Rabu, 25 September 2019 - 19:00 WIB

KJJT : Bubarkan DEWAN PERS Bila Tidak Bisa Lindungi Wartawan

Surabaya – Adanya pengesehan RUU KUHP yang akan digedok oleh DPR RI makin menuai protes seluruh masyarakat Indonesia, terutama Rakyat, Wartawan dan Mahasiswa.

Apalagi; dalam demo mahasiswa ini wartawan selalu menjadi korban kekerasan aparat . Sehingga, banyak komponen Jurnalistik yang marah terhadap kekerasan yang dilakukan pihak kepilisian .

Menyikapi hal ini Komunitas Jurnalistik Jawa Timur meminta agar Dewan Pers yang selama ini menjadi pelaksana UU PERS untuk segera bertindak.

Uzair Zam Zam selaku ketua Komunitas Jurnalistik Jawa Timur mengatakan bila Dewan Pers tidak bertindak untuk melindungi wartawan maka Dewan Pers sebaiknya dibubarkan saja, ” Dewan pers yang selama ini tidak bersikap profesional dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan segera untuk dibubarkan, ” ujarnya (25/9).

Zamzami menambahkan bahwa kasus kekerasan terhadap wartawan sering terjadi dan Dewan Pers yang menjadi pelindung profesi jurnalistik tidak pernah bertindak untuk melindungi wartawan , ” Hal ini sudah lama terjadi, dan Dewan Pers tidak pernah membela Wartawan yang terkena tindak kekerasan dalam tugas jurnalistiknya. Contohnya sekarang, seharusnya Dewan Pers menunjukkan taring nya, yaitu menggugat Polisi yang bertindak arogan dan menolak RUU KUHP yang akan di gedok DPR RI itu, jangan hanya diam wahai ketua Dewan Pers, bubar saja kalau tidak peduli dengan nasib wartawan, apalagi sekarang RUU KUHP sangat merugikan wartawan dan rakyat,” pungkasnya.

Terpisah, Tudji wartawan yang tergabung di Aliansi Wartawan Surabaya (AWS) mengatakan, ” Jadi rancangan kitab UU yang disodorkan oleh DPR RI ke presiden merupakan ancaman bagi rakyat indonesia, termasuk pekerja pers dan rakyat indonesia, karena jika dilaporkan, wartawan atau penulisnya bisa terjerat pidana, ini sangat berbahaya bagi masyarakat khusunya wartawan, tentunya UU Pers 1999 tidak berlaku lagi,”

” Misalnya rakyat atau pers kirim via medsos juga akan terjerat pidana, sesuai pasal tersebut, jika ini diterapkan akan menggaggu ketentraman masyarakat, Rakyat, Mahasiswa dan Wartawan marah dan akan terus melawan agar RUUKUHP itu dibatalkan,” pungkas Tudji. (one/zam)

Artikel ini telah dibaca 376 kali

loading...
Baca Lainnya

Pilbup Sidoarjo, Cabup Bambang Haryo Siapkan Ahli untuk Rebranding UMKM

Sidoarjo – Inovasi model agar tidak ketinggalan zaman yang menjadi kebutuhan UMKM mebel menjadi perhatian...

Bambang Haryo - Taufiqulbar

29 Oktober 2020, 00:41 WIB

Masyakarakat Mendukung Keberlanjutan Otsus Papua

Oleh : Saby kossay Otsus Papua menjadi salah satu bentuk perhatian negara untuk memajukan Papua....

28 Oktober 2020, 21:31 WIB

Pemerintah Optimis Mampu Atasi Covid-19

Oleh : Rizki Aditya Pemerintah Indonesia mengklaim optimis dalam upaya penanganan Covid-19 di Tanah Air....

28 Oktober 2020, 20:02 WIB

Mewaspadai Gerakan Provokatif KAMI

Oleh : Ahmad Burhanudin Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi kelompok yang terus menciptakan gejolak...

28 Oktober 2020, 18:57 WIB

Demo Mahasiswa Rentan Menularkan Covid

Oleh : Raditya Rahman     Tanggal 28 oktober, dalam rangka memperingati sumpah pemuda, akan...

28 Oktober 2020, 10:23 WIB

Lihat! Tagih Janji, Warga Tangerang Utara Kembali Geruduk Kantor BPN

TANGERANG – Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Kabupaten Tangerang di Jalan...

28 Oktober 2020, 10:14 WIB

loading...