Senin, 16 September 2019 - 14:34 WIB

Ketua DPRD Nisel Sidi Adil Harita, S.Sos., MA, Harapkan DPRD Nisel Terpilih Tetapkan Raperda Tentang Retribusi Parkir

Nias Selatan – Dari Sekian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan yang sudah ditetapkan menjadi Perda dan mengingat waktu yang tidak memungkinkan, tinggal 1 (satu) lagi yang belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan oleh DPRD Kabupaten Nias Selatan Periode 2014 – 2019 tentang Retribusi pengelola perparkiran.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan, Sidi Adil Harita, S.Sos,MA kepada sejumlah wartawan dari berbagai Media saat ditemui diruang kerjanya, Senin (16/09/2019) jalan Saonigeho KM. 3 Telukdalam.

“Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Retribusi Pengelolaan Perparkiran, belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan. Hal ini karena masih ada tahapan-tahapan yang harus disepakati dan mengingat waktu yang tidak cukup”, ujar Sidi Adil Harita.

Dia menjelaskan bahwa Raperda tentang Retribusi pengelolaan perparkiran tersebut, harus ada kerjasama antara Lembaga DPRD dengan Kementerian Hukum dan Ham dalam hal ini Kanwil kementerian hukum dan Ham Provinsi Sumatera Utara. Hal itu sudah ada MOU dan saat ini tinggal follow up.

Terkait hal itu, Tugas DPRD Kabupaten Nias Selatan terpilih, nantinya tinggal menetapkan besaran retribusi pengelolaan perparkiran itu, sehingga tidak merugikan pengguna jasa retribusi itu sendiri. Oleh karena itu, kita berharap agar DPRD Kabupaten Nias Selatan terpilih, setelah dilantik segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Sidi Adil Harita menjelaskan bahwa, sebelum dibentuk Alat Kelengkapan Dewan, DPRD tidak bisa bekerja, terutama dalam rangka pembahasan-pembasan. Yang harus dibentuk, yakni : Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi dan Badan Kehormatan Dewan (BKD), urainya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan, Sidi Adil Harita, S.Sos., MA menyampaikan bahwa, Pada Tanggal : 20 September 2019 nanti, pihaknya akan menetapkan KUA-PPS APBD TahunAnggaran 2020. Maka DPRD Nisel yang akan dilantik pada Tanggal : 30 September 2029 itu, nantinya dapat melanjutkan.

Dia mengatakan agar Jangan sampai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2020, melewati batas akhir yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat pada Tanggal 30 November setiap tahunnya, harapnya.

Apabila penetapan Peraturan Daerah tentang APBD melewati batas akhir yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, maka daerah akan dikenakan sanksi, seperti penghentian bantuan dari Provinsi maupun Pusat dan lembaga DPRD kena tegur, jelas Sidi Adil Harita. (Sabar Duha)

Artikel ini telah dibaca 249 kali

loading...
Baca Lainnya

Laksanakan Operasi Yustisi, Polsek Balaraja dan Tiga Pilar Tegur 45 Pelanggar

TANGERANG – Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten bersama unsur Muspika Kecamatan Balaraja dan Kecamatan...

26 Oktober 2020, 13:47 WIB

Peringati Hari Santri, Polsek Cisoka Gagas Polisi Sahabat Santri

TANGERANG – Jajaran Polsek Cisoka Polresta Tangerang Polda Banten menggelar silaturahmi ke Pondok Pesantren Daar...

26 Oktober 2020, 13:40 WIB

Maulid Nabi Muhammad SAW, Jajaran Polres Majalengka Gelar Baksos

MAJALENGKA – Jajaran Polres Majalengka membagikan sembako ke masyarakat terdampak Covid-19 beserta kaum dhuafa di...

26 Oktober 2020, 13:24 WIB

Lima KK Warga Cane Uken Tinggal di Ruang Kelas Sekolah

Gayo Lues-Hasan Husin (50) Tahun Salah satu Warga Cane Uken yang menempati Sekolah pada minggu...

25 Oktober 2020, 22:05 WIB

Gelar Operasi Yustisi di 10 Titik, Polsek Balaraja Tegur 10 Pelanggar

TANGERANG – Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten bersama muspika Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Sukamulya...

25 Oktober 2020, 13:17 WIB

Dua Gedung Baru SMA R.A. Kartini – Malaka Dipersoalkan Keluarga

Malaka – berawal dari persoalan tanah keluarga kini menjalar mempersoalkan bangun 2 gedung yang sementara...

24 Oktober 2020, 13:11 WIB

loading...