Rabu, 25 September 2019 - 19:00 WIB

KJJT : Bubarkan DEWAN PERS Bila Tidak Bisa Lindungi Wartawan

Surabaya – Adanya pengesehan RUU KUHP yang akan digedok oleh DPR RI makin menuai protes seluruh masyarakat Indonesia, terutama Rakyat, Wartawan dan Mahasiswa.

Apalagi; dalam demo mahasiswa ini wartawan selalu menjadi korban kekerasan aparat . Sehingga, banyak komponen Jurnalistik yang marah terhadap kekerasan yang dilakukan pihak kepilisian .

Menyikapi hal ini Komunitas Jurnalistik Jawa Timur meminta agar Dewan Pers yang selama ini menjadi pelaksana UU PERS untuk segera bertindak.

Uzair Zam Zam selaku ketua Komunitas Jurnalistik Jawa Timur mengatakan bila Dewan Pers tidak bertindak untuk melindungi wartawan maka Dewan Pers sebaiknya dibubarkan saja, ” Dewan pers yang selama ini tidak bersikap profesional dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan segera untuk dibubarkan, ” ujarnya (25/9).

Zamzami menambahkan bahwa kasus kekerasan terhadap wartawan sering terjadi dan Dewan Pers yang menjadi pelindung profesi jurnalistik tidak pernah bertindak untuk melindungi wartawan , ” Hal ini sudah lama terjadi, dan Dewan Pers tidak pernah membela Wartawan yang terkena tindak kekerasan dalam tugas jurnalistiknya. Contohnya sekarang, seharusnya Dewan Pers menunjukkan taring nya, yaitu menggugat Polisi yang bertindak arogan dan menolak RUU KUHP yang akan di gedok DPR RI itu, jangan hanya diam wahai ketua Dewan Pers, bubar saja kalau tidak peduli dengan nasib wartawan, apalagi sekarang RUU KUHP sangat merugikan wartawan dan rakyat,” pungkasnya.

Terpisah, Tudji wartawan yang tergabung di Aliansi Wartawan Surabaya (AWS) mengatakan, ” Jadi rancangan kitab UU yang disodorkan oleh DPR RI ke presiden merupakan ancaman bagi rakyat indonesia, termasuk pekerja pers dan rakyat indonesia, karena jika dilaporkan, wartawan atau penulisnya bisa terjerat pidana, ini sangat berbahaya bagi masyarakat khusunya wartawan, tentunya UU Pers 1999 tidak berlaku lagi,”

” Misalnya rakyat atau pers kirim via medsos juga akan terjerat pidana, sesuai pasal tersebut, jika ini diterapkan akan menggaggu ketentraman masyarakat, Rakyat, Mahasiswa dan Wartawan marah dan akan terus melawan agar RUUKUHP itu dibatalkan,” pungkas Tudji. (one/zam)

Artikel ini telah dibaca 313 kali

loading...
Baca Lainnya

Catut Logo KEMENKUMHAM RI, Oknum PARALEGAL Diduga Tipu Warga Terkait Kasus Narkoba

SURABAYA – Beredarnya kartu identitas seorang Paralegal dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang...

13 November 2019, 22:50 WIB

Mengecam Aksi Ledakan BOM Di Mapolresta Medan

Oleh : Dodik Prasetyo  Kewaspadaan terhadap ancaman terorisme tidak boleh pudar. Nyatanya ancaman terorisme masih...

13 November 2019, 20:51 WIB

TERROR ATTACKS AT POLICE OFFICES

By : Toni Ervianto At 8.45 AM at North Sumatera Police Offices had been attacked...

13 November 2019, 20:36 WIB

Forum Pegiat Medsos Independen Mengutuk Aksi Bom Bunuh Diri Medan

Forum Pegiat Media Sosial (FPMSI) Independen mengutuk atas kejadian bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan....

13 November 2019, 15:11 WIB

GP Ansor Nilai Pelaku Bom Bunuh Diri Medan dari Jaringan JAD ISIS

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor mengutuk aksi bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Medan,...

13 November 2019, 14:31 WIB

Bom Bunuh diri Hantam Polres Medan

Medan – Ledakan terjadi di Polresta Medan, Sumatera Utara. Ledakan ini diduga berasal dari bom...

13 November 2019, 10:26 WIB

loading...