Rabu, 28 Agustus 2019 - 14:15 WIB

Ketua DPRD Sumbar Sementara Desrio Putra diwawancarai Wartawan (Delik News / Darlin)

Ketua DPRD Sumbar Sementara Desrio Putra diwawancarai Wartawan (Delik News / Darlin)

Ketua DPRD Sumbar Jawab Ultimatum Mahasiswa

Padang, – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Sementara Desrio Putra menjawab ultimatum atau tuntutan Aliansi BEM se-Sumbar saat aksi di halaman kantor DPRD setempat, Rabu (28/8).

Aksi itu berlangsung saat pelantikan DPRD Sumbar periode 2019 – 2024 hingga selesainya pelantikan tersebut, dari jam 10.00 Wib hingga jam 12.15 Wib siang.

Mahasiswa meminta 65 anggota DPRD Sumbar terpilih baru dilantik untuk menemui mereka. Setelah menyuarakan aspirasinya, akhirnya Ketua DPRD Sumbar Sementara Desrio Putra menemui mahasiswa itu.

Menurut Desrio Putra, masalah demo hal biasa dan menjadi hak mahasiswa juga masyarakat yang harus dihargai.

“Masalah demo ini biasa. Ini adalah hak mahasiswa dan masyarakat yang perlu kita hargai. Selagi yang mereka sampaikan positif, itu wajar. Kita tidak perlu alergi, saya sudah sampaikan, apabila dilain waktu bisa diskusi, kita diskusikan,” kata Desrio kepada awak media.

BACA JUGA : Saat Pelantikan, Mahasiswa Ultimatum DPRD Sumbar

Sementara, RSUD Lubuk Sikaping Tak Dapat Memberikan Pelayanan Kebidanan

Siswa Masuk MTsN 5 Pasaman Bayar Rp695 ribu

Desrio meminta mahasiswa agar tidak langsung menggelar aksi seperti itu. “Utamakan diskusi yang bisa disampaikan langsung kepada anggota dewan ataupun Sekretaris DPRD Sumbar,” ujarnya.

Ia menyampaikan, akan mengikuti dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa tersebut, termasuk tuntutan tentang Peraturan Daerah (Perda) LGBT.

“Perda LGBT tentu kita ikuti prosesnya nanti. Ini positif dan sesuai dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Tapi tidak bisa kita saja, tapi juga melalui Gubernur,” tambah Desrio.

Sebelumnya dalam aksi ini mahasiswa menuntut kepada DPRD Sumbar agar Integritas dan komitmen bekerja untuk kepentingan rakyat, transparan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan, memberikan pembuktian realisasi kerja setiap 3 bulan sekali dan menggunakan anggaran secara efektif.

Kemudian mendesak tegas pemerintah eksekutif untuk menjalankan Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan dan Kepariwisataan Provinsi Sumbar serta menyelesaikan Perda Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Perda yang dituntut untuk diselesaikan diantaranya, Perda tentang LGBT, Persandian Keamanan Informasi, Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Provinsi Layak Anak, Lahan Abadi, dan BUMD Energi.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 599 kali

loading...
Baca Lainnya

Sejumlah Anggota DPRD Nisel Dapil 4 Apresiasi Program Siwa Sanuwu Sihono

Nias Selatan, Deliknews – Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Daerah Pemilih 4 (empat)...

19 November 2019, 09:35 WIB

Tahun 2020 Jembatan Ulunoyo dan Sialema Hibala Dinangun

Nias Selatan, Deliknews – Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan memastikan...

19 November 2019, 01:32 WIB

12 Program Diskominfo Nisel T.A 2020, Diantaranya Media Massa

Nias Selatan, Deliknews – Usai pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Komisi I DPRD...

18 November 2019, 20:14 WIB

Sambut HUT KE-5 Lanal Nias, Gelar Lomba PBB Tingkat SMA/SMK

Nias Selatan, Deliknews – Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Nias menggelar lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB)...

18 November 2019, 10:37 WIB

Sumbar Akan Miliki Mall Pelayanan Publik

Padang, – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibawah pimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul...

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menerima kunjungan institusi pelayan publik terbaik dunia, Sabtu (16/11).

17 November 2019, 12:51 WIB

Pemkab Nisel Launching Strategis Pola Pencegahan Korupsi “Sokhi Soyo”

Nias Selatan, Deliknews – Pemerintah Kabupaten Selatan melalui Inspektorat melaunching strategi “Sikho Soyo” sebagai salah...

16 November 2019, 00:17 WIB

loading...