Rabu, 14 Agustus 2019 - 09:16 WIB

Umat Muslim yang akan menunaikan ibadah Salat Idul Adha berjalan di tepian Sungai Kapuas yang diselimuti kabut asap di Pontianak, Kalimantan Barat, 11 Agustus 2019. (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang)

Umat Muslim yang akan menunaikan ibadah Salat Idul Adha berjalan di tepian Sungai Kapuas yang diselimuti kabut asap di Pontianak, Kalimantan Barat, 11 Agustus 2019. (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang)

Kebakaran Hutan, Anggota DPR Bambang Haryo Sebut Menteri Siti Gagal

Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Tragedi yang berulang itu melumpuhkan aktivitas keseharian warga dan perekonomian daerah terdampak.

Sebanyak 4.258 titik kebakaran hutan dilaporkan tersebar di 25 wilayah, dan membuat masyarakat yang terkena dampak mengalami gangguan pernapasan.

Badan Restorasi Gambut (BRG) menyebutkan 500 ribu orang menderita Inspeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan lebih dari 60 juta orang terkena polusi asap.

Menanggapi hal itu, Anggota komisi V DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, kebakaran hutan yang terjadi ini tidak bisa diremehkan, apalagi diabaikan.

“Kebakaran hutan terjadi karena tidak terawat. Hutan nya kering, pohon-pohon nya banyak yang tua. Dari 125 juta hektare hutan di Indonesia, sekitar 60 persen nya rusak, tidak terawat dan kering. Padahal sesuai UU No 41 tahun 1999 pemerintah harus bertanggung jawab karena memiliki kewajiban untuk melestarikan dan melindungi hutan”Kata Bambang di Makkah Arab Saudi, Rabu (14/8)

Bambang kembali menegaskan, bahwa kebakaran hutan ini adalah tanggungjawab pemerintah. Hutan ini isinya flora dan fauna yang tidak ada di negara lain. Hutan Indonesia ini luar biasa, itu harus dijaga oleh pemerintah. Tapi pemerintah tidak melakukan itu dengan penjagaan yang seperti dilakukan oleh Negara tetangga seperti Malaysia

Di Negara kita ini, ungkap Bambang, kebakaran hutan akan selesai (padam) karena turunnya air hujan.“Jadi kalau musim hujan aman, begitu musim kemarau muncul kebakaran lagi dan ini berulang-ulang,” imbuhnya.

Bambang menyebutkan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya yang merupakan representatif Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi.

Menteri KLH, dinilai Bambang, kurang menguasai soal pengelolaan hutan karena latar belakang pendidikannya memang bukan dari disiplin ilmu tentang kehutanan melainkan pertanian.

“Maka wajar jika tidak mengerti soal itu, harusnya pak Jokowi menempatkan orang yang pas di posisi itu, karena soal kehutanan itu menyangkut keamanan nyawa publik dan masa depan bangsa dan negara ini,” Tegasnya

Artikel ini telah dibaca 34 kali

loading...
Baca Lainnya

Mengapresiasi Percepatan Penelitian Vaksin Covid-19

Oleh : Edi JAtmiko Pemerintah terus bekerja keras dalam meneliti dan mengembangkan Vaksin Covid-19. Kerja...

22 Oktober 2020, 02:50 WIB

Manuver KAMI Ganggu Stabilitas Politik

Oleh : Zakaria Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan oleh Gatot Nurmantyo memang terkesan...

22 Oktober 2020, 02:37 WIB

Tak Perlu Demo Gugatan UU Cipta Kerja Dapat Melalui MK

Oleh : Putu Prawira Demonstrasi sejumlah elemen masyarakat menolak UU Cipta Kerja masih terjadi di...

22 Oktober 2020, 02:24 WIB

Masyarakat Papua Mendukung Kelanjutan Otsus

Oleh : Rebecca Marian Otonomi khusus di Papua yang akan diperpanjang tahun depan menjadi topik...

22 Oktober 2020, 01:59 WIB

Pilbup Sidoarjo, Bambang Haryo-Taufiqulbar Layak Ke Pendopo Sidoarjo

Sidoarjo – Gaya kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo nomor urut 1 Bambang Haryo-Taufiqulbar...

21 Oktober 2020, 10:07 WIB

Jangan Ada Provokasi pada Pelajar Ketika Aksi Demo

Oleh : Raditya Rahman Pada unjuk rasa tolak omnibus law tanggal yang terjadi beberapa waktu...

20 Oktober 2020, 23:29 WIB

loading...