Rabu, 28 Agustus 2019 - 14:15 WIB

Ketua DPRD Sumbar Sementara Desrio Putra diwawancarai Wartawan (Delik News / Darlin)

Ketua DPRD Sumbar Sementara Desrio Putra diwawancarai Wartawan (Delik News / Darlin)

Ketua DPRD Sumbar Jawab Ultimatum Mahasiswa

Padang, – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Sementara Desrio Putra menjawab ultimatum atau tuntutan Aliansi BEM se-Sumbar saat aksi di halaman kantor DPRD setempat, Rabu (28/8).

Aksi itu berlangsung saat pelantikan DPRD Sumbar periode 2019 – 2024 hingga selesainya pelantikan tersebut, dari jam 10.00 Wib hingga jam 12.15 Wib siang.

Mahasiswa meminta 65 anggota DPRD Sumbar terpilih baru dilantik untuk menemui mereka. Setelah menyuarakan aspirasinya, akhirnya Ketua DPRD Sumbar Sementara Desrio Putra menemui mahasiswa itu.

Menurut Desrio Putra, masalah demo hal biasa dan menjadi hak mahasiswa juga masyarakat yang harus dihargai.

“Masalah demo ini biasa. Ini adalah hak mahasiswa dan masyarakat yang perlu kita hargai. Selagi yang mereka sampaikan positif, itu wajar. Kita tidak perlu alergi, saya sudah sampaikan, apabila dilain waktu bisa diskusi, kita diskusikan,” kata Desrio kepada awak media.

BACA JUGA : Saat Pelantikan, Mahasiswa Ultimatum DPRD Sumbar

Sementara, RSUD Lubuk Sikaping Tak Dapat Memberikan Pelayanan Kebidanan

Siswa Masuk MTsN 5 Pasaman Bayar Rp695 ribu

Desrio meminta mahasiswa agar tidak langsung menggelar aksi seperti itu. “Utamakan diskusi yang bisa disampaikan langsung kepada anggota dewan ataupun Sekretaris DPRD Sumbar,” ujarnya.

Ia menyampaikan, akan mengikuti dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa tersebut, termasuk tuntutan tentang Peraturan Daerah (Perda) LGBT.

“Perda LGBT tentu kita ikuti prosesnya nanti. Ini positif dan sesuai dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Tapi tidak bisa kita saja, tapi juga melalui Gubernur,” tambah Desrio.

Sebelumnya dalam aksi ini mahasiswa menuntut kepada DPRD Sumbar agar Integritas dan komitmen bekerja untuk kepentingan rakyat, transparan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan, memberikan pembuktian realisasi kerja setiap 3 bulan sekali dan menggunakan anggaran secara efektif.

Kemudian mendesak tegas pemerintah eksekutif untuk menjalankan Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan dan Kepariwisataan Provinsi Sumbar serta menyelesaikan Perda Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Perda yang dituntut untuk diselesaikan diantaranya, Perda tentang LGBT, Persandian Keamanan Informasi, Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Provinsi Layak Anak, Lahan Abadi, dan BUMD Energi.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 660 kali

loading...
Baca Lainnya

Saat Hari Santri Nasional 2020, Ini Harapan Kabaharkam Polri

JAKARTA – Kabaharkam Polri sekaligus Kaopspus Aman Nusa II 2020, Komjen Pol Agus Andrianto turut...

22 Oktober 2020, 15:53 WIB

Ketua Bhayangkari Cabang Majalengka Salurkan Bantuan Dalam Rangka Ini

MAJALENGKA –  Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke 68 tahun 2020, Pengurus Cabang...

22 Oktober 2020, 15:32 WIB

Protokol Kesehatan Terabaikan, Penerima BST Berdesakan di Kecamatan Weliman NTT

Malaka – para warga penerima BST sekecamatan Weliman Kabupaten Malaka memadati kantor Kecamatan Weliman sehingga...

22 Oktober 2020, 14:02 WIB

PORANG ! Tak Punya Dana, Dinas Pertanian Bali Siap Fasilitasi

Denpasar – Dinas Pertanian Provinsi Bali mengaku siap memfasilitasi warga memiliki lahan namun tidak ada...

Ir. Wayan Sunarta selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Provinsi Bali.

22 Oktober 2020, 11:24 WIB

Polres Malaka Gelar Operasi Gabungan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor

Malaka – Gelar Operasi Gabungan penertiban pajak kendaran dan kelengkapan kendaraan beroda 2 dan 4...

22 Oktober 2020, 06:53 WIB

Kapolres Barsel Berpamitan Sama Insan Pres

Barsel – Kepolisian Resort (Polres) Barsel mengelar coffe morning bersama Insan Pers dalam acara pamitan...

22 Oktober 2020, 01:16 WIB

loading...