PLN telah gagal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, lantaran adanya pemadaman listrik massal di sejumlah daerah.

“PLN itu harusnya dengan adanya program Presiden Jokowi 35.000 MW yang sekarang ini sudah terealisasi sebagian harusnya listrik yang tersedia di Indonesia cukup, bahkan bisa mengantisipasi 2x lipat kebutuhan di seluruh Indonesia”Kata Bambang, Kamis (8/8)

Muat Lebih

Apalagi nanti, menurut Bambang, ketika 35.000 MW itu sudah terealisasi sepenuhnya. PLN juga telah melanggar UU ttg Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1998 dan UU PLN yakni UU nN 30 th 2009 tentang ketenagalistrikan.

Oleh karenanya, lanjut Bambang, masyarakat perseorangan maupun kelompok dapat menuntut PLN dan PLN harus siap dituntut dan itu hak publik karena masyarakat mengalami kerugian baik materil & immaterial.Tukas Bambang.

“Kita bisa lihat pengusaha Indonesia sedang gencar-gencarnya bersaing dengan negara tetangga dalam menghasilkan produk. Ada kejadian seperti padam listrik ini tentu merugikan mereka, juga harus ada ketegasan dari lembaga hukum yang harus memberikan sanksi tegas kepada PLN jika ditemukan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan rutin mereka”Katanya.

Dari sisi SDM PLN, ada ketidaksesuaian antara background pendidikan dengan tugas yang diemban di PLN. Permasalahan dari PLN itu sendiri juga salah satunya Dirut (Sripeni Inten Cahyani) yang diangkat adalah orang yang tidak kompeten dibidangnya, basic pendidikannya tidak cocok dengan PLN, S1 Teknik Kimia, S2 Manajemen.

Sedangkan Menteri ESDM Ignasius Jonan-nya juga, pendidikan dengan jabatan yang diemban tidak sesuai.

“Ini kan sebenarnya ada andil Presiden tentang tanggung jawab Presiden, karena Menteri dipilih oleh Presiden, Dirut itu dipilih Menteri atas persetujuan Presiden juga”Ungkap politikus asal Surabaya ini.

Maka, Presiden harus mumpuni dalam memilih orang untuk bekerja di kabinetnya. Lembaga atau perusahaan BUMN adalah ujung tombaknya sebuah Negara, terlebih lagi PLN adalah perusahaan milik Negara yang sangat tekhnis.

Oleh karena itu, instansi/lembaga teknis ini tdk boleh diisi oleh politisi atau orang yang tdk punya capability, itu adalah kesalahan besar kalau sampe terjadi. Hal ini kalau diteruskan bahaya terhadap ekonomi Negara, kesejahteraan masyarakat, industri perdagangan bahkan transportasi pun terganggu. Demikian Bambang Haryo

Pos terkait