Rabu, 21 Agustus 2019 - 08:59 WIB

Investor Impiana Hotel Melanggar, Langkahi BWS Bali Penida

Denpasar – Adanya pembangunan senderan sempadan sungai dalam pembangunan Hotel Impiana Kedewatan Ubud, ditegaskan telah melanggar dan disebut-sebut melangkahi Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida

Pasalnya pihak investor, dikatakan baru mengajukan permohonan rekomendasi setelah pengerjaan peroyek. Pun itu dilaksanakan lantaran berlalu adanya sidak pihak BWS berdasarkan laporan dan sorotan pemberitaan media. Lebih mengejutkan, berkas pengajuan rekomendasi diungkap belum lengkap.

“Masih ada berapa poin penting belum dipenuhi. Kalau semua sudah lengkap, dalam kurun waktu 23 hari sudah kita keluarkan rekomendasi,” terang I Gusti Ngurah Ketut Aryadi, S.Sos., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penatagunaan Sumber Daya Air (PPK PSDA) Satuan Kerja (Satker) BWS Bali-Penida, Selasa (20/8)

Seijin, Airlangga Mardjono, S.T, M.T sebagai Kepala BWS Bali-Penida, Aryadi menyampaikan, bahwa Hotel Impiana memang melanggar, walau sudah membangun.

Dikatakan, Izin-izin proyek harus dilengkapi lagi idari Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BWS Bali-Penida.

“Jika terkait dengan pembangunan pada wilayah dan sempadan sungai, maka wajib hukumnya harus ada izin dari BWS sebagai prasyarat mengajukan izin ke Kementerian PUPR,” tegasnya.

Diungkap, pihak pengembang baru sebatas mohon rekomendasi teknis setelah melaksanakan pembangunan, padahal harus sebaliknya mengajukan izin dulu, baru boleh membangun.

‘’Secara aturan, proyek Hotel Impiana ini memang melanggar. Aturan dilanggar tersebut di antaranya PP No.121 soal pengusaha sumber daya air dan Permen I 01/PRT/2016 mengenai tata cara perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air,” paparnya.

Belajar dari kasus Impiana Hotel ini, diharapkan pihak kabupaten dalam hal ini Dinas Tata Ruang atau Dinas Perijinan Satu Pintu menjelaskan aturan dan terus melakukan sosialisasi.

Dia juga menambahkan pemilik hotel berasal dari Malaysia ini memberikan kepercayaan kepada pihak Manajemen Konstruksi (MK) namun saat membangun ternyata belum melengkapi izin.

‘’Investor tak mungkin menginvestasikan sesuatu yang illegal. Dia pasti sudah minta informasi namun ada sesuatu yang terlewatkan,’’ singgung Aryadi.

Artikel ini telah dibaca 370 kali

loading...
Baca Lainnya

Kejari Badung Siap Kawal dan Amankan Dana Corona

Badung – Anggaran penanggulangan dampak Covid-19 di Kabupaten Badung menuai sorotan publik. Pasalnya, dana Rp...

Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Badung, I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, SH., MH. (Foto: istimewa)

29 Mei 2020, 14:47 WIB

Ombudsman: DPRD Badung Harus Berani Kritisi Kebijakan Bupati

Denpasar – Kepala Ombudsman RI (ORI) perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab meminta kepada Anggota Perwakilan...

Aktivis LSM Manikaya Kauci, I Nyoman Mardika. (Foto: istimewa)

29 Mei 2020, 13:08 WIB

Wakil Ketua DPRD Badung: Bupati Jangan Tahan Rp 98 M Dana Corona

Badung – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, I Wayan Suyasa meminta...

Wakil Ketua DPRD Badung, I Wayan Suyasa. (Foto: Deliknews.com)

28 Mei 2020, 19:50 WIB

Terlalu Boros, Badung Minim Ongkos Hadapi Corona

Badung – Kebijakan selama ini dilakukan Giri Prasta sebagai Bupati Kabupaten Badung, Bali dianggap terlalu...

Ilustrasi (Foto: net)

28 Mei 2020, 18:53 WIB

Berkas Dipelajari Jaksa, Kasus Sudaji Berpeluang di SP3

Buleleng – Pasca penyerahan berkas dari Polres Buleleng terkait kasus Ngaben Sudaji, Kejaksaan Singaraja mengaku...

27 Mei 2020, 20:39 WIB

Walikota Undang Rapat 25 Lebih Pejabat Saat PKM Berjalan

Denpasar – Tercatat pada buku tamu, 58 pejabat tingkat Bendesa Adat, Lurah sampai Camat hadir...

Ilustrasi

27 Mei 2020, 20:33 WIB

loading...