Selasa, 24 September 2019 - 09:36 WIB

Jokowi Tolak Tuntutan Cabut UU KPK

Jakarta – Presiden Joko Widodo memastikan tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) untuk mencabut Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi tuntutan masyarakat yang menolak UU KPK hasil revisi.

Penolakan revisi UU KPK juga menjadi salah satu tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah pada hari ini, Senin (23/9).

“Enggak ada (penerbitan Perppu),” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Sementara untuk aspirasi mahasiswa terkait sejumlah RUU lain yang belum disahkan, Jokowi menindaklanjutinya dengan meminta DPR menunda pengesahan RUU tersebut.

Jokowi meminta pengesahan RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan tak dilakukan oleh DPR periode ini yang masa jabatannya hanya sampai 30 September.

“Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga rancangan UU tersebut saya sampaikan, agar sebaiknya masuk ke nanti, DPR RI (periode) berikutnya,” kata dia.

Saat ditanya apa yang membuatnya berbeda sikap antara RUU KPK dan RUU lainnya, Jokowi hanya menjawab singkat. “Yang satu itu (KPK) inisiatif DPR. Ini (RUU lainnya) pemerintah aktif, karena memang disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Artikel ini telah dibaca 202 kali

loading...
Baca Lainnya

Mewaspadai Penyebaran Radikalisme Manfaatkan Pandemi Covid-19

Oleh : Aulia Hawa Kendati dunia sedang dilanda wabah yang merenggut ribuan nyawa, penyebaran radikalisme...

7 April 2020, 23:15 WIB

Soal Tarif Kapal Ferry, Kemenko Maritim dan Kemenhub Saling Lempar Tanggung Jawab

Jakarta – Kementerian Perhubungan dan Kemenko Maritim dan Investasi jangan saling lempar tanggung jawab mengenai...

Bambang Haryo

7 April 2020, 12:16 WIB

Pemerintah Daerah Siap Cegah Penyebaran Corona

Oleh : Aldia Putra Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 memicu kekhawatiran bagi semua pihak. Pemerintah...

7 April 2020, 11:25 WIB

Lisda Hendrajoni Cemas Pemerintah Lamban Tangani Covid-19

JAKARTA – Anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Lisda Hendrajoni mengaku cemas lantaran lambannya pemerintah...

7 April 2020, 10:54 WIB

Omnibus Law Ciptaker Perkuat Ekonomi Nasional

Oleh : Deka Prawira Pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia disinyalir akan berimplikasi bagi perekonomian...

6 April 2020, 21:43 WIB

Ancaman Radikalisme Harus Tetap Diwaspadai di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh : Indah Kusumasari Pandemi virus corona atau Covid-19 saat ini telah menjadi bencana nasional...

6 April 2020, 21:36 WIB

loading...