Jumat, 30 Agustus 2019 - 12:36 WIB

LAI Menduga Fee Proyek di Gayo Lues capai 10 hingga 20 persen

Gayo Lues-Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Kabupaten Gayo Lues, Firmansyah, menduga fee proyek di Kabupaten Gayo Lues saat ini mencapai 10 hingga 20 persen per faket pekerjaan. Hal ini, dia sampaikan berdasarkan hasil analisa, selentingan dan isu-isu di kalangan atas maupun kalangan bawah. Firman juga menduga jual beli proyek di Gayo Lues makin parah.

Baru-baru ini kata Firman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ,dan pengusutan pengerjaan proyek di berbagai daerah di Indonesia.

Peristiwa itu, tidak lain hanyalah persoalan bagi -bagi hasil kejahatan proyek, dan bukan rahasia umum lagi untuk dipublikasi. Pasalnya, setiap proyek memiliki keuntungan yang bisa dibagi-bagi.

Firmansyah, menduga kejadian ini banyak terjadi di Gayo Lues, oknum yang menerima uang segar dari pihak pemenang tender.

“Jika isu-isu fee proyek yang disebut-sebut sudah menjadi rahasia umum dan mencapai 10 hingga 20 persen, bisa dihitung berapa miliar anggaran yang dihabiskan untuk fee itu saja,” kata Firman, Jum’at, (30/08/2019).

Firman mencontohkan, jika nilai proyek Rp. 2,5 miliar fee-nya bisa mencapai 250 juta rupiah.

“Jadi tidak  heran, apabila ada pejabat publik kena OTT, atau di proses karena temuan dan diikuti juga penangkapan pihak kontraktornya,” ujarnya.

Firman mengajak, semua pihak membuka mata lebar-lebar, berapa gaji para pejabat saat ini, tentu tidak besar.

“Masa, mereka memiliki begitu banyak harta, seperti mobil, rumah mewah, anak mereka sekolah di luar daerah bahkan negeri. Bahkan tiap pekan mereka melancong kesana kemari. Darimana mereka mendapatkan uang sebanyak itu, kalau tidak korupsi,” ucapnya.

Namun Firman menyampaikan tindakan melanggar hukum tersebut sulit untuk di buktikan, jika tidak ada operasi tangkap tangan.

Pun demikian dia optimis rahasia umum ini dapat diberantas dengan keseriusan semua pihak, terutama pihak terkait. Firman juga berharap, ini menjadi perhatian pemerintah pusat  untuk menyelamatkan begitu banyak uang negara yang akan hangus begitu saja yang tertentu sangat berdampak pada pembangunan insfratruktur.

“Akibat hal ini, tentu yang rugi adalah masyarakat,” kata Firman.

Bahkan Firman menyampaikan, jika fee proyek tidak diberikan, kontraktor jangan berharap tahun selanjutnya akan mendapatkan proyek.

“Saya duga, ini banyak terjadi di Gayo Lues,” duganya.(Ali Sadikin)

 

Artikel ini telah dibaca 2331 kali

loading...
Baca Lainnya

Bank Nagari Balas Surat Wartawan Soal Adm, Pajak dan Bunga

Pasaman, – Kantor Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping membalas Surat Wawancara oleh Wartawan Deliknews.com yang...

Kantor Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

18 Oktober 2019, 14:34 WIB

Kades se Nagan Raya Ikuti Penyuluhan Hukum

Nagan Raya-Sebanyak 222 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh mengikuti penyuluhan hukum...

17 Oktober 2019, 19:21 WIB

Konsistensi Gubernur Sumbar Soal Keterbukaan Informasi Publik Diakui

Deliknews.com, – Gubernur Sumbar Irwan Prayitno presentasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI)...

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memperlihatkan aplikasi OnSMART kepada penguji Monev.

17 Oktober 2019, 17:17 WIB

Ketua TPP PKK Nisel Berbagi Tali Asih Kepada Ratusan Lansia Janda

Nias Selatan, Deliknews – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nias Selatan, yang juga Anggota DPRD...

17 Oktober 2019, 17:16 WIB

Terobosan SMKN 1 Lubuk Sikaping Ajak Guru dan Siswa Berbisnis Online

Pasaman, – SMKN 1 Lubuk Sikaping melaksanakan kegiatan Roadshow Digital diikuti oleh guru dan siswa serta...

Kepala SMKN 1 Lubuk Sikaping Muslim, M.Pd.

17 Oktober 2019, 12:04 WIB

6 Balon Bupati Dan Wakil Bupati Nisel Resmi Mendaftar Di DPD Partai Perindo

Nias Selatan, Deliknews – Batas akhir pengembalian atau pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati...

16 Oktober 2019, 00:43 WIB

loading...