Rabu, 28 Agustus 2019 - 09:45 WIB

Ekskutif dan Legislatif Harus Memiliki Alasan dan Sasaran Terhadap Prubahan Anggaran

Gayo Lues-Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues dan DPRK harus memiliki alasan dan sasaran yang tepat dan kongkrit terhadap perubahan anggaran yang dibuat dan disetujui. Hal ini disampaikan Azman Prima menilai pengesahan Rancangan Qanun Perubahan APBK-P Tahun 2019 yang digelar DPRK mulai kemarin.

“Untuk mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten APBK-P harus menyikapi beberapa alasan kongkrit, mengapa terjadi perubahan APBK tesebut, karena secara persis yang mengetahui keadaan anggaran adalah pemerintah dan DPRK,” jelas Prima, Selasa (27/08/2019)

Mendengar keputusan pendapat  ahir fraksi yang menetapkan pendapatan Rp.978.089.588.397, sedangkan belanja Rp.1.026 486.361.072.36, serta surplus defisit, Rp 48 396,772,675 36, selain itu ada pemberian pembiayaan  daerah sebesar Rp 49,396,772,675,36, serta yang menjadi pertanyaan rincian pembiayaan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.1000.000.000. Besaran yang  menurutnya  tidak sesuai antara pendapatan dan belanja, serta serapan anggaran yang dievaluasi sesuai fakta lapangan ,serta kesesesuaian dengan Permendagri no 38 tahun 2018.

“Salah satu alasan perubahan APBK, misalnya adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum anggaran, dan atau adanya penggeseran, penggeseran anggaran APBK tersebut yang ada dalam unit kerja organisasi, sehingga sinergitas antara Pemerintah Daerah Gayo Lues dan Legeslatif haruslah searah. Karena, melakukan perubahan anggaran daerah itu, tidak mungkin pemerintah saja dan serta tidak mungkin DPRK berjalan sendiri,” terangnya.

Harus, ada kerjasama antara pemda dan DPRK karena pengajuan APBK-P itu harus lewat pemda, karena itu tidak mungkin DPRK mengajukan perubahan.

Pastinya, harus ada kerjasama antara pemda dan DPRK, karena pengajuan APBK-P itu harus lewat pemda, karena itu tidak mungkin DPRK mengajukan APBD-P, pastilah mekanismenya harus lewat pemda.

Karena, yang tahu persis sebenarnya dan kondisi yang mengharuskan adanya APBK-P itu adalah pemda, karena mereka yang mengimplementasikan APBK-nya.

“Jadi, ada kondisi-kondisi yang ternyata mengharuskan perubahan itu harus disetujui oleh atau mendapatkan persetujuan dari DPRK,” Ungkapnya

Prima menambahkan, apakah memang di Gayo Lues harus ada perubahan anggaran, karena terkait dengan adanya SILPA di 2018, sehingga direalisasikan juga di anggaran perubahan 2019. Dan adanya  temuan ini, kami menanyakan terkait pembahasan anggaran perubahan APBK-P di DPRK Gayo lues. Serta banyak hal yang kami dapat sebagai bahan pertanyaaan. “Tetapi, tentunya ini menjadi  pertimbangan yang barangkali bisa kami adopsi untuk pembahasan kami,” katanya, sembari berharap tahun depan APBK DPRK Gayo Lues, dapat seperti tahun sebelumnya.

Disayangkan, perubahan kali ini sepertinya banyak hal yang perlu dipertimbangkan, hal ini ungkapnya terlihat dari pandangan umum beberapa praksi yang patut menjadi catatan. Dimana masih terdapat banyak kekurangan dimana kurang epekftipnya penyelesaian progres kegiatan hingga adanya SiLPA hingga berpengaruh pada capaian kinerja. Serta, banyaknya dokumen yang salah.(Ali Sadikin)

 

Artikel ini telah dibaca 316 kali

loading...
Baca Lainnya

Kapolres Barsel Berpamitan Sama Insan Pres

Barsel – Kepolisian Resort (Polres) Barsel mengelar coffe morning bersama Insan Pers dalam acara pamitan...

22 Oktober 2020, 01:16 WIB

Yustisi, Polsek Kronjo dan Tiga Pilar Pasang Spanduk Area Wajib Masker

TANGERANG – Jajaran Polsek Kronjo Polresta Tangerang Polda Banten bersama unsur Muspika Kronjo yakni TNI...

21 Oktober 2020, 22:55 WIB

Polsek Balaraja Laksanakan Operasi Yustisi, 15 Pelanggar Diberi Teguran

TANGERANG – Jajaran Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten menggelar Operasi Yustisi bersama jajaran TNI...

21 Oktober 2020, 22:48 WIB

Hadiri Audiensi Serikat Buruh, Kapolresta Tangerang Ingatkan Jaga Kesehatan

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi turut menghadiri audiensi serikat buruh...

21 Oktober 2020, 22:40 WIB

Dirjen Kekayaan Negara Temui Kabaharkam Polri Bahas Koordinasi dan Kerja Sama

JAKARTA – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menerima audiensi dari...

21 Oktober 2020, 20:44 WIB

Kapolres Majalengka Bersama Forkopimda Dialog Ke Aliansi Serikat Buruh dan Pekerja

MAJALENGKA- Menindaklanjuti perkembangan Pro dan Kontra penetapan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Kapolres Majalengka AKBP...

21 Oktober 2020, 20:06 WIB

loading...