Kecelakaan Tol Cipularang, Bambang Haryo Sebut Kelalaian Jasa Marga

- Tim

Kamis, 5 September 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bambang Haryo Soekartono, anggota komisi V DPR-RI

Bambang Haryo Soekartono, anggota komisi V DPR-RI

Jakarta – Kecelakaan di jalan tol Cipularang km 91 dengan melibatkan 20 kendaraan dan menimbulkan 10 korban tewas memantik reaksi anggota komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono.

Anggota fraksi Gerindra ini menduga, kecelakaan itu akibat lambannya evakuasi dari truk yang terbalik dan tidak adanya rambu peringatan penunjang kesalamatan.

“Ini dapat dikatakan bahwa Jasa Marga telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa dan melanggar peraturan perundang-undangan”Katanya, di Jakarta Kamis (5/9)

Dikatakan dia, bahwa pelanggaran tersebut berdasarkan PP No 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol jo. Permen PU RI No. 16/PRT/M/2014 tentang standar pelayanan minimal jalan tol yaitu Bahwa jalan tol harus mempunyai spesifikasi tersedia sarana komunikasi dan sarana deteksi pengamanan yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap kecelakaan.

Baca Juga :  Tinjau Harga Beras di Sidoarjo, Bambang Haryo Sebut Ongkos Giling Padi Jadi Pemicu

“Ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PP No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol”Jelas Bambang.
Jo
Bambang melanjutkan, sesuai Pasal 91 PP No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol Bahwa badan usaha wajib mengusahakan agar jalan tol selalu memenuhi syarat kelayakan baik untuk dioperasikan untuk setiap saatnya

Kemudian, Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol Permen PU RI No. 16/PRT/M/2014, Bahwa substansi pelayanan penanganan kecelakaan pada korban kecelakaan wajib dievakuasi kurang dari 20 menit

Baca Juga :  Bambang Haryo Gelar Buka Puasa Bersama Kodrat Jatim dan IPSI Surabaya, Ini Yang Disampaikan

Maka itu, tegas Bambang,Jasa Marga dan BPJT dapat dikenai sanksi Pidana maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 2 Milyar karena tidak dapat memberikan pelayanan jasa sesuai dengan standar peraturan yang berlaku Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian Bambang.

Berita Terkait

Bambang Haryo Apresiasi Kemenhub Tangani Kasus STIP
PETI Marak Lagi di Sumbar, P2NAPAS Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda
Kemnaker Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM dengan Jepang
Posko THR Tutup, Kemnaker Terima 1.539 Aduan Dari 965 Perusahaan
Posko THR Tutup H+7 Lebaran
Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat
Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti
Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 10:30 WIB

Bambang Haryo Apresiasi Kemenhub Tangani Kasus STIP

Sabtu, 27 April 2024 - 21:58 WIB

PETI Marak Lagi di Sumbar, P2NAPAS Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda

Selasa, 23 April 2024 - 21:48 WIB

Kemnaker Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM dengan Jepang

Kamis, 18 April 2024 - 21:39 WIB

Posko THR Tutup, Kemnaker Terima 1.539 Aduan Dari 965 Perusahaan

Selasa, 16 April 2024 - 18:35 WIB

Posko THR Tutup H+7 Lebaran

Selasa, 16 April 2024 - 17:17 WIB

Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

Minggu, 7 April 2024 - 09:53 WIB

Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti

Sabtu, 6 April 2024 - 13:50 WIB

Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat

Berita Terbaru

Regional

Kabag Ren Polres Nisel Dan Kapolsek Sertijab

Senin, 20 Mei 2024 - 13:53 WIB

Regional

Firman Giawa Hadiri Perayaan HUT BKPN Ke – 30 Tahun

Minggu, 19 Mei 2024 - 22:26 WIB