Selasa, 20 Agustus 2019 - 17:06 WIB

Anggota DPR-RI Bambang Haryo Soekartono

Anggota DPR-RI Bambang Haryo Soekartono

Boros Anggaran, Anggota DPR Bambang Haryo Kritik Pemindahan Ibu Kota

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo Soekartono menilai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan hanya pencitraan pemerintah.

Pemindahan ibu kota juga dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. Bambang pun meminta pemerintah mempertimbangkan kembali wacana tersebut.

“Ini mohon jadi suatu pertimbangan. Jangan sampai ada pemborosan biaya untuk kepentingan enggak jelas, pencitraan,” ujar Bambang dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8).

Pemerintah seharusnya memprioritaskan kepentingan mendesak seperti kebutuhan pangan hingga ketersediaan listrik dan air. “Ini kebutuhan pokok yang harus direalisasikan terlebih dahulu dibanding pemindahan ibu kota,” katanya.

Ketersediaan sarana transportasi terutama transportasi udara di Pulau Kalimantan juga dianggap kurang memadai untuk dijadikan ibu kota negara. Berbeda dengan ketersediaan sarana transportasi di Pulau Jawa.

“Apakah transportasi udara, cukup kesana? Sekarang saja kurang,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Bappenas menyebutkan telah merancang anggaran pemindahan Ibukota senilai Rp466 Triliun, dikatakan Menteri Bappenas penggunaan anggaran kemungkinan hanya Rp93 Triliun.

Sebesar Rp 466 triliun ini, dikatakan Menteri PPN/Bappenas didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibu kota baru, yaitu APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.

Sebagaimana lansiran situs resmi sekretaris kabinet, Kawasan Ibu Kota ini nantinya terbagi dalam tiga komponen. Pertama, fungsi utama, yang terdiri dari gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI.

Komponen pertama ini akan dibangun dengan anggaran Rp 32,7 triliun. Dimana khusus untuk pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan bersumber dari APBN.

Komponen kedua, kawasan ibu kota ini terdiri dari rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun total anggaran pembangunan sebesar Rp 265,1 triiliun.

Mengenai sumber pendanaan, dalam komponen ini tidak ada yang berasal dari APBN, semua akan berkonsep KPBU dan murni swasta.

Artikel ini telah dibaca 1239 kali

Baca Lainnya

Penahanan Rizieq Shihab Sudah Tepat

Oleh: Firza Ahmad Rizieq Shihab rupanya kerap membuat keresahan yang tak berkesudahan, pidatonya yang provokatif...

4 Maret 2021, 17:09 WIB

Begini Cerita Pria Papua yang Gagal Indonesian Idol Sekarang Malah Sukses Berkarir di Istana Presiden

“Kesempatan itu selalu ada di sekitar kita, ketika kita gagal percayalah akan selalu ada kesempatan...

4 Maret 2021, 16:37 WIB

Mengapresiasi Presiden Mencabut Lampiran Perpres Investasi Industri Miras

Oleh : Zakaria Lampiran Perpres yang menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja, mengenai investasi industri...

4 Maret 2021, 11:41 WIB

Keren, Komisi I DPR RI Ahmad Rizki Sadig Bicara Soal Kemajuan Teknologi Informasi di Era Digital

Bakti Kominfo melaksanakan seminar live streming bertemakan “Pemanfaatan Internet Untuk Digitalisasi Ekonomi Kreatif” yang diisi...

3 Maret 2021, 22:55 WIB

Masyarakat Siap Menyambut PON XX Papua

Oleh : Abner Wanggai Pekan Olahraga Nasional ke-XX yang diselenggarakan di Papua pada oktober 2021,...

3 Maret 2021, 22:04 WIB

Masyarakat Siap Menyambut PON XX Papua

Oleh : Abner Wanggai Pekan Olahraga Nasional ke-XX yang diselenggarakan di Papua pada oktober 2021,...

3 Maret 2021, 21:50 WIB

loading...