Minggu, 25 Agustus 2019 - 21:51 WIB

Referendum Bukan Solusi Atasi Persoalan Papua

Oleh : Edward Krey (Mahasiswa Papua, tinggal di yogyakarta)

Insiden Rasialisme di Surabaya yang akhirnya berdampak pada kerusuhan di Manokwari Papua Barat, ternyata meningkatkan tuntutan akan referendum Papua untuk mendukung agenda kemerdekaan bagi Papua Merdeka. Mereka seakan memanfaatkan chaos yang ada untuk mengibarkan bendera bintang kejora dan menggalang dukungan.

Aksi protes di sejumlah wilayah di Papua Barat dan Papua berdampak pada pada blokade sejumlah jalan arteri.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menilai bentrokan dan aksi protes yang dilakukan masyarakat Papua merupakan letupan atas permasalahan yang selama ini dirasakan. Misalnya, diskriminasi dan ekonomi, ketika masyarakat Papua tidak bisa menguasau perekonomian di daerahnya sendiri.

Persoalan tersebut terkubur begitu lama dalam benak mereka. Hingga kemudian letupan emosi mereka semakin meledak ketika Mahasiswa Papua mendapatkan perlakuan bernada Rasis di Jawa Timur.

Adriana juga menyebutkan bahwa permasalahan terkait Papua bukanlah barang baru. Kesenjangan ekonomi dan diskriminasi kerap terjadi di bumi Cenderawasih.
Kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengklaim telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat.

Melihat hal tersebut tentu saja tidak disetujui oleh banyak pihak. Apalagi Referendum Papua bukanlah jalan atau cara yang benar dalam menyelesaikan persoalan.

Kita juga perlu memahami situasi dan kondisi yang ada, apalagi persoalan di Jawa Timur hingga merembet ke Papua dan Papua Barat adalah dampak dari masyarakat yang mudah tersulut provokasi dan hoaks.

Padahal masalah tersebut sangat bisa diselesaikan secara kekeluargaan, terlebih Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jatim telah meminta maaf atas ucapan serta perilaku sekelompok masyarakat Jatim yang menyakiti hati masyarakat Papua.
Sehingga referendum adalah kesalahan besar, bukan berarti pemerintah takut atau lemah, namun konsep NKRI dan Persatuan Indonesia akan luntur ketika referendum terjadi.

Kapolri Tito Karnavian juga mengamini bahwa gelombang aksi protes di Papua dan Papua Barat merupakan buntut dari peristiwa di Surabaya dan Malang, Jawa Timur yang terjadi menjelang hari kemerdekaan RI. Kala itu Asrama Mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dikepung oleh berbagai elemen masyarakat dan juga aparat.
Warga mengaku mendapatkan video para Mahasiswa Papua merusak bendera merah putih, sehingga mendatangi asrama.

Namun, Mahasiswa Papua sempat disoraki dengan kalimat bernada rasialis. Mereka diminta keluar dari asrama dengan teriakan yang tidak pantas untuk disampaikan.
Aparat kepolisian lalu menembakkan gas air mata sebelum mengamankan 43 mahasiswa. Tak lama kemudian mereka dipulangkan kembali.

Jika ada yang bertanya, apa solusi yang tepat untuk menangani permasalahan yang ada di Papua. Tentu solusi yang paling tepat dalam menangagni masalah Papua adalah bagaimana pemerintah RI dan rakyat Papua sama – sama menentukan masa depan Papua dalam bingkai NKRI dan menumbuhkan rasa memiliki NKRI oleh rakyat Papua.

Gubernur Papua Barat, Lukas Enembe memastikan Tim terpadu akan segera turun ke Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk menguraikan permasalahan dan mencari solusi.

Konflik di Manokwari dan Sorong serta di Jawa Timur telah membuat kelompok separatis berbangga hati. Hal tersebut haruslah dihindari, karena konflik yang ada akan menjadi sesuatu yang dapat ‘dijual’ keluar negeri untuk mendapatkan simpatik maupun dukungan untuk memisahkan diri.

Tentu akan jauh lebih baik apabila semua pihak dapat memahami dahulu kondisi yang sedang terjadi akhir – akhir ini. Termasuk tentang apa saja yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Setelah itu, baru bisa mendapatkan solusi yang tepat.

Rakyat Papua tentu harus percaya bahwa Papua akan lebih baik lagi jika tetap berada dalam naungan merah putih. Kita juga menyaksikan berbagai kemajuan yang ada di Papua. Pembangunan Infrastruktur tetap berjalan disana meskipun mendapatkan ancaman dari kelompok kriminal bersenjata.

Kemajuan untuk Papua bukanlah hal yang mustahil, apalagi Papua akan menjadi tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Sehingga kemajuan bagi Papua adalah sebuah keniscayaan jika Pemda dan masyarakat Papua bersama – sama dengan pemerintah pusat turut serta dalam pembangunan yang ada di Papua dan NKRI.

 

Artikel ini telah dibaca 411 kali

loading...
Baca Lainnya

Pilbup Sidoarjo, Bakal Wujudkan Swasembada Pangan, Cabup Bambang Haryo Serius Perhatikan Nasib Petani

Sidoarjo – Calon Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) terus melakukan safari politiknya dengan terjun...

31 Oktober 2020, 02:44 WIB

Dukung Otsus untuk Masa Depan Pemuda Papua

Oleh : Abner Wanggai Otonomi khusus akan diperpanjang selama 20 tahun ke depan. Seluruh warga...

30 Oktober 2020, 22:10 WIB

Mewaspadai Klaster Keluarga Selama Libur Panjang

Oleh : Rahmat Siregar Di akhir bulan Oktober, masyarakat Indonesia menikmati libur panjang sejak 28...

30 Oktober 2020, 21:21 WIB

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ignatius Sigit Wafat, Sahabat Polisi Berduka

Jakarta – Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Ignatius Sigit Widiatmono meninggal dunia akibat...

Ketum Sahabat Polisi, Fonda Tangguh

30 Oktober 2020, 20:31 WIB

UU Cipta Kerja Mampu Memulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi

Oleh : Aldia Putra UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oktober ini menjadi tumpuan...

30 Oktober 2020, 02:40 WIB

Mewaspadai Klaster Covid Saat Musim Liburan

Oleh: Deka Prawira Akhir oktober ini ada liburan panjang di akhir pekan, selama lebih dari...

30 Oktober 2020, 00:30 WIB

loading...