Rabu, 11 September 2019 - 00:57 WIB

Kader Muda NU Bersama Jurnalis Pesantren Dukung Revisi UU Untuk Penguatan KPK 

Dukungan agar UU 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terus mengalir. Kali ini giliran kader muda Nahdlatul Ulama yang memberi dukungan kepada DPR.

Perwakilan kader muda NU Gus Soleh Marzuki menjelaskan, dukungan itu diberikan lantaran rencana revisi UU tersebut dinilai tidak membuat kewenangan lembaga antirasuah itu menjadi lemah dalam menindak praktik korupsi di Indonesia.

“Mengenai revisi UU KPK berpendapat menyepakati sebab khususnya mengenai pengawasan disini. Kalau pengawasan untuk menuju suatu bentuk kesempurnaan. Bukan melemahkan KPK,” kata Gus Soleh dalam jumpa pers

Ketua Jamaah Pengajian Kebangsaan (JPK) itu juga menuturkan, adanya dewan pengawas yang bertugas untuk melakukan pengontrolan terhadap KPK adalah hal yang justru baik untuk kinerja lembaga antirasuah kedepannya.

Permasalahannya, kata dia, wacana dewan pengawas itu dibentuk opini sebagai salah satu upaya pelemahan.

Menurut Gus Soleh, idealnya setiap organisasi atau lembaga memang memiliki dewan pengawas. Bahkan, dia mencontohkan, di NU pun memiliki struktur pengawasan.

“Lemahnya masyakarat kita umumnya tidak mau membaca secara tuntas. Dan banyak terkesan dengan adanya revisi ini melemahkan. Bicara pengawasan ini penting. Jadi kita saling menasehati. Di dalam organisasi NU ada pelaksana dan ada penasehat atau pengawas,” tutur dia

Senada dengan Gus Soleh, kader muda NU lainnya yang juga sebagai pimpinan Lembaga Islam Nasionalis Jeffri Sastra Maestra mengatakan bahwa revisi UU KPK sangat baik dan untuk jalannya pengawasan.

“Semua lembaga (termasuk KPK) harus memiliki pengawasan, dan Revisi UU KPK baik untuk pengawasan kinerja lembaga” ujar Sastra.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Hafyz Marshal selaku ketua Forum Jurnalis Pesantren yang mengimbau masyarakat dan warganet agar cari tahu tentang isi dari revisi UU KPK.

“Warganet harus cari tahu dahulu isinya  sebelum berkomentar lebih banyak di dunia maya tapi ternyata tidak paham isi dari Revisi UU KPK, niat baik nya adalah revisi UU KPK untuk menguatkan KPK dan sebagai pengawasan” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 294 kali

loading...
Baca Lainnya

Perlindungan HAM di Indonesia Alami Kemajuan

Oleh : Endah Reni Perlindungan HAM di Indonesia terus mengalami kemajuan. Selain telah meratifikasi perjanjian...

10 Desember 2019, 14:38 WIB

Lihat, Cerita Bambang Haryo dirawat dokter yang kini jadi Menteri

Jakarta – Sekira bulan Mei 2016, suara lantang Bambang haryo Soekartono memperjuangkan rakyat di gedung...

Bambang Haryo Soekartono

10 Desember 2019, 11:22 WIB

Bambang Haryo Sebut Pemerintah Tekan Maskapai Turunkan Tarif Tanpa Kajian Bahayakan Penerbangan

JAKARTA – Kementerian Perhubungan tidak boleh menekan maskapai penerbangan untuk menurunkan tarif pesawat tanpa didasarkan...

Bambang Haryo Soekartono

9 Desember 2019, 23:01 WIB

MENGGAGAS WISATA TOLERANSI DI BAGANSIAPIAPI

Bastian Zulyeno, PhD. Staf Pengajar FIB-UI Tempat wisata tidak pernah membedakan suku, agama, dan bangsa....

9 Desember 2019, 22:26 WIB

Bambang Haryo Ungkap Perencanaan Kereta Api Buruk, Mahal dan Tak Optimal

Jakarta – Praktisi dan pemerhati masalah transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono menilai, pembangunan proyek light...

Bambang Haryo Soekartono

9 Desember 2019, 17:56 WIB

Jelang Munas PERADI 2020. Petarungan Visi Misi Otto Dan Ricardo

JAKARTA – Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang akan digelar pada pertengahan...

8 Desember 2019, 21:03 WIB

loading...