Inspektorat: Pemanggilan Kepala Desa Oleh Kejari Galus Langgar MoU

  • Whatsapp

Gayo Lues-Pemanggilan Kepala Desa Oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, diduga melanggar MoU antara Pemerintah, Kejari dan Kepolisian Resor Gayo Lues. Selain itu, dasar pemanggilan itu diduga dimanipulasi dengan dasar laporan masyarakat. Hal ini, ditandai dengan dasar nomor surat laporan masyarakat yang sama dalam setiap surat. Tak ayal, pemanggilan ini sempat menjadi perbincangan dikalangan masyarakat hingga meresahkan sejumlah kepala desa.

“Tanggapan saya, itu kurang benar karena pemanggilan kepala desa itu nomor laporan masyarakatnya sama, dari Blangkejeren sama, Kuta Panjang sama dan Terangun sama. Jadi, kami menganggap itu tidak dapat diakui kebenarannya,” jelas, Muslim, SE.M.AP, dikonfirmasi Deliknews di ruangannya, Jum’at (08/08/2019).

Pelanggaran MoU yang dilakukan Kejari Gayo Lues dikarenakan, pemanggilan yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Sedangkan, kalau bukan dengan dasar laporan masyarakat Insfektorat tidak akan komen.

Karena dijelaskan dalam surat MoU antara Pemerintah Daerah, Kejari dan Kepolisian Resor Gayo Lues tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues. Bernomor surat dan bertempat di Banda Aceh serta ditanda tangani Bupati Gayo Lues, H. Muhammad Amru, sekaligus disebut sebagai pihak pertama dalam MoU itu.

Sejauh pemanggilan yang diduga sudah banyak kepala desa yang dipanggil. Namun, Insfektorat Gayo Lues mengakui baru 3 desa yang sudah di panggil Kejari.

“Laporan sama kami, baru 3, dari daerah kota panjang. Kalau yang lain belum tau, saya pribadi. Kalau bupati walah walam, karena yang menangani bukan saya saja, termasuk kepala dinas, lapor ke bupati, lapor ke setda “apa salah kami pak, sedangkan uang kami baru cair uang persediaan. Apa salah kami sehingha kami dipanggil,” ungkap Muslim, sekaligus menuturkan, pernayataan sumber.

Mengenai langkah pemanggilan yang dilakukan Kejari Gayo Lues, Muslim menanggapi sosialisasi di interen mereka (Kejari-red) tidak sampai kebawah. Hal ini, karena kepala kejaksaan yang menandatangani MoU merupakan kepala Kejari yang lalu.

Terkait masalah ini, Inspektorat Kabupaten Gayo Lues, sudah menghubungi kepala desa dan menyampaikan surat pemanggilan tersebut tidak usah dulu ditanggapi.

“Kami akan berkoordinasi dengan bupati aparat hukum lainnya, Alhamdulillah jalan,” katanya.

Kedepan Inspektorat berencana mengkoordinasikan secara tepat.

“Karena, kami di Inspektorat ada kegiatan saberpungli. Dalam kegiatan itu akan kami sampaikan, sebab dalam tim saberpungli itu ada, Intel, BIN, Kapolres, Kejaksaan dan pengadilan, semua terlibat,” ujarnya

(Ket.poto: Kasi Pidsus, Kejari Gayo Lues, Rajeskana usai dikonfirmasi Deliknews)

Sementara, terkait pemanggilan yang dilakukan Kejari Gayo Lues, Kepala Kejari melalui Kasi Pidsus, Rajeskana, dikonfirmasi, membantah pemanggilan yang dilakukan Kejari Gayo Lues terhadap sejumlah kepala desa melanggar MoU.

“Terkait MoU dengan Inspektorat belum ada, mana mungkin melanggar,” tegas Rajes.

Rajes juga meminta hal ini dipertegas dengan Inspektorat, MoU tanggal berapa dan kapan.

“Tolong dipisahkan antara MoU APIP dan APH, itu berbeda MoU dengan Inspektorat,” jelasnya.

Namun, jika MoU Pemda Gayo Lues dengan Kejari itu betul adanya.

Pun demikian, dia membenarkan pemanggilan terhadap sejumlah kepala desa di Gayo Lues memang ada dilakukan pemanggilan.

“Terkait dengan pemanggilan kepala desa itu benar, dan itu hanya sebatas klarifikasi. Kalau memang kemungkinan nanti kita menemukan dugaan maka akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan,” katanya.(Ali Sadikin)

Pos terkait

loading...