Jakarta – Anggota Komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono dalam Rapat dengar pendapat dengan Kepala Basarnas, BMKG, dan BPWS , Selasa (27/8) kemarin, prihatin dengan pengurangan anggaran yang dialami oleh Basarnas (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan).
Anggaran terbesar yang dikurangi di Basarnas adalah biaya operasional pertolongan dan penyelamatan.
“Saya prihatin dengan pemotongan anggaran yang dialami Basarnas yang merupakan poros depan penyelamatan. Kalau BNPB (Badan Nasional Penganggulangan Bencana) itu penanggulangan setelah terjadi bencana, sementara pertolongan pertama ada di Basarnas. Namanya pertolongan pertama, penyelamatan, ya tidak boleh dikurangi,” ujar Bambang, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/8)
Legislator Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan kekecewaannya dengan menegaskan bahwa mengurangi anggaran Basarnas ini merupakan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak punya peri kemanusiaan. “Dan dia harus bertanggung jawab apabila bapak-bapak di Basarnas tidak bisa melakukan suatu pertolongan yang menyebabkan nyawa publik hilang. Itu bukan tanggung jawab bapak, tapi tanggung jawab yang mengurangi anggaran,” tegasnya.
Anggaran terbesar yang dikurangi oleh Menteri Keuangan adalah anggaran biaya operasional pertolongan dan penyelamatan. Bagi Bambang untuk nyawa publik tidak ada kata-kata toleransi pengurangan anggaran. Oleh karenanya, di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pihaknya akan menyuarakan keprihatinannya, sekaligus memperjuangkan agar pemotongan anggaran terhadap Basarnas dibatalkan.
Politisi dari fraksi Partai Gerindra ini juga mengapresiasi penyerapan anggaran Basarnas di tahun 2019 ini yang terbilang sudah baik, yakni di atas 50 persen, serta kordinasi yang baik dengan berbagai pihak saat penyelematan bencana alam di beberapa wilayah di Indonesia, serta saat kecelakaan pesawat Lion Air beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Basarnas telah mengusulkan Pagu Kebutuhan sebesar Rp 4,65 triliun untuk tiga program, salah satunya Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan. Dari jumlah tersebut terdapat potensi kekurangan anggaran (backlog) sebesar Rp 2,4 triliun. Kemudian pada program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan diusulkan sebesar Rp 3,57 triliun dan mendapat backlog sebesar Rp 2,07 triliun rupiah.
