Sabtu, 17 Agustus 2019 - 21:44 WIB

Pilkades dan Urang Tue

Gegap gempita pemilihan kepala desa sudah mulai terasa pada pilkades serentak yang diperkirakan akan dilaksanakan diakhir tahun ini atau di awal tahun 2020 mendatang.  Sederet nama-nama calon kepala desa di Kabupaten Gayo Lues menawarkan diri untuk masa depan desa yang lebih baik.

Kita memang tidak bisa menutup mata, desa-desa membutuhkan orang-orang yang mempunyai SDM yang mumpuni dan peduli terhadap kepentingan masyarakat dan masa depan desa, bukan kepentingan pribadi saja.

Sebelum pelaksanaan pilkades,  desa-desa di Kabupaten Gayo Lues saat ini sedang menyelenggarakan pemilihan BPK/Tuha Peut/Urang Tue sebagai mitra pengulu atau keucik yang terpilih nantinya.

Kepanitiaan pemilihan urang tue sebagaimana kita ketahui dibentuk oleh keucik yang masih aktif, saat ini. Menurut amatan, panitia di desa-desa kurang selektif dalam melakukan penjaringan anggota urang tue dengan mengabaikan syarat menjadi urang tue, sebagaimana diamanatkan UU no 6/2014 tentang Desa, PP no 43/2014 tentang aturan pelaksanaan UU desa, dan Qanun no 5 /2003 tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada pasal 57 huruf d UU 6/2014 dan pasal 32  Qanun 5/2003  mensyaratkan calon BPK/Urang Tue harus berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.

Jadi,  pada bunyi pasal tersebut, ada kata paling rendah, itu artinya  menjadi anggota urang tue tidak cukup memiliki ijazah SD, konon lagi tidak pernah sekolah.  Saya pikir hal ini sangat penting karna ini menyangkut SDM urang tue itu sendiri yang notabenenya suaranya legalitas atas nama masyrakat desa dan akan menjadi mitra kerja pengulu/keucik, nantinya.

Kita mempunyai pengalaman yang buruk, belakangan ini terjadi hampir di seluruh desa di Kabupaten Gayo Lues, dimana urang tue tidak mengetahui tugas dan fungsinya secara keseluruhan sehingga tidak adanya keseimbangan dalam pemerintahan desa,  kita tahu urang tue bukan hanya bertugas sebagai  “musidik sasat” saja, akan tetapi lebih dari itu menyangkut perannya dalam perencanaan pengelolaan dan pengawasan dana desa sehingga diharapkan dana desa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Berbicara masalah BPK atau urang tue memang terlihat kecil dan sepele akan tetapi sangat berdampak pada keberhasilan pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Oleh sebab itu kami harapkankan kepada Bapak Bupati Gayo Lues untuk serius terhadap permasalahan SDM kepala desa dan anggota urang tue. Dan apabila tentang SDM atau syarat menjadi keucik dan urang tue diabaikan bisa berakibat fatal, karna SK pelantikan dan pengangkatan keucik dan urang tue merupakan kewenangan bupati yang berpotensi di PTUN-kan akibat dinilai cacat hukum karna mengabaikan perintah UU.

Saya ingin mengutip statmen dari salah seorang profesor anak negeri ini yakni Prof. Dr.  Abubakar Karim ” kalau sesuatu itu dimulai (prosesnya) dengan hal yang benar belum tentu menghasilkan yang benar,  apaligi sesuatu itu dimulai dengan yang salah sudah dipastikan akan menghasilkan sesuatu yang salah pula”.

Penulis: M.Ali, SH, Alumni Fakultas Hukum, Unsyiah, Banda Aceh.

 

Artikel ini telah dibaca 971 kali

loading...
Baca Lainnya

Kapolres Barsel Berpamitan Sama Insan Pres

Barsel – Kepolisian Resort (Polres) Barsel mengelar coffe morning bersama Insan Pers dalam acara pamitan...

22 Oktober 2020, 01:16 WIB

Yustisi, Polsek Kronjo dan Tiga Pilar Pasang Spanduk Area Wajib Masker

TANGERANG – Jajaran Polsek Kronjo Polresta Tangerang Polda Banten bersama unsur Muspika Kronjo yakni TNI...

21 Oktober 2020, 22:55 WIB

Polsek Balaraja Laksanakan Operasi Yustisi, 15 Pelanggar Diberi Teguran

TANGERANG – Jajaran Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten menggelar Operasi Yustisi bersama jajaran TNI...

21 Oktober 2020, 22:48 WIB

Hadiri Audiensi Serikat Buruh, Kapolresta Tangerang Ingatkan Jaga Kesehatan

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi turut menghadiri audiensi serikat buruh...

21 Oktober 2020, 22:40 WIB

Dirjen Kekayaan Negara Temui Kabaharkam Polri Bahas Koordinasi dan Kerja Sama

JAKARTA – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menerima audiensi dari...

21 Oktober 2020, 20:44 WIB

Kapolres Majalengka Bersama Forkopimda Dialog Ke Aliansi Serikat Buruh dan Pekerja

MAJALENGKA- Menindaklanjuti perkembangan Pro dan Kontra penetapan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Kapolres Majalengka AKBP...

21 Oktober 2020, 20:06 WIB

loading...