Kamis, 12 September 2019 - 07:48 WIB

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI

Menteri Susi Salah Kutip Pernyataan Bambang Haryo, Jadinya Blunder

Jakarta – Anggota DPR-RI Bambang Haryo Soekartono, menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti salah kutip pernyataan dirinya saat rapat di Badan anggaran DPR-RI pada Rabu (4/9) lalu.

Sebagaimana diberitakan detikfinance, disebutkan bahwa Bambang Haryo mengkritik Menteri susi yang suka bakar bakar kapal. Informasi itu, kemudian membuat Menteri susi berang, dan menyatakan Bambang Haryo kurang membaca.

“Beritanya ada kata-kata saya, penembakan kapal-kapal nelayan. Itu tidak ada dalam kata-kata saya, kita semua dalam rapat Komisi, Badan Anggaran dan Paripurna semuanya di rekam dan rekamannya itu ada, jadi ini satu karangan yang harus diklarifikasi” Kata Bambang Haryo, kepada Wartawa di Jakarta, Rabu (11/9).

Yang benar, kata Bambang, dirinya mengkritik kebijakan Menteri Susi, bahwa Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) perikanan ini seharusnya bisa lebih besar karena anggaran KKP terus meningkat setiap tahunnya.

Kemudian, sejumlah kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang kerap merugikan nelayan harus diperbaiki.

“Kementerian KKP seharusnya bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak itu. Dengan cara apa? Tentunya pemberdayaan mengoptimalkan sumber daya di kementerian, dan ujung tombaknya ada di nelayan seluruh Indonesia. Itu harus digerakkan,” kata Bambang ruang kerjanya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Namun demikian, lanjut politikus Gerindra ini, faktanya banyak keluhan dari nelayan di berbagai daerah karena kapal-kapal mereka tak bisa beroperasi akibat kendala perizinan. Itu terjadi mulai di Teluk Benoa, Pati, hingga Sunda Kelapa, sampai ke Ambon.

“Banyak sekali izin-izin yang dipersulit. Padahal Pak Jokowi sudah mengatakan perizinan yang ada di semua lini terutama yang ada di bawah bidang ekonomi ini tidak boleh lebih dari tiga jam. Tetapi ada yang berbulan-bulan dan bertahun-tahun mereka tidak mendapatkan izin dan kapal-kapal mereka menjadi rusak,” tutur legislator Dapil Jatim I ini.

Persoalan lainnya adalah kesulitan yang dihadapi industri perikanan dalam negeri dalam mendapatkan bahan baku. Seharusnya, kata Bambang, Indonesia sebagai negara yang memiliki laut luas dan ikan melimpah, tidak boleh lagi mengimpor ikan apalagi dalam jumlah ratusan ribu ton.

“Kekurangan bahan baku kita ini karena apa? Ya karena nelayan yang melaut tidak punya mesin pendingin. Mereka balik melaut dengan es yang mencair dan hasil tangkapan mereka dinyatakan busuk. Akibatnya tangkapan mereka tidak diterima industri,” jelasnya.

Bambang menambahkan, hal semacam itu seharusnya menjadi perhatian Menteri Susi dengan mendengar keluhan nelayan atas berbagai kebijakannya yang merugikan. Bila itu dibenahi, pihaknya meyakini sektor perikanan bisa menyumbang PNBP dalam jumlah besar.

Artikel ini telah dibaca 105 kali

loading...
Baca Lainnya

Papua Bagian Integral NKRI Sudah Final

Oleh : Rebecca Marian Indonesia terdiri dari 34 provinsi, termasuk Papua dan Papua barat. Namun...

26 Oktober 2020, 00:13 WIB

Penanganan Covid-19 Makin Membaik

Oleh : Raditya Rahman Jumlah pasien corona yang sembuh makin meningkat. Hal ini membuktikan keseriusan...

25 Oktober 2020, 23:45 WIB

Gugatan UU Cipta Kerja Dapat Melalui MK

Oleh : Alfisyah Dianasari UU Cipta Kerja sempat jadi kontroversi karena ada pihak yang salah...

25 Oktober 2020, 22:58 WIB

Cabup dan Cawabup Ngawi Ony-Antok Selayang Goresan

NGAWI – Secara popularitas, pasangan Ony Anwar dan Dwi Rianto “Antok” Jatmiko memang sudah tidak...

25 Oktober 2020, 22:36 WIB

Waspada KAMI Provokator Gejolak Bangsa

Oleh : Edi Jatmiko Pernyataan Presidium KAMI Gatot Nurmantyo tentang dukungan terhadap demo buruh, sontak...

25 Oktober 2020, 18:35 WIB

Pastikan Penerapan Prokes 3M, Polsek Kasokandel Pantau Tempat Wisata

MAJALENGKA – Kapolsek Kasokandel Polres Maaengka IPTU Budi Wardana bersama Anggota melakukan patroli dan pengamanan...

25 Oktober 2020, 12:24 WIB

loading...