Minggu, 18 Agustus 2019 - 10:38 WIB

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo

Soroti Karhutla, Bambang Haryo : Pemerintah tak mampu atasi

Jakarta – Pemerintah dinilai tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang diduga membawa dampak meningkatnya polusi udara di Ibu Kota Negara.

Berdasarkan data dari AirVisual, Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di 246 alias kategori sangat tidak sehat. Mestinya, pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan Smooth potential indicators, Air quality indicators dan humidity detector.

“Kerugian karhutla sangat besar, baik dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan. Dampaknya juga dirasakan warga DKI Jakarta karena polusi di Ibu Kota diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan,” Kata Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI, Minggu (18/8).

Bambang melanjutkan, dirinya tak setuju polusi udara di DKI Jakarta diakibatkan oleh sektor transportasi dan industri, sebagaimana pernyataan Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya, kasus polusi asap seperti ini pernah dialami Ibu Kota pada musim kemarau tahun 2015.

“Ketika itu DKI dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Polusi asap hilang sendiri karena karhutla padam saat tiba musim hujan,” Kata Politisi asal Surabaya.

Di Jakarta sendiri, kata Bambang, punya peranan penting terhadap perekenomian nasional, ini karena 60% ekonomi Indonesia ada di Jakarta. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang membatasi usia kendaraan akan berdampak fatal pada ekonomi nasional kita, sebab kurs mata uang asing akan meningkat dan rupiah bisa melemah.

“Pembatasan umur kendaraan itu, maka, akan terjadi pembelian mobil baru dan akan ada import besar-besaran. Neraca perdagangan menjadi negatif, padahal yang diinginkan Pemerintah Neraca perdagangan kita positif, seharusnya Menteri Koordinator bidang Ekonomi harus mencegah hal ini”Tutur Bambang.

Dia mengingatkan agar pemerintah pusat dan DKI lebih cermat membuat kebijakan dalam merespons polusi di Ibu Kota.

“Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Tolong dianalisis dulu, sebab musim hujan nanti karhutla akan padam sendiri dan polusi asap di DKI otomatis berkurang,” kata Bambang Haryo.

Kendati begitu, Bambang, mengapresiasi Pemprov DKI yang semakin terbuka dan cepat menyajikan data polusi udara, sehingga masyarakat memperoleh informasi secara transparan.

Selain akibat karhutla, Bambang Haryo juga menyoroti polusi akibat kembali masifnya penggunaan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik dalam proyek listrik 35.000 Megawatt.

Kebijakan pemerintah ini dinilai tidak konsisten dengan upaya mengurangi polusi, termasuk rencana pengembangan mobil listrik. “Percuma kembangkan mobil listrik, tetapi polusi dari pembangkit batu bara justru makin besar,” ujarnya.

Dia mendorong masyarakat melakukan class action terhadap pemerintah karena dianggap tidak mampu menjaga lingkungan hidup sehingga merugikan masyarakat.

Artikel ini telah dibaca 335 kali

loading...
Baca Lainnya

Bambang Haryo : Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Tidak Bawa Dampak Harga Barang

Surabaya – Anggota DPR-RI periode 2014-2019 Bambang Soekartono memperkirakan dampak kenaikan tarif angkutan penyeberangan laut...

19 Oktober 2019, 08:02 WIB

Soal Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan, Bambang Haryo : Jangan Ditunda!

Surabaya – Pemerintah akan menaikkan tarif penyeberangan angkutan laut sebesar 28 persen. Untuk memuluskan skema...

19 Oktober 2019, 07:59 WIB

Sabar, Sebentar Lagi, Jokowi Umumkan Menteri

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi maraknya bocoran nama-nama yang disebut-sebut akan mengisi kabinet...

Jokowi dan Jusuf Kalla

18 Oktober 2019, 10:46 WIB

Mengenang Mendiang August Parengkuan, Tokoh PWI

Rasanya sulit percaya, tetapi nyata. Ada lima sumber dekat saya konfirmasi tadi, semua membenarkan. August...

18 Oktober 2019, 10:43 WIB

Dubes RI untuk Azerbaijan Prof. Dr. Husnan Bey Fananie Gelar Kuliah Umum di Universitas Islam Malang

Kuliah Tamu yang bertajuk “Pendidikan Islam Multikultural dalam Perspektif Historis Sosiologis” diberikan Duta Besar Luar...

17 Oktober 2019, 18:07 WIB

Prabowo Beri Sinyal Merapat ke Jokowi

Bogor – Bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih simpang siur jelang...

17 Oktober 2019, 17:02 WIB

loading...