Kamis, 8 Agustus 2019 - 18:55 WIB

Bambang Haryo

Bambang Haryo

Bambang Haryo Sebut PLN Gagal Berikan Layanan Terbaik

Jakarta – Anggota komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono, menyebutkan bahwa PT PLN telah gagal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, lantaran adanya pemadaman listrik massal di sejumlah daerah.

“PLN itu harusnya dengan adanya program Presiden Jokowi 35.000 MW yang sekarang ini sudah terealisasi sebagian harusnya listrik yang tersedia di Indonesia cukup, bahkan bisa mengantisipasi 2x lipat kebutuhan di seluruh Indonesia”Kata Bambang, Kamis (8/8)

Apalagi nanti, menurut Bambang, ketika 35.000 MW itu sudah terealisasi sepenuhnya. PLN juga telah melanggar UU ttg Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1998 dan UU PLN yakni UU nN 30 th 2009 tentang ketenagalistrikan.

Oleh karenanya, lanjut Bambang, masyarakat perseorangan maupun kelompok dapat menuntut PLN dan PLN harus siap dituntut dan itu hak publik karena masyarakat mengalami kerugian baik materil & immaterial.Tukas Bambang.

“Kita bisa lihat pengusaha Indonesia sedang gencar-gencarnya bersaing dengan negara tetangga dalam menghasilkan produk. Ada kejadian seperti padam listrik ini tentu merugikan mereka, juga harus ada ketegasan dari lembaga hukum yang harus memberikan sanksi tegas kepada PLN jika ditemukan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan rutin mereka”Katanya.

Dari sisi SDM PLN, ada ketidaksesuaian antara background pendidikan dengan tugas yang diemban di PLN. Permasalahan dari PLN itu sendiri juga salah satunya Dirut (Sripeni Inten Cahyani) yang diangkat adalah orang yang tidak kompeten dibidangnya, basic pendidikannya tidak cocok dengan PLN, S1 Teknik Kimia, S2 Manajemen.

Sedangkan Menteri ESDM Ignasius Jonan-nya juga, pendidikan dengan jabatan yang diemban tidak sesuai.

“Ini kan sebenarnya ada andil Presiden tentang tanggung jawab Presiden, karena Menteri dipilih oleh Presiden, Dirut itu dipilih Menteri atas persetujuan Presiden juga”Ungkap politikus asal Surabaya ini.

Maka, Presiden harus mumpuni dalam memilih orang untuk bekerja di kabinetnya. Lembaga atau perusahaan BUMN adalah ujung tombaknya sebuah Negara, terlebih lagi PLN adalah perusahaan milik Negara yang sangat tekhnis.

Oleh karena itu, instansi/lembaga teknis ini tdk boleh diisi oleh politisi atau orang yang tdk punya capability, itu adalah kesalahan besar kalau sampe terjadi. Hal ini kalau diteruskan bahaya terhadap ekonomi Negara, kesejahteraan masyarakat, industri perdagangan bahkan transportasi pun terganggu. Demikian Bambang Haryo

Artikel ini telah dibaca 247 kali

loading...
Baca Lainnya

Situasi Kondusif, Sahabat Polisi Apresiasi Polda Papua Barat

Jakarta – Sahabat Polisi mengapresiasi pengamanan Polri di wilayah Papua Barat pasca terjadinya kerusuhan di...

26 Agustus 2019, 08:58 WIB

Referendum Bukan Solusi Atasi Persoalan Papua

Oleh : Edward Krey (Mahasiswa Papua, tinggal di yogyakarta) Insiden Rasialisme di Surabaya yang akhirnya...

25 Agustus 2019, 21:51 WIB

Habib Rizieq Fitnah Kepulangannya Dipersulit

Oleh : Agung presetya (Pengamat Hubungan Internasional) Beberapa hari terakhir ramai kabar tentang pembesar FPI,...

25 Agustus 2019, 21:48 WIB

Seruan Tokoh Bangsa Wujudkan Situasi Kondusif di Papua

Oleh : Alfa (Pengamat Sosial Politik) Isu Rasisme yang bergulir di tengah masyarakat Papua baru-baru...

25 Agustus 2019, 21:45 WIB

Menengok Kerja Keras Pemerintah Dalam Membangun Papua

Oleh : Yusak Caesar (Pengamat Sosial Politik) Gubernur Papua Lukas Enembe menyayangkan bahwa presiden tidak...

25 Agustus 2019, 21:41 WIB

Maknai 74 Tahun Kemerdekaan Indonesia, SMCE Gelar Diskusi Dengan Kalangan Warganet

Social Media for Civic Education (SMCE) bersama Forum Pegiat Media Sosial Independen/FPMSI akan menggelar diskusi...

25 Agustus 2019, 18:00 WIB