Rabu, 25 September 2019 - 19:00 WIB

KJJT : Bubarkan DEWAN PERS Bila Tidak Bisa Lindungi Wartawan

Surabaya – Adanya pengesehan RUU KUHP yang akan digedok oleh DPR RI makin menuai protes seluruh masyarakat Indonesia, terutama Rakyat, Wartawan dan Mahasiswa.

Apalagi; dalam demo mahasiswa ini wartawan selalu menjadi korban kekerasan aparat . Sehingga, banyak komponen Jurnalistik yang marah terhadap kekerasan yang dilakukan pihak kepilisian .

Menyikapi hal ini Komunitas Jurnalistik Jawa Timur meminta agar Dewan Pers yang selama ini menjadi pelaksana UU PERS untuk segera bertindak.

Uzair Zam Zam selaku ketua Komunitas Jurnalistik Jawa Timur mengatakan bila Dewan Pers tidak bertindak untuk melindungi wartawan maka Dewan Pers sebaiknya dibubarkan saja, ” Dewan pers yang selama ini tidak bersikap profesional dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan segera untuk dibubarkan, ” ujarnya (25/9).

Zamzami menambahkan bahwa kasus kekerasan terhadap wartawan sering terjadi dan Dewan Pers yang menjadi pelindung profesi jurnalistik tidak pernah bertindak untuk melindungi wartawan , ” Hal ini sudah lama terjadi, dan Dewan Pers tidak pernah membela Wartawan yang terkena tindak kekerasan dalam tugas jurnalistiknya. Contohnya sekarang, seharusnya Dewan Pers menunjukkan taring nya, yaitu menggugat Polisi yang bertindak arogan dan menolak RUU KUHP yang akan di gedok DPR RI itu, jangan hanya diam wahai ketua Dewan Pers, bubar saja kalau tidak peduli dengan nasib wartawan, apalagi sekarang RUU KUHP sangat merugikan wartawan dan rakyat,” pungkasnya.

Terpisah, Tudji wartawan yang tergabung di Aliansi Wartawan Surabaya (AWS) mengatakan, ” Jadi rancangan kitab UU yang disodorkan oleh DPR RI ke presiden merupakan ancaman bagi rakyat indonesia, termasuk pekerja pers dan rakyat indonesia, karena jika dilaporkan, wartawan atau penulisnya bisa terjerat pidana, ini sangat berbahaya bagi masyarakat khusunya wartawan, tentunya UU Pers 1999 tidak berlaku lagi,”

” Misalnya rakyat atau pers kirim via medsos juga akan terjerat pidana, sesuai pasal tersebut, jika ini diterapkan akan menggaggu ketentraman masyarakat, Rakyat, Mahasiswa dan Wartawan marah dan akan terus melawan agar RUUKUHP itu dibatalkan,” pungkas Tudji. (one/zam)

Artikel ini telah dibaca 364 kali

loading...
Baca Lainnya

Cegah Karhutla, Kasi Humas Polsek Rajagaluh dan Bhabinkamtibmas Giatkan Ini

MAJALENGKA – Kasi Humas Polsek Rajagaluh Polres Majalengka Polda Jawa Barat Bripka Dirgaha Maludi bersama...

12 Juli 2020, 23:59 WIB

Alasan Polsek Jatiwangi Amankan Kebaktian Rutin di Dua Gereja

MAJALENGKA – Polri memiliki peranan penting dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Kehadiran...

12 Juli 2020, 23:52 WIB

Alasan Kapolsek Majalengka Kota Beri Santunan Keluarga Terlantar

MAJALENGKA – Sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat Kapolsek Majalengka Kota Polres Majalengka Polda Jawa...

12 Juli 2020, 23:42 WIB

Masyarakat Mendukung Obat Covid-19 Buatan Indonesia

Oleh : Siti Zulaikha Indonesia terus mengembangkan Obat Covid-19. Saat ini penemuan obat tersebut telah...

12 Juli 2020, 22:16 WIB

Menolak Radikalisme dan Komunisme Demi Keamanan Indonesia

Oleh : Edi Jatmiko Radikalisme dan komunisme adalah 2 paham yang sangat berbahaya, karena bisa...

12 Juli 2020, 21:37 WIB

Komandan Puslatpurmar 9 Animha Tuban Bantu Evakuasi Warga Korban Gelombang Tinggi Di Bancar

Tuban – Dampak gelombang tinggi di perairan laut Jawa mengakibatkan beberapa rumah nelayan di daerah...

12 Juli 2020, 13:16 WIB

loading...