Rabu, 14 Agustus 2019 - 12:25 WIB

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo, ditemui deliknews saat pengisian SKCK baru di kantornya, Selasa (13/8) kemarin.(foto/Bang Jun)

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo, ditemui deliknews saat pengisian SKCK baru di kantornya, Selasa (13/8) kemarin.(foto/Bang Jun)

Dana Desa Diduga Banyak Menjadi Masalah Hukum, Begini Kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar

Blitar.deliknews – Kasus hukum terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh kepala desa atau perangkat desa di Kabupaten Blitar dinilai belum maksimal penanganannya.

Hal ini diungkap Wasis Kunto Atmojo, Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (13/8) kemarin kepada deliknews usai pengisian SKCK baru guna mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Gubenur Jawa Timur.

Banyaknya penyalahgunaan anggaran tersebut, menurut Wasis dikarenakan kurangnya pengawasan yang membuat para pemegang kebijakan tingkat desa melakukan penyimpangan penganggaran sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

“Saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar yang pertama ikut merasa prihatin. Kedua, tentunya kami sangat menyayangkan instansi pengawas seperti Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maupun Inspektorat, tidak maksimal dalam pengawasannya, sehingga didalam pelaksanaan berpotensi penylewengan,” kata Wasis.

Ia berharap supaya lembaga pengawas yang ada betul-betul memaksimalkan fungsinya yakni, pengawasan dan mengevaluasi setiap penganggaran yang ada di desa. Sebab, uang yang dikelola desa diantaranya DD dan ADD itu cukup besar dan mencapai miliaran rupiah per tahunnya.

“Yang jadi pertanyaan kami, sejauh mana pengawasannya. Karena DD dan ADD kan turunnya bertahap. Kalau kiranya ada penyimpangan sejak awal harus diperingatkan, sehingga pencairan tahap dua dan tahap tiga dievaluasi. Bisa berhati-hati tidak sampai kena proses hukum,” ujar Anggota Komisi I DPRD ini.

Menanggapi hal ini dilansir dari faktualnews, Kepala Inspektorat Kabupaten Blitar, Ahmad Lazim mengatakan, kalau DD ADD sifatnya memang tidak cair seketika. Sebelumnya, ada pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), lalu desa melakukan penyusunan anggaran dan pelaksanaannya juga diawasi kecamatan.

“Setelah semua rangkaian kegiatan desa dilalui, baru Inspektorat mengecek apakah kegiatan itu sesuai aturan. Inspektorat juga melakukan pembinaan preventif. Kita juga selalu meminta Kades agar kegiatan itu dilakukan baik dan benar,” terang Lazim.

Dia menjelaskan, realisasi DD atau ADD dikatakan baik, bila kegiatan desa membawa manfaat bagi masyarakat. Dikatakan benar dalam artian pertanggungjawaban kegiatan itu sesuai dengan aturan.

“Yang sering terjadi SPJ (surat pertanggungjawaban) baik, tapi tidak benar atau SPJ-nya diragukan keabsahannya. Biasanya bonek, asal ada kegiatan tapi SPJnya tidak ada,” katanya.

Pihaknya menampik kurangnya pengawasan terhadap realisasi DD atau ADD. “Jadi tidak bisa kalau mengatakan pengawasan kita kurang. Kita sudah membina agar menjaga integritas kejujuran dan kebenaran,” pungkasnya.

Seperti diketahui, di Kabupaten Blitar, ada beberapa Kades atau perangkatnya diproses secara hukum, bahkan terkena OTT Polisi. Terakhir, Polres Blitar memeriksa kepala desa di Kecamatan Doko, lantaran diduga melakukan penyimpangan DD tahun 2017.

Ada juga di Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, yang bendaharanya hingga kini hilang menghindari pemeriksaan, karena diduga ada penyimpangan DD dan ADD tahun 2018 dan membuat kerugian negara mencapai Rp 500 juta.(*)

Artikel ini telah dibaca 27448 kali

loading...
Baca Lainnya

Koramil 0811/20 Grabakan Diresmikan Pangdam V Brawijaya

Tuban – Bupati Tuban, H. Fathul Huda mendampingi Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iriansyah...

20 Oktober 2020, 22:54 WIB

SIG Serahkan Hadiah Ibadah Umrah kepada Pengemudi Berprestasi

Gresik – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memberikan apresiasi atas kinerja pengemudi ekspeditur yang...

7 Oktober 2020, 20:23 WIB

Agung Supriyanto Sebut Peran Jurnalis Bisa Menentukan Karir Seorang Politisi

Tuban – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Agung Supriyanto menggelar silaturahmi dan ngopi bareng bersama...

4 Oktober 2020, 00:01 WIB

Pengcab IWbA Tuban Menyiapkan 1 Atlet Perkuat Kontingen Jatim di PON 2021

Tuban – Rapat pengurus Cabang (Pengcab) Indonesia Woodball Association (IWbA) Kabupaten Tuban melakukan penyegaran pengurus...

30 September 2020, 16:59 WIB

SIG Kerjasama dengan Balitjestro Budidayakan Tanaman Buah di Lahan Green Belt Pabrik Tuban

Tuban – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan...

28 September 2020, 15:50 WIB

KPU Tuban Tetapkan Nomor Urut Paslon Bupati – Wabup

Tuban – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban menggelar Launching dan Pengambilan Nomor Urut Pasangan...

24 September 2020, 21:32 WIB

loading...