Selasa, 3 September 2019 - 19:28 WIB

Ricky Mendesak Pemda Meningkatkan Pengawasan di Seluruh Aspek Bisnis di Kabupaten Gayo Lues

Gayo Lues-Ricky, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Lauser Corruption Watch (LCW) Kabupaten Gayo Lues mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan di seluruh aspek bisnis di kabupeten setempat. Khususnya komuditi unggulan, seperti sere wangi, minyak nilam, kopi, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan  Hasil Hutan Kayu (HHK) maupun hasil tambang.

Ricky menyampaikan, kurangnya pengawasan menyebabkan potensi penerimaan daerah hilang. Pasalnya, ada celah bagi pelaku usaha untuk tidak memberi laporan sesuai realita di lapangan.

Saat ini saja kata Ricky, sistem yang digunakan dalam pembayaran pendapatan dari sektor getah pinus, masih menggunakan skema pelaporan sendiri (self-assesment) oleh korporasi terkait. Begitu juga dengan minyak sere sebagai salah satu komuditi unggulan. Saya, pemerintah sudah membuat aturan terkait tatausaha produksi minyak sere yang mengacu kepada penerimaan daerah dan penertiban perdagangan serta asal usul produksinya.

Sumber daya manusia untuk melakukan audit verifikasi maupun bukti pelanggaran juga dia nilai kurang. “Untuk itu, pemerintah daerah  perlu menambah SDM dibidang pengawasan,” katanya, Selasa (03/09/2019).

Selain itu, Ricky juga mengkritisi upaya penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran masih lemah.

Misalnya, dalam hal kelengkapan dokumen dan lain lain. Ricky juga mengingatkan komuditi-komuditi unggulan di Gayo Lues ini memiliki peran positif dan konstruktif terhadap pendapatan daerah di kabupaten ini.

“Sekali lagi, pemda harus lebih fokus terhadap hal ini. Yaitu menghidupkan daerah dengan memberi kesempatan dan peluang usaha yang memadai terhadap hasil bumi kepada masyarakat Gayo Lues,” ucapnya.

Yang menjadi fokus penting lainnya adalah masalah pungutan liar yang diberikan pelaku usaha ke oknum-oknum pemerintah yang terkait untuk memuluskan dokumen apapun itu bentuknya.

“Bisa jadi, rantai suapnya atau uang pelicin tidak hanya di sektor yang terkait langsung dengan instansinya tetapi juga pengawasan dari penegak hukum,” ujarnya.

Menurut Ricky, pemerintah Dearah Kabupaten Gayo Lues Beserta dengan DPRK yang baru saja di lantik perlu mengubah pandangan bahwa segala sektor  bisnis  di Kabupaten Gayo Lues tidak  hanya menjadi sekedar ekstraksi tetapi merupakan bisnis yang perlu dikelola secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Karena, hal ini tidak terlepas dari Pasal 33 dalam UUD 1945 Bahwa.

“Bumi dan air dan segala yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya(Ali Sadikin)

Artikel ini telah dibaca 442 kali

loading...
Baca Lainnya

Kabaharkam Polri Beri Pembekalan di Apel Kasatwil 2020, Ini yang Disampaikan

JAKARTA – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, memberikan pembekalan kepada...

25 November 2020, 22:12 WIB

Laksanakan Apel, Polsek Balaraja dan Muspika Siap Gencarkan Operasi Yustisi

TANGERANG – Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten melaksanakan apel persiapan pelaksanaan Operasi Yustisi, Rabu...

25 November 2020, 21:39 WIB

Camat dan Kapolsek Tigaraksa Serahkan Bantuan Sembako untuk Warga

TANGERANG – Kapolsek Tigaraksa Polresta Tangerang Polda Banten Kompol Sumaedi mendampingi Camat Tigaraksa Rahyuni menyerahkan...

25 November 2020, 21:30 WIB

Cegah Penyebaran Covid-19, Polsek Cikupa Apel Operasi Yustisi

TANGERANG – Jajaran Polsek Cikupa Polresta Tangerang Polda Banten melaksanakan apel Operasi Yustisi, Selasa (24/11/2020)....

25 November 2020, 21:22 WIB

Kapolresta Tangerang Ikuti Apel Kasatwil Secara Virtual, Siap Tegakkan Prokes

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengikuti Apel Kepala Satuan Wilayah...

25 November 2020, 18:10 WIB

Kapolres Majalengka Terima Silaturahmi dan Penghargaan Angkatan Muda Muhammadiyah

MAJALENGKA – Kapolres Majalengka AKBP Dr.Bismo Teguh Prakoso didampingi KBO Sat Intelkam IPDA Adeng Menerima...

25 November 2020, 17:48 WIB

loading...