Aksi Demo Revisi UU KUHP Dan Revisi UU KPK. Mahasiswa Surabaya Tidak Percaya Janji DPRD Jawa Timur

- Tim

Rabu, 25 September 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Surabaya – Hari ini, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Surabaya menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur. Tuntutan mahasiwa ini sama dengan mahasiswa lainnya di seluruh Indonesia, yaitu menolak RUU KUHP dan UU KPK.

Mahasiswa menuntut semua anggota DPRD Jawa Timur keluar menemui mahasiswa “Kalau tidak mau keluar, kami akan memaksa masuk,” kata salah satu koordinator mahasiswa.

Kusnadi salah satu anggita DPR Jatim yang menemui mereka di luar kantor DPRD Jawa Timur mengatakqn bahwa pihaknya akan meneruskan tuntutan para mahasiswa tersebut ke DPR RI . Namun, para mahasiswa tidak percaya dengan pernyataan Kusnadi tersebut. Mahasiswa berkeras meminta DPRD Jatim menyatakan sikap menolak revisi UU KPK “Kami hanya bisa meneruskan dan mengawal tuntutan kalian. Suratnya nanti kami akan kirim dan meneruskan minimal besok,” kata Kusnadi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, Kusnadi sebagai pribadi menyatakan menolak revisi UU KPK dan RKHUP. “Saya katakan, sebagai pribadi, saya menolak,” kata Kusnadi, yang merupakan ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jatim tersebut.

Setidaknya ada enam tuntutan mahasiswa. Mereka mendesak pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menggantikan UU KPK yang beberapa waktu lalu sudah disahkan oleh anggota DPR RI.

Selanjutnya mereka menolak RUU KUHP, UU Ketenagakerjaan, dan UU Pertahanan. Terakhir mereka mendesak pemerintah mengusut tuntas kebakaran hutan dan lahan serta mendorong pemerintah menyelesaikan konflik di Papu dan membuka dialog.
Tak hanya mahasiswa yang melainkan demo. Tapi, wartawan dari berbagai media juga melakukan aksi. Wartawan menuntut agar pihak kepolisian tidak melakukan tindak kekerasa kepada jurnalis yang meliputi aksi demo tersebut ” Kami mengkritik tindakan kepolisian yang melakukan kekerasan kepada wartawan Yang melakukan. Peliputan. Hak itu tidak seharusnya terjadi. Wartawan dalam melakukan Peliputan dilengkapi surat tugas dan dilindungi UU ” ujar Tudji salah satu perwakilan wartawan. (Zam)

Berita Terkait

Bambang Haryo Apresiasi Kemenhub Tangani Kasus STIP
KBPPAL Jatim Menghadiri Halal Bihalal SP3KM Surabaya
Bambang Haryo Beri Sinyal Bakal Maju Pilkada Sidoarjo 2024, Jika….
Penyelamat Nyawa Publik, Penjaga Rel Tak Berpalang Pintu Diganjar Bonus Bambang Haryo
SBM Pertamina Harus Tegas, SPBU 54.631.09 Caruban Diduga Bebas Melayani Pengangsu Pertalite
PETI Marak Lagi di Sumbar, P2NAPAS Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemdes Kepel Madiun Rehabilitas Gedung Polindes.
Cegah Abrasi Pantai, Desa Boncong Bancar Tuban Bangun Tanggul Laut

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 10:30 WIB

Bambang Haryo Apresiasi Kemenhub Tangani Kasus STIP

Minggu, 12 Mei 2024 - 23:08 WIB

KBPPAL Jatim Menghadiri Halal Bihalal SP3KM Surabaya

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:37 WIB

Bambang Haryo Beri Sinyal Bakal Maju Pilkada Sidoarjo 2024, Jika….

Minggu, 5 Mei 2024 - 04:06 WIB

Penyelamat Nyawa Publik, Penjaga Rel Tak Berpalang Pintu Diganjar Bonus Bambang Haryo

Minggu, 28 April 2024 - 05:10 WIB

SBM Pertamina Harus Tegas, SPBU 54.631.09 Caruban Diduga Bebas Melayani Pengangsu Pertalite

Sabtu, 27 April 2024 - 21:58 WIB

PETI Marak Lagi di Sumbar, P2NAPAS Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda

Jumat, 26 April 2024 - 11:10 WIB

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemdes Kepel Madiun Rehabilitas Gedung Polindes.

Kamis, 25 April 2024 - 14:40 WIB

Cegah Abrasi Pantai, Desa Boncong Bancar Tuban Bangun Tanggul Laut

Berita Terbaru

Regional

Kabag Ren Polres Nisel Dan Kapolsek Sertijab

Senin, 20 Mei 2024 - 13:53 WIB

Regional

Firman Giawa Hadiri Perayaan HUT BKPN Ke – 30 Tahun

Minggu, 19 Mei 2024 - 22:26 WIB