Lihat, Perseteruan Bambang Haryo dan Menteri Susi Pecah

- Tim

Selasa, 10 September 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bambang Haryo Anggota Fraksi gerindra dan Menteri Susi Pudjiastuti

Bambang Haryo Anggota Fraksi gerindra dan Menteri Susi Pudjiastuti

Jakarta – Berawal dari pernyataan anggota DPR-RI Bambang Haryo, yang menyebut Menteri Susi Pudjiastuti hanya bisa menembaki kapal.

Sebagaimana di ruang Banggar DPR-RI, Rabu (4/9) lalu, anggota Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono, menyebut Menteri Susi suka bakar kapal-kapal nelayan yang tidak dapat izin, sehingga Banyak pemilik bunuh diri. Belum lagi PNBP Rp900 Miliar sangatlah kecil.

“Menterinya suka bakar kapal-kapal nelayan kita yang tidak dapatkan izin, kemudian dibakar. Banyak pemiliknya yang bunuh diri. PNBP Rp 900 miliar itu sangat kecil, kalau produksi perikanan kita bisa ditingkatkan,” kata Anggota Banggar Fraksi Gerindra Bambang Haryo di ruang rapat Banggar, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/9).

Pernyataan itu mebuat Menteri Susi berang, dia menyebut Bambang Haryo kurang membaca. Hal ini disinggung Susi dalam konferensi pers Progres Capaian KKP Agustus 2019 yang diunggah akun Youtube Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Susi menjelaskan salah besar jika disebut PNBP dari sektor Kementerian yang dipimpinnya kecil.

Baca Juga :  Perolehan Suara Caleg DPR-RI Dapil Jatim 1, Bambang Haryo kokoh di Puncak

Pasalnya kata Susi selama 5 tahun dia memimpin Kementerian tersebut, PNBP justru mengalami kenaikan lebih dari 100 persen.

“PNBP KKP sebelum pemerintahan Joko Widodo cuma Rp300 Miliyar, terakhir kemarin hampir Rp1 Triliun” ungkap Susi Selasa (10/9).

Bukan hanya PNBP menurutnya KKP juga mengalami kenaikan cukup signifikan dalam sektor pajak sejak dipimpinnya 5 tahun terakhir.

Baca Juga :  Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Bambang Haryo : Penambahan Kementerian Sangat Bisa Dilakukan

“Kemudian pajak sebelum 2014 akhir cuma Rp 851 Miliar, tahun 2018 sudah Rp1,6 triliun,” ungkap Susi.

Bahkan kata Susi, untuk tahun 2019 ini baru saja pertengahan tahun sektor pajak dari KKP sudah mencapai Rp1,3 Triliun.

“Jadi isu itu tidak benar, dibilang tembakin kapal aja, tapi tembakin kapal itu cuma setahun sekali saja, tiap tanggal 17 Agustus,” jelas Susi.

Berita Terkait

Bambang Haryo Apresiasi Kemenhub Tangani Kasus STIP
PETI Marak Lagi di Sumbar, P2NAPAS Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda
Kemnaker Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM dengan Jepang
Posko THR Tutup, Kemnaker Terima 1.539 Aduan Dari 965 Perusahaan
Posko THR Tutup H+7 Lebaran
Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat
Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti
Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 10:30 WIB

Bambang Haryo Apresiasi Kemenhub Tangani Kasus STIP

Sabtu, 27 April 2024 - 21:58 WIB

PETI Marak Lagi di Sumbar, P2NAPAS Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda

Selasa, 23 April 2024 - 21:48 WIB

Kemnaker Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM dengan Jepang

Kamis, 18 April 2024 - 21:39 WIB

Posko THR Tutup, Kemnaker Terima 1.539 Aduan Dari 965 Perusahaan

Selasa, 16 April 2024 - 18:35 WIB

Posko THR Tutup H+7 Lebaran

Selasa, 16 April 2024 - 17:17 WIB

Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

Minggu, 7 April 2024 - 09:53 WIB

Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti

Sabtu, 6 April 2024 - 13:50 WIB

Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat

Berita Terbaru