Selasa, 20 Agustus 2019 - 17:06 WIB

Anggota DPR-RI Bambang Haryo Soekartono

Anggota DPR-RI Bambang Haryo Soekartono

Boros Anggaran, Anggota DPR Bambang Haryo Kritik Pemindahan Ibu Kota

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo Soekartono menilai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan hanya pencitraan pemerintah.

Pemindahan ibu kota juga dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. Bambang pun meminta pemerintah mempertimbangkan kembali wacana tersebut.

“Ini mohon jadi suatu pertimbangan. Jangan sampai ada pemborosan biaya untuk kepentingan enggak jelas, pencitraan,” ujar Bambang dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8).

Pemerintah seharusnya memprioritaskan kepentingan mendesak seperti kebutuhan pangan hingga ketersediaan listrik dan air. “Ini kebutuhan pokok yang harus direalisasikan terlebih dahulu dibanding pemindahan ibu kota,” katanya.

Ketersediaan sarana transportasi terutama transportasi udara di Pulau Kalimantan juga dianggap kurang memadai untuk dijadikan ibu kota negara. Berbeda dengan ketersediaan sarana transportasi di Pulau Jawa.

“Apakah transportasi udara, cukup kesana? Sekarang saja kurang,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Bappenas menyebutkan telah merancang anggaran pemindahan Ibukota senilai Rp466 Triliun, dikatakan Menteri Bappenas penggunaan anggaran kemungkinan hanya Rp93 Triliun.

Sebesar Rp 466 triliun ini, dikatakan Menteri PPN/Bappenas didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibu kota baru, yaitu APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.

Sebagaimana lansiran situs resmi sekretaris kabinet, Kawasan Ibu Kota ini nantinya terbagi dalam tiga komponen. Pertama, fungsi utama, yang terdiri dari gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI.

Komponen pertama ini akan dibangun dengan anggaran Rp 32,7 triliun. Dimana khusus untuk pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan bersumber dari APBN.

Komponen kedua, kawasan ibu kota ini terdiri dari rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun total anggaran pembangunan sebesar Rp 265,1 triiliun.

Mengenai sumber pendanaan, dalam komponen ini tidak ada yang berasal dari APBN, semua akan berkonsep KPBU dan murni swasta.

Artikel ini telah dibaca 346 kali

loading...
Baca Lainnya

Bambang Haryo : Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Tidak Bawa Dampak Harga Barang

Surabaya – Anggota DPR-RI periode 2014-2019 Bambang Soekartono memperkirakan dampak kenaikan tarif angkutan penyeberangan laut...

19 Oktober 2019, 08:02 WIB

Soal Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan, Bambang Haryo : Jangan Ditunda!

Surabaya – Pemerintah akan menaikkan tarif penyeberangan angkutan laut sebesar 28 persen. Untuk memuluskan skema...

19 Oktober 2019, 07:59 WIB

Sabar, Sebentar Lagi, Jokowi Umumkan Menteri

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi maraknya bocoran nama-nama yang disebut-sebut akan mengisi kabinet...

Jokowi dan Jusuf Kalla

18 Oktober 2019, 10:46 WIB

Mengenang Mendiang August Parengkuan, Tokoh PWI

Rasanya sulit percaya, tetapi nyata. Ada lima sumber dekat saya konfirmasi tadi, semua membenarkan. August...

18 Oktober 2019, 10:43 WIB

Dubes RI untuk Azerbaijan Prof. Dr. Husnan Bey Fananie Gelar Kuliah Umum di Universitas Islam Malang

Kuliah Tamu yang bertajuk “Pendidikan Islam Multikultural dalam Perspektif Historis Sosiologis” diberikan Duta Besar Luar...

17 Oktober 2019, 18:07 WIB

Prabowo Beri Sinyal Merapat ke Jokowi

Bogor – Bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih simpang siur jelang...

17 Oktober 2019, 17:02 WIB

loading...