Jumat, 23 Agustus 2019 - 06:58 WIB

Bambang Haryo Soekartono, Anggota komisi V DPR-RI.

Bambang Haryo Soekartono, Anggota komisi V DPR-RI.

Pindah Ibukota Negara, DPR Tak Berfungsi, Anggota DPR Bambang Haryo Marah Besar

Jakarta – Pemerintah menetapkan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, sebagaimana di ungkapkan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil.

Penetapan lokasi ibu kota baru itu, mendapat respon keras DPR. Anggota komisi V DPR-RI Bambang Haryo soekartono, menolak tegas keputusan pemerintah memindahkan Ibu kota, lantaran Pemerintah telah melangkahi DPR.

Untuk memindahkan Ibukota Negara, Menurut Bambang, Pemerintah harus merubah UU No 10 tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia; UU No 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian daripada itu, mengenai pemindahan Ibukota Negara ini juga Pemerintah dinilai tidak memfungsikan DPR-RI sebagaimana dalam UUD 1945 pada pasal 20 ayat (1) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Dan pada pasal 20 ayat (2) menyatakan Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Bukan berarti jalan sendiri.

“Ini saja dari Kementerian PU ataupun Kemendes belum pernah menginformasikan. Jadi, terus terang kami kaget begitu Pak Jokowi sudah memastikan bahwa pemindahan itu ada di Kalimantan dan Kalimantan sudah ditentukan lagi adalah Kalimantan Timur,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (22/8) kemarin.

Dia mengatakan DPR perlu memproses dan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum penetapan lokasi ibu kota baru dilakukan. Kajian itu terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan serta hal-hal strategis lainnya.

“Jadi ini terus terang kami atau DPR ini merasa dilompati,” kata Bambang. Menurut dia, pemerintah seolah-olah tidak menganggap peran DPR penting dalam pembahasan rencana pemindahan ibu kota.

“Jadi tidak dianggap oleh pemerintah. Jadi kita minta jangan gitu lah. Kita ini kan mitra. Jadi tentu kita sama. Membuat UU tadi dikatakan harus diubah UU-nya, begitu rumit sebenarnya yang harus dilakukan, juga ada kajian-kajian teknis,” ujar Bambang.

Sebelumnya, Menteri Bappenas menyebutkan telah merancang anggaran pemindahan Ibukota senilai Rp466 Triliun, dikatakan Menteri Bappenas penggunaan anggaran kemungkinan hanya Rp93 Triliun.

Sebesar Rp 466 triliun ini, dikatakan Menteri PPN/Bappenas didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibu kota baru, yaitu APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.

Sebagaimana lansiran situs resmi sekretaris kabinet, Kawasan Ibu Kota ini nantinya terbagi dalam tiga komponen. Pertama, fungsi utama, yang terdiri dari gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI.

Komponen pertama ini akan dibangun dengan anggaran Rp 32,7 triliun. Dimana khusus untuk pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan bersumber dari APBN.

Komponen kedua, kawasan ibu kota ini terdiri dari rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun total anggaran pembangunan sebesar Rp 265,1 triiliun.

Mengenai sumber pendanaan, dalam komponen ini tidak ada yang berasal dari APBN, semua akan berkonsep KPBU dan murni swasta.

Artikel ini telah dibaca 73 kali

loading...
Baca Lainnya

Vaksin Apa Saja yang Cocok Untuk Orang Dewasa?

Semakin beranjak dewasa, sistem kekebalan tubuh manusia akan lebih optimal. Namun, jika gaya hidup Anda...

27 Oktober 2020, 17:00 WIB

UU Cipta Kerja Mudahkan Penyerapan Tenaga Kerja

Oleh : Hanafi Putra Banyaknya pengangguran adalah permasalahan terbesar di Indonesia. Untuk mengatasinya, maka pemerintah...

27 Oktober 2020, 09:57 WIB

Mendukung Otonomi Khusus Papua Jilid II Demi Pemerataan Pembangunan

Oleh : Abner Wanggai Pemerintah berencana memperpanjang Otsus Papua. Masyarakat pun mendukung keberlanjutan Otsus Papua...

26 Oktober 2020, 23:29 WIB

Waspadai Klaster Covid-19 Saat Libur Panjang

Oleh : Aditya Akbar Libur panjang karena ada cuti bersama yang diiringi dengan akhir pekan,...

26 Oktober 2020, 23:19 WIB

Cabup Sidoarjo Bambang Haryo Sebut Bakal Bikin Pasar Nyaman, Begini Konsepnya

Sidoarjo – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono dan M...

26 Oktober 2020, 22:36 WIB

Begini Langkah Terbaik Indonesia untuk Perdamain Azerbaijan dan Armenia

Konflik yang telah terjadi selama puluhan tahun yang melanda Armenia dan Azerbaijan masih terus terjadi...

26 Oktober 2020, 18:43 WIB

loading...