Blitar.deliknews – Setelah berorasi beberapa jam, akhirnya perwakilan masa yang menamakan Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) ditemui jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Blitar.
Di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Blitar Jalan Kota Baru No.10 Kanigoro, mereka menyampaikan unek – uneknya terkait minimnya penyerapan anggaran khususnya pada Dinas PUPR dan Dinas Perkim Kabupaten Blitar.
“Hal ini menyebabkan lambannya perputaran perekonomian diberbagai bidang usaha dan jasa,” kata Jaka Prasetya selaku koordinator aksi dihadapan para anggota Komisi III, Kamis (22/8/2019).
Selain itu, pada intinya Jaka meminta kepada DPRD Kabupaten Blitar untuk memaksimalkan pengawasan maupun teguran khususnya dalam hal penyerapan anggaran dan percepatan pembangunan di kedua dinas tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Supriadi menyampaikan terima kasih kepada teman-teman LSM yang sudah ikut mengontrol jalannya pembangunan di Kabupaten Blitar.
“Ini adalah masukan yang sangat bagus dan catatan yang luar biasa bagi kami,” kata Supriadi saat menerima perwakilan dari aksi masa tersebut.
Ditambahkannya, Sebenarnya kami dari legislatif sudah melakukan teguran pada sidang paripurna penyampaian padangan fraksi – fraksi terhadap APBDP 2019 beberapa hari yang lalu.
Untuk itu, seperti yang disampaikan tadi ada hal-hal seperti Permen K3 pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait tentang adanya keluhan-keluhan dari masyarakat.
“Akan segera kita koordinasikan dengan anggaran yang sudah ada ini untuk segera direalisasikan,” ujar Supriadi kepada perwakilan aksi itu.
Diketahui sebelumnya, meraka tidak hanya berorasi di kantor DPRD Kabupaten Blitar melainkan juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Blitar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.(jun).
Tinggalkan Balasan