Rabu, 21 Agustus 2019 - 19:48 WIB

Muksalmina Asgara Katakan Pemanggilan Kepala Desa oleh Kejari Galus Aneh

Gayo Lues-Muksalmina Asgara, Ketua DPD Assosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Aceh, menilai, surat pemanggilan kepala desa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gayo Lues (Galus) beberapa waktu yang lalu terkesan janggal dan aneh.

Pemanggilan yang didasari oleh surat Laporan Pengaduan Nomor: 07/LP/BRJ/GLS/2019 yang menyatakan bahwa adanya Indikasi/Penyelewengan/Penyimpangan dalam Penganggaran Penyaluran Alokasi Dana Kampung Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015, Alokasi Dana Kampung/ADK Tahap III yang belum disalurkan.

“Kejanggalan dan keanehan tersebut dapat di temui pada surat pemanggilan yang di tandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gayo Lues, yang ditandai dengan dasar nomor surat laporan pengaduan yang sama dalam setiap surat yang ditujukan kepada Kepala Desa,” terang Muksalmina dalam siaran pers yang diterima Deliknews, Rabu (21/08/2019).

Berdasarkan laporan dan informasi yang diterima oleh DPD APDESI Aceh pada bulan Juni 2019, para kepala desa dari Kecamatan Kuta Panjang, mendatangi Kejari Gayo Lues secara bersama-sama, dan pada saat ditanyai bukan lagi mengenai hal yang diminta klarifikasi sesuai surat pemanggilan, namun sudah di tanyai hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan surat pemanggilan.

“Para Kepala Desa juga mengaku resah atas pemanggilan ini, kesannya Kejari Gayo Lues mencari-cari kesalahan dan menakut-nakuti para Kepala Desa. Karena Alokasi Dana Kampung Tahun 2015 sudah dipertanggungjawabkan penggunaan dananya dan juga sudah di audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)/Inspektorat Gayo Lues dengan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta dinyatakan sudah selesai,” ujarnya.

Kejanggalan dan keanehan selanjutnya, adalah ketika selesai dimintai keterangan, para kepala desa diminta untuk mengembalikan surat pemanggilan tersebut kepada Kejari Gayo Lues.

Di balik itu semua, ungkap Muksalmina, hal yang sangat mengagetkan, adanya permintaan sejumlah uang yang jumlahnya puluhan juta rupiah oleh oknum Kejari Gayo Lues kepada para Kepala Desa, dengan alasan agar permasalahan ini dapat diselesaikan dan tidak akan ditindak lanjuti ke tingkat berikutnya. Namun uang ini tidak diberikan oleh para Kepala Desa.

Sebelumnya, DPD APDESI Aceh pada bulan April 2019 juga menerima laporan dan informasi dari para Kepala Desa di Kecamatan Rikit Gaib terkait dengan pemanggilannya oleh Kejari Gayo Lues.

Pemanggilan tersebut bahkan dilakukan melalui sambungan telepon oleh Kejari Gayo Lues, meminta para Kepala Desa untuk datang ke Kejari Gayo Lues. Mereka dimintai keterangan mengenai

pengelolaan keuangan Desa yang diindikasikan adanya penyelewengan. Pada saat dimintai keterangan di salah satu ruangan di Kejari Gayo Lues, handphone para Kepala Desa di “sita”, tidak dibenarkan untuk dibawa ke dalam ruangan. Setelah selesai, para Kepala Desa dimintai sejumlah uang oleh oknum Kejari Gayo Lues yang jumlahnya puluhan juta rupiah.

“Para Kepala Desa mengaku pasrah, mau diambil dimana sejumlah uang yang dimintai tersebut. Namun uang tersebut tidak diberikan,” kata Muksalmina.

Paska pemanggilan tersebut juga menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat kampung yang berakibat terjadinya saling tuding-menuding atas apa yang sebenarnya tidak dilakukan oleh para kepala desa tersebut.

Sedangkan, pertanggungjawaban penggunaan dana sudah dilakukan dan juga sudah di audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)/Inspektorat Gayo Lues, serta tidak ada masalah yang terjadi, semua sudah dinyatakan selesai.

Sejak awal peran-peran pengawasan tersebut di lakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)/Inspektorat Gayo Lues. Sepanjang hasil pengawasan dan pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi dan dugaan tindak pidana korupsi yang telah diterbitkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP diterima atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP, maka Aparat

Penegak Hukum (APH) tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, termasuk kesalahan administrasi.

Sebelumnya, terkait kejanggalan ini turut disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Gayo Lues, saat dikonfirmasi Deliknews, beberapa waktu yang lalu. Dimana inspektorat menyampaikan pemanggilan yang dilakukan Kejari Gayo Lues terhadap sejumlah kepala desa di Gayo Lues dia nilai melanggar MoU antara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Kejaksaan Negeri Gayo Lues(Ali Sadikin)

Artikel ini telah dibaca 897 kali

loading...
Baca Lainnya

Polresta Palangkaraya Berhasil Mengungkap Jaringan Narkoba Lapas Palangkaraya

Palangka Raya – Polresta Palangka Raya berhasil pengungkapan kasus narkotika dengan 8 tersangka dari jaringan...

26 Oktober 2020, 19:46 WIB

Tim Futsal Binaan Bhabinkantibmas Desa Sikakap Terima Bantuan dari Kapolsek

Kepulauan Mentawai, – Kapolsek Sikakap AKP Tirto Edhi, SH memberikan bantuan bola untuk anak-anak Tim...

Kapolsek Sikakap AKP Tirto Edhi, SH memberikan bantuan bola kepada anak-anak Tim Futsal Desa Sikakap.

26 Oktober 2020, 16:05 WIB

Laksanakan Operasi Yustisi, Polsek Balaraja dan Tiga Pilar Tegur 45 Pelanggar

TANGERANG – Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten bersama unsur Muspika Kecamatan Balaraja dan Kecamatan...

26 Oktober 2020, 13:47 WIB

Peringati Hari Santri, Polsek Cisoka Gagas Polisi Sahabat Santri

TANGERANG – Jajaran Polsek Cisoka Polresta Tangerang Polda Banten menggelar silaturahmi ke Pondok Pesantren Daar...

26 Oktober 2020, 13:40 WIB

Maulid Nabi Muhammad SAW, Jajaran Polres Majalengka Gelar Baksos

MAJALENGKA – Jajaran Polres Majalengka membagikan sembako ke masyarakat terdampak Covid-19 beserta kaum dhuafa di...

26 Oktober 2020, 13:24 WIB

Lima KK Warga Cane Uken Tinggal di Ruang Kelas Sekolah

Gayo Lues-Hasan Husin (50) Tahun Salah satu Warga Cane Uken yang menempati Sekolah pada minggu...

25 Oktober 2020, 22:05 WIB

loading...