Sabtu, 21 September 2019 - 10:50 WIB

Tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan.

Tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan.

RUU Pemasyarakatan, Napi boleh pulang dan jalan ke Mal, Asalkan..

Jakarta – Anggota Panitia Kerja (Panja) DPR RUU Pemasyarakatan Muslim Ayub mengatakan hak cuti bersyarat bisa digunakan oleh narapidana untuk keluar lapas dan pulang ke rumah atau jalan-jalan ke mal. Itu bisa dilakukan sepanjang didampingi oleh petugas.

Napi bisa mendapat keleluasaan tersebut berdasarkan Pasal 9 dan 10 RUU Pemasyarakatan yang rencananya bakal disahkan DPR pekan depan. Pasal yang dimaksud menyatakan napi punya hak mendapat cuti bersyarat dan kegiatan rekreasi.

“Terserah kalau dia mau cuti di situ. Mau dalam arti dia ke mal juga bisa. Kan cuti, bisa mengambil cuti dan didampingi oleh petugas lapas (lembaga pemasyarakatan). Apapun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas lapas,” ujar Muslim kepada wartawan, Jumat (19/9).

Muslim mengatakan bahwa RUU Pemasyarakatan memang tidak menjelaskan secara rinci terkait kategori narapidana yang berhak mendapatkan kegiatan rekreasional hingga lama waktu cuti dan masa rekreasi. Di bagian penjelasan RUU tersebut pun tidak dimuat.

Meski begitu, politisi PAN tersebut mengatakan bahwa nanti akan ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih rinci. PP yang dimaksud merupakan turunan dari RUU Pemasyarakatan usai disahkan dan berlaku sebagai UU.

“Nanti diatur di PP untuk mengatur cuti itu berapa lama, dalam sebulan itu berapa kali dia cuti, satu tahun berapa kali, itu diatur dalam PP,” ujar Muslim.

Terpisah, anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan bahwa aturan rinci tentang cuti bersyarat akan diatur lewat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham). Bukan PP seperti yang diutarakan Muslim.

Pemberian cuti bersyarat, lanjutnya, juga tak lantas membuat napi bebas berjalan-jalan kemana pun. Pernyataan Arsul itu juga berbeda dengan yang diucapkan Muslim.

“Nanti itu diatur dalam Permenkumham. Jadi tempat aturan detailnya itu diatur dengan peraturan di bawah UU Pemasyarakatan,” ujar Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9).

Artikel ini telah dibaca 264 kali

Baca Lainnya

Mengapresiasi Presiden Mencabut Lampiran Perpres Investasi Industri Miras

Oleh : Zakaria Lampiran Perpres yang menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja, mengenai investasi industri...

4 Maret 2021, 11:41 WIB

Keren, Komisi I DPR RI Ahmad Rizki Sadig Bicara Soal Kemajuan Teknologi Informasi di Era Digital

Bakti Kominfo melaksanakan seminar live streming bertemakan “Pemanfaatan Internet Untuk Digitalisasi Ekonomi Kreatif” yang diisi...

3 Maret 2021, 22:55 WIB

Masyarakat Siap Menyambut PON XX Papua

Oleh : Abner Wanggai Pekan Olahraga Nasional ke-XX yang diselenggarakan di Papua pada oktober 2021,...

3 Maret 2021, 22:04 WIB

Masyarakat Siap Menyambut PON XX Papua

Oleh : Abner Wanggai Pekan Olahraga Nasional ke-XX yang diselenggarakan di Papua pada oktober 2021,...

3 Maret 2021, 21:50 WIB

Masyarakat Dukung Vaksinasi Mandiri untuk Pengendalian Corona

Oleh : Putu Prawira Vaksinasi adalah kunci penting untuk mengendalikan pandemi corona. Namun sayangnya, menunggu...

3 Maret 2021, 20:39 WIB

Masyarakat Dukung Vaksinasi Mandiri untuk Pengendalian Corona

Oleh : Putu Prawira Vaksinasi adalah kunci penting untuk mengendalikan pandemi corona. Namun sayangnya, menunggu...

3 Maret 2021, 20:22 WIB

loading...