Sabtu, 14 September 2019 - 12:26 WIB

Kebakaran hutan dan lahan memaksa anak-anak tidak bersekolah (Foto : Istimewa)

Kebakaran hutan dan lahan memaksa anak-anak tidak bersekolah (Foto : Istimewa)

Karhutla Riau, Anggota DPR Bambang Haryo Sebut Jokowi Omong Kosong

Jakarta – Janji Presiden Joko Widodo dalam waktu 2018-2019 tidak akan ada lagi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) disebut omong kosong oleh Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono.

“Kebakaran lebih meluas dan dampak nya lebih parah, sampai-sampai puluhan ribu orang kena ISPA dan bahkan sampai ada yang meninggal dunia”Kata Bambang Haryo di Jakarta, Sabtu (14/9)

Dilanjutkan Bambang Haryo, berdasarkan informasi yang diperoleh titik Karhutla sudah meluas ke 30 provinsi yang ada di Indonesia. Terparah ada di Kalimantan dan Sumatera, ditambah saat ini Pekanbaru Riau.

Masalah Karhutla, lanjut Bambang, sudah berlarut-larut dan Pemerintah lambat dalam penanganannya. Bahkan Pemerintah terkesan melakukan pembiaran, karena terlihat tidak serius menangani Karhutla tersebut.

“Seharusnya Presiden segera menyatakan sebagai tanggap darurat atau bencana nasional karena sudah demikian banyak korban. Dan saya harap Presiden tegas memberikan sanksi terhadap aparat-aparat Negara yang bertanggungjawab atas Karhutla ini. Terutama KLHK, karena KLHK bertanggungjawab atas pemeliharaan hutan,” tegas Bambang.

Di Malaysia yang hutannya sekitar 25 juta hektare, kata Bambang, tidak pernah terbakar mulai tahun 1983. Mereka SDM nya kompeten dan alat-alat pemadam dan perawatan hutan mulai helicopter heavy ada 5, medium 5, yang kecilnya 2 untuk rescue aktif dan alat-alat lain hovercraft jetsky,” papar nya.

“Dengan tanggap darurat yang responsif juga dilengkapi tim fire danger ratting system untuk mengetahui dengan early warning system. Misalnya 1. Smoke Potensial Indicator, 2. Air Quality Analysis (kualitas udara), 3. Final pendeteksian kelembaban, indikator nya dipantau oleh pemerintah,” tambah nya.

Kalau pemerintah Indonesia tidak sanggup menangani Karhutla, tegas Bambang, Pemerintah bisa meminta bantuan ke dunia internasional. Dan itu jauh lebih baik untuk menangani Karhutla ini.

Artikel ini telah dibaca 5600 kali

Baca Lainnya

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Membawa Kemudahan bagi UMKM

Oleh : Alfisyah Dianasari Pengusaha UMKM diselamatkan oleh pemerintah, berkat UU Cipta Kerja dan aturan...

2 Maret 2021, 00:32 WIB

FPI Terlibat Gerakan Radikal

Oleh : Firza Ahmad Pemerintah telah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Selain tidak terdaftar...

1 Maret 2021, 20:43 WIB

Tokoh Masyarakat Dukung Otsus Papua Diperpanjang

Oleh : Rebecca Marian Otonomi khusus (otsus) Papua yang akan diperpanjang tahun 2021, sangat didukung...

1 Maret 2021, 16:22 WIB

Lihat, Ketum Sahabat Polisi Indonesia Kukuhkan DPW NTB

MATARAM , – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Sahabat Polisi Indonesia Fonda Tangguh, mengukuhkan...

1 Maret 2021, 15:35 WIB

Jembatan Namang Guguak Memprihatinkan, Rezka Minta Tindak Lanjut Pemprov Sumbar

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rebuplik Indonesia (DPR-RI) Rezka Oktoberia meminta pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk...

1 Maret 2021, 13:02 WIB

Penegakkan Hukum Minim, Haris Azhar: Negara Harus Atasi Mafia Tanah di Tangerang

TANGERANG – Penegak hukum ditantang keberaniannya untuk mengungkap mafia tanah besar di tanah air. Setelah...

1 Maret 2021, 08:10 WIB

loading...