Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo Soekartono menilai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan hanya pencitraan pemerintah.
Pemindahan ibu kota juga dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. Bambang pun meminta pemerintah mempertimbangkan kembali wacana tersebut.
“Ini mohon jadi suatu pertimbangan. Jangan sampai ada pemborosan biaya untuk kepentingan enggak jelas, pencitraan,” ujar Bambang dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8).
Pemerintah seharusnya memprioritaskan kepentingan mendesak seperti kebutuhan pangan hingga ketersediaan listrik dan air. “Ini kebutuhan pokok yang harus direalisasikan terlebih dahulu dibanding pemindahan ibu kota,” katanya.
Ketersediaan sarana transportasi terutama transportasi udara di Pulau Kalimantan juga dianggap kurang memadai untuk dijadikan ibu kota negara. Berbeda dengan ketersediaan sarana transportasi di Pulau Jawa.
“Apakah transportasi udara, cukup kesana? Sekarang saja kurang,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Bappenas menyebutkan telah merancang anggaran pemindahan Ibukota senilai Rp466 Triliun, dikatakan Menteri Bappenas penggunaan anggaran kemungkinan hanya Rp93 Triliun.
Sebesar Rp 466 triliun ini, dikatakan Menteri PPN/Bappenas didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibu kota baru, yaitu APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.
Sebagaimana lansiran situs resmi sekretaris kabinet, Kawasan Ibu Kota ini nantinya terbagi dalam tiga komponen. Pertama, fungsi utama, yang terdiri dari gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI.
Komponen pertama ini akan dibangun dengan anggaran Rp 32,7 triliun. Dimana khusus untuk pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan bersumber dari APBN.
Komponen kedua, kawasan ibu kota ini terdiri dari rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun total anggaran pembangunan sebesar Rp 265,1 triiliun.
Mengenai sumber pendanaan, dalam komponen ini tidak ada yang berasal dari APBN, semua akan berkonsep KPBU dan murni swasta.
