Selasa, 3 September 2019 - 19:28 WIB

Ricky Mendesak Pemda Meningkatkan Pengawasan di Seluruh Aspek Bisnis di Kabupaten Gayo Lues

Gayo Lues-Ricky, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Lauser Corruption Watch (LCW) Kabupaten Gayo Lues mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan di seluruh aspek bisnis di kabupeten setempat. Khususnya komuditi unggulan, seperti sere wangi, minyak nilam, kopi, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan  Hasil Hutan Kayu (HHK) maupun hasil tambang.

Ricky menyampaikan, kurangnya pengawasan menyebabkan potensi penerimaan daerah hilang. Pasalnya, ada celah bagi pelaku usaha untuk tidak memberi laporan sesuai realita di lapangan.

Saat ini saja kata Ricky, sistem yang digunakan dalam pembayaran pendapatan dari sektor getah pinus, masih menggunakan skema pelaporan sendiri (self-assesment) oleh korporasi terkait. Begitu juga dengan minyak sere sebagai salah satu komuditi unggulan. Saya, pemerintah sudah membuat aturan terkait tatausaha produksi minyak sere yang mengacu kepada penerimaan daerah dan penertiban perdagangan serta asal usul produksinya.

Sumber daya manusia untuk melakukan audit verifikasi maupun bukti pelanggaran juga dia nilai kurang. “Untuk itu, pemerintah daerah  perlu menambah SDM dibidang pengawasan,” katanya, Selasa (03/09/2019).

Selain itu, Ricky juga mengkritisi upaya penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran masih lemah.

Misalnya, dalam hal kelengkapan dokumen dan lain lain. Ricky juga mengingatkan komuditi-komuditi unggulan di Gayo Lues ini memiliki peran positif dan konstruktif terhadap pendapatan daerah di kabupaten ini.

“Sekali lagi, pemda harus lebih fokus terhadap hal ini. Yaitu menghidupkan daerah dengan memberi kesempatan dan peluang usaha yang memadai terhadap hasil bumi kepada masyarakat Gayo Lues,” ucapnya.

Yang menjadi fokus penting lainnya adalah masalah pungutan liar yang diberikan pelaku usaha ke oknum-oknum pemerintah yang terkait untuk memuluskan dokumen apapun itu bentuknya.

“Bisa jadi, rantai suapnya atau uang pelicin tidak hanya di sektor yang terkait langsung dengan instansinya tetapi juga pengawasan dari penegak hukum,” ujarnya.

Menurut Ricky, pemerintah Dearah Kabupaten Gayo Lues Beserta dengan DPRK yang baru saja di lantik perlu mengubah pandangan bahwa segala sektor  bisnis  di Kabupaten Gayo Lues tidak  hanya menjadi sekedar ekstraksi tetapi merupakan bisnis yang perlu dikelola secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Karena, hal ini tidak terlepas dari Pasal 33 dalam UUD 1945 Bahwa.

“Bumi dan air dan segala yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya(Ali Sadikin)

Artikel ini telah dibaca 421 kali

loading...
Baca Lainnya

Sinyal Hilang Timbul, Penerimaan Peserta Didik Baru SMKN Kobalima Malaka Secara Offline

Malaka – Keterbatasan bagi warga masyarakat di daerah perbatasan untuk memiliki gadget (HP Android) dan...

16 Juli 2020, 18:29 WIB

Kapolda Sumbar Toni Harmanto Komitmen Selamatkan Hutan dari Ilegal Mining

Sumbar, – Bentuk keseriusan dan komitmen Polda Sumatera Barat dalam memberantas praktek illegal mining di...

Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Toni Harmanto, MH. (foto : indikasinews.com).

16 Juli 2020, 18:05 WIB

Kapolres Gayo Lues Berikan Bantuan Sembako dan Semen ke Pedalaman Lesten

Gayo Lues- Kapolres Gayo Lues AKBP Carlie Syahputra Bustaman, S.I.K., M.H., memberikan bantuan Sembako berupa...

16 Juli 2020, 13:54 WIB

Kapolres Berharap Jembatan Pedalaman Lesten Segera Diperbaiki

Gayo Lues-Kapolres Kabupaten Gayo Lues, AKBP Carlie Syahputra Bustamam, S.I.K., M.H., berharap Pemda Gayo Lues...

16 Juli 2020, 13:46 WIB

Kapolres Galus Gelar Temu Ramah Dengan Insan Pers

Gayo Lues-Kapolres Kabupaten Gayo Lues (Galus), AKBP Carlie Syahputra  Bustamam, S.I.K., M.H., menggelar temu ramah...

16 Juli 2020, 13:43 WIB

Kejari Pasaman Beri Bantuan Kepada Anak Panti Asuhan

Pasaman, – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-60 dan Hari Ulang Tahun Ikatan...

16 Juli 2020, 02:09 WIB

loading...