Rabu, 28 Agustus 2019 - 14:15 WIB

Ketua DPRD Sumbar Sementara Desrio Putra diwawancarai Wartawan (Delik News / Darlin)

Ketua DPRD Sumbar Sementara Desrio Putra diwawancarai Wartawan (Delik News / Darlin)

Ketua DPRD Sumbar Jawab Ultimatum Mahasiswa

Padang, – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Sementara Desrio Putra menjawab ultimatum atau tuntutan Aliansi BEM se-Sumbar saat aksi di halaman kantor DPRD setempat, Rabu (28/8).

Aksi itu berlangsung saat pelantikan DPRD Sumbar periode 2019 – 2024 hingga selesainya pelantikan tersebut, dari jam 10.00 Wib hingga jam 12.15 Wib siang.

Mahasiswa meminta 65 anggota DPRD Sumbar terpilih baru dilantik untuk menemui mereka. Setelah menyuarakan aspirasinya, akhirnya Ketua DPRD Sumbar Sementara Desrio Putra menemui mahasiswa itu.

Menurut Desrio Putra, masalah demo hal biasa dan menjadi hak mahasiswa juga masyarakat yang harus dihargai.

“Masalah demo ini biasa. Ini adalah hak mahasiswa dan masyarakat yang perlu kita hargai. Selagi yang mereka sampaikan positif, itu wajar. Kita tidak perlu alergi, saya sudah sampaikan, apabila dilain waktu bisa diskusi, kita diskusikan,” kata Desrio kepada awak media.

BACA JUGA : Saat Pelantikan, Mahasiswa Ultimatum DPRD Sumbar

Sementara, RSUD Lubuk Sikaping Tak Dapat Memberikan Pelayanan Kebidanan

Siswa Masuk MTsN 5 Pasaman Bayar Rp695 ribu

Desrio meminta mahasiswa agar tidak langsung menggelar aksi seperti itu. “Utamakan diskusi yang bisa disampaikan langsung kepada anggota dewan ataupun Sekretaris DPRD Sumbar,” ujarnya.

Ia menyampaikan, akan mengikuti dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa tersebut, termasuk tuntutan tentang Peraturan Daerah (Perda) LGBT.

“Perda LGBT tentu kita ikuti prosesnya nanti. Ini positif dan sesuai dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Tapi tidak bisa kita saja, tapi juga melalui Gubernur,” tambah Desrio.

Sebelumnya dalam aksi ini mahasiswa menuntut kepada DPRD Sumbar agar Integritas dan komitmen bekerja untuk kepentingan rakyat, transparan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan, memberikan pembuktian realisasi kerja setiap 3 bulan sekali dan menggunakan anggaran secara efektif.

Kemudian mendesak tegas pemerintah eksekutif untuk menjalankan Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan dan Kepariwisataan Provinsi Sumbar serta menyelesaikan Perda Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Perda yang dituntut untuk diselesaikan diantaranya, Perda tentang LGBT, Persandian Keamanan Informasi, Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Provinsi Layak Anak, Lahan Abadi, dan BUMD Energi.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 631 kali

loading...
Baca Lainnya

Pembekalan Personil BK Lanal Maumere Dalam Penanganan Pasien Covid-19

Maumere – mewabahnya covid-19 di Indonesia menjadikan lebih waspada bagi personil TNI AL di Lanal...

7 Juni 2020, 01:34 WIB

Galus Ditetapkan Sebagi Zona Merah, Terkesan Tidak ada Kajian

Gayo Lues-Keluarnya surat edaran Plt. Gubernur Aceh terhadap penetapan Gayo Lues sebagai  Zona Merah terkesan...

6 Juni 2020, 23:44 WIB

Koramil Kasongan Dampingi Pendistribusian BLT Dana Desa Telangkah

Katingan – Babinsa Koramil 1015-03/Ksg bersama Bhabinkamtibmas Polsek Katingan Hilir mengawal pembagian Bantuan Langsung Tunai...

6 Juni 2020, 21:13 WIB

Penetapan Gayo Lues Sebagai Zona Merah Perlu Ditinjau Ulang Kembali

Gayo Lues-Penetapan Kabupaten Gayo Lues sebagai zona merah Covid-19 dirasa perlu ditinjau ulang kembali. Pasalnya,...

6 Juni 2020, 15:22 WIB

Hampir Sudah Sebulan Lelaki ini Berbagi Nasi Gratis di Jalanan

Denpasar – Hampir sudah sebulan I Gede Narsana, karyawan Villa Riviera Canggu membagikan nasi bungkus...

I Gede Narsana, karyawan Villa Riviera Canggu membagikan nasi bungkus saat pandemi Covid-19 di jalanan Kota Denpasar. (Foto: deliknews.com)

6 Juni 2020, 12:05 WIB

Tim Gugus Tugas Jemaat BKPN Telukdalam Salurkan 200 Paket Beras

Nias Selatan, Deliknews.com – Tim Gugus Tugas Jemaat BKPN Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera...

5 Juni 2020, 23:02 WIB

loading...