Rabu, 21 Agustus 2019 - 08:59 WIB

Investor Impiana Hotel Melanggar, Langkahi BWS Bali Penida

Denpasar – Adanya pembangunan senderan sempadan sungai dalam pembangunan Hotel Impiana Kedewatan Ubud, ditegaskan telah melanggar dan disebut-sebut melangkahi Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida

Pasalnya pihak investor, dikatakan baru mengajukan permohonan rekomendasi setelah pengerjaan peroyek. Pun itu dilaksanakan lantaran berlalu adanya sidak pihak BWS berdasarkan laporan dan sorotan pemberitaan media. Lebih mengejutkan, berkas pengajuan rekomendasi diungkap belum lengkap.

“Masih ada berapa poin penting belum dipenuhi. Kalau semua sudah lengkap, dalam kurun waktu 23 hari sudah kita keluarkan rekomendasi,” terang I Gusti Ngurah Ketut Aryadi, S.Sos., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penatagunaan Sumber Daya Air (PPK PSDA) Satuan Kerja (Satker) BWS Bali-Penida, Selasa (20/8)

Seijin, Airlangga Mardjono, S.T, M.T sebagai Kepala BWS Bali-Penida, Aryadi menyampaikan, bahwa Hotel Impiana memang melanggar, walau sudah membangun.

Dikatakan, Izin-izin proyek harus dilengkapi lagi idari Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BWS Bali-Penida.

“Jika terkait dengan pembangunan pada wilayah dan sempadan sungai, maka wajib hukumnya harus ada izin dari BWS sebagai prasyarat mengajukan izin ke Kementerian PUPR,” tegasnya.

Diungkap, pihak pengembang baru sebatas mohon rekomendasi teknis setelah melaksanakan pembangunan, padahal harus sebaliknya mengajukan izin dulu, baru boleh membangun.

‘’Secara aturan, proyek Hotel Impiana ini memang melanggar. Aturan dilanggar tersebut di antaranya PP No.121 soal pengusaha sumber daya air dan Permen I 01/PRT/2016 mengenai tata cara perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air,” paparnya.

Belajar dari kasus Impiana Hotel ini, diharapkan pihak kabupaten dalam hal ini Dinas Tata Ruang atau Dinas Perijinan Satu Pintu menjelaskan aturan dan terus melakukan sosialisasi.

Dia juga menambahkan pemilik hotel berasal dari Malaysia ini memberikan kepercayaan kepada pihak Manajemen Konstruksi (MK) namun saat membangun ternyata belum melengkapi izin.

‘’Investor tak mungkin menginvestasikan sesuatu yang illegal. Dia pasti sudah minta informasi namun ada sesuatu yang terlewatkan,’’ singgung Aryadi.

Artikel ini telah dibaca 8120 kali

loading...
Baca Lainnya

PORANG ! Tak Punya Dana, Dinas Pertanian Bali Siap Fasilitasi

Denpasar – Dinas Pertanian Provinsi Bali mengaku siap memfasilitasi warga memiliki lahan namun tidak ada...

Ir. Wayan Sunarta selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Provinsi Bali.

22 Oktober 2020, 11:24 WIB

Gamang! Tahapan Mediasi GOR Bodong di Kelurahan Panjer

Denpasar – Terungkap dalam sebuah mediasi tahap dua di Kantor Kelurahan Panjer, ternyata bangunan Gelanggang...

Proses mediasi masalah GOR Pranitha Citarum Denpasar yang dikeluhkan warga.

15 Oktober 2020, 23:44 WIB

Antisipasi Ancaman Kamtibmas, Kompol Endang Tri Purwanto Datangi Puri Gerenceng Denpasar

Denpasar – Potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dan...

Foto: Kompol Endang Tri Purwanto (tengah) bersama Tokoh Puri Gerenceng AA. Ngurah Agung (kanan).

15 Oktober 2020, 20:52 WIB

Buat Tak Nyaman dan Tak Berizin ! Warga Kecam Pemilik GOR Citarum

Denpasar – Merasa tidak nyaman keberadaan bangunan Gelanggang Olahraga (GOR), sejumlah warga di bilangan perumahan...

Satpol PP Denpasar turun memeriksa GOR.

6 Oktober 2020, 21:21 WIB

BPN Denpasar Tak Dapat Diklarifikasi ! Bau Tak Sedap Semakin Kuat

Denpasar – Kejelasan siapa sebenarnya Nyoman Gede Alit, nama yang muncul disebut-sebut Badan Pertanahan Nasional...

BPN Denpasar.

6 Oktober 2020, 07:41 WIB

Menarik ! Keterangan BPN Denpasar Atas Sertifikat Ganda Kasus Bank BPD Bali

Denpasar – Ada menarik dalam keterangan disampaikan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Denpasar terkait sertifikat...

I Ketut Semara Putra (kanan) selaku Plt Kasubag Tata Usaha BPN Denpasar.

1 Oktober 2020, 10:07 WIB

loading...