Soroti Karhutla, Bambang Haryo : Pemerintah tak mampu atasi

- Editorial Staff

Minggu, 18 Agustus 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo

Jakarta – Pemerintah dinilai tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang diduga membawa dampak meningkatnya polusi udara di Ibu Kota Negara.

Berdasarkan data dari AirVisual, Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di 246 alias kategori sangat tidak sehat. Mestinya, pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan Smooth potential indicators, Air quality indicators dan humidity detector.

“Kerugian karhutla sangat besar, baik dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan. Dampaknya juga dirasakan warga DKI Jakarta karena polusi di Ibu Kota diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan,” Kata Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI, Minggu (18/8).

Bambang melanjutkan, dirinya tak setuju polusi udara di DKI Jakarta diakibatkan oleh sektor transportasi dan industri, sebagaimana pernyataan Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya, kasus polusi asap seperti ini pernah dialami Ibu Kota pada musim kemarau tahun 2015.

“Ketika itu DKI dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Polusi asap hilang sendiri karena karhutla padam saat tiba musim hujan,” Kata Politisi asal Surabaya.

Di Jakarta sendiri, kata Bambang, punya peranan penting terhadap perekenomian nasional, ini karena 60% ekonomi Indonesia ada di Jakarta. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang membatasi usia kendaraan akan berdampak fatal pada ekonomi nasional kita, sebab kurs mata uang asing akan meningkat dan rupiah bisa melemah.

Baca Juga :  Soroti Mik Yang Dipakai Gibran saat Debat, Bambang Haryo: Roy Suryo Hanya Cari Popularitas

“Pembatasan umur kendaraan itu, maka, akan terjadi pembelian mobil baru dan akan ada import besar-besaran. Neraca perdagangan menjadi negatif, padahal yang diinginkan Pemerintah Neraca perdagangan kita positif, seharusnya Menteri Koordinator bidang Ekonomi harus mencegah hal ini”Tutur Bambang.

Dia mengingatkan agar pemerintah pusat dan DKI lebih cermat membuat kebijakan dalam merespons polusi di Ibu Kota.

“Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Tolong dianalisis dulu, sebab musim hujan nanti karhutla akan padam sendiri dan polusi asap di DKI otomatis berkurang,” kata Bambang Haryo.

Baca Juga :  Mengancam Keselamatan, Bambang Haryo Desak Pelaksana Jalan Tol Memperhatikan Kecepatan Truk yang Lewat di Jalan Tol

Kendati begitu, Bambang, mengapresiasi Pemprov DKI yang semakin terbuka dan cepat menyajikan data polusi udara, sehingga masyarakat memperoleh informasi secara transparan.

Selain akibat karhutla, Bambang Haryo juga menyoroti polusi akibat kembali masifnya penggunaan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik dalam proyek listrik 35.000 Megawatt.

Kebijakan pemerintah ini dinilai tidak konsisten dengan upaya mengurangi polusi, termasuk rencana pengembangan mobil listrik. “Percuma kembangkan mobil listrik, tetapi polusi dari pembangkit batu bara justru makin besar,” ujarnya.

Dia mendorong masyarakat melakukan class action terhadap pemerintah karena dianggap tidak mampu menjaga lingkungan hidup sehingga merugikan masyarakat.

Berita Terkait

Kemnaker: Pengusaha yang Telat Bayar THR akan Dikenai Denda 5 Persen
Terbitkan SE Kepada Seluruh Gubernur, Menaker Minta Perusahaan Bayar THR Pekerja Tanpa Ditunda
Polri Gelar Operasi Ketupat Mulai 4 April 2024 untuk Jaga Kondusifitas
Catat! Dugaan Mafia Tanah, Bos PT GFI Franky Mangkir dari Panggilan Kejati Babel
Catat, Kejati Babel Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Mafia Tanah PT GFI
KPK Akan Verifikasi Laporan yang Seret Ganjar Pranowo
Santri Lampung Meninggal Tak Wajar, Diduga Karena Senior Pencak Silat
Caleg Perindo Herwanto Nurmansyah Ngaku Kena Prank Kendaraan Politiknya

Berita Terkait

Selasa, 19 Maret 2024 - 09:10 WIB

Kemnaker: Pengusaha yang Telat Bayar THR akan Dikenai Denda 5 Persen

Senin, 18 Maret 2024 - 21:48 WIB

Terbitkan SE Kepada Seluruh Gubernur, Menaker Minta Perusahaan Bayar THR Pekerja Tanpa Ditunda

Senin, 18 Maret 2024 - 17:37 WIB

Polri Gelar Operasi Ketupat Mulai 4 April 2024 untuk Jaga Kondusifitas

Jumat, 15 Maret 2024 - 17:23 WIB

Catat! Dugaan Mafia Tanah, Bos PT GFI Franky Mangkir dari Panggilan Kejati Babel

Sabtu, 9 Maret 2024 - 18:20 WIB

Catat, Kejati Babel Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Mafia Tanah PT GFI

Selasa, 5 Maret 2024 - 21:32 WIB

KPK Akan Verifikasi Laporan yang Seret Ganjar Pranowo

Selasa, 5 Maret 2024 - 21:29 WIB

Santri Lampung Meninggal Tak Wajar, Diduga Karena Senior Pencak Silat

Selasa, 5 Maret 2024 - 21:24 WIB

Caleg Perindo Herwanto Nurmansyah Ngaku Kena Prank Kendaraan Politiknya

Berita Terbaru

Politik

Jelang Pilbup, Ipuk Masih Belum Tentukan Arah

Selasa, 19 Mar 2024 - 08:58 WIB

Jawa Timur

Polda Jatim: Operasi Semeru Berhasil Tekan Angka Laka

Selasa, 19 Mar 2024 - 08:55 WIB

Internasional

Donald Trump Pernah Tawari Elon Musk Social Truth

Selasa, 19 Mar 2024 - 08:52 WIB