Kapal Berbendera Indonesia Bakal Dihapus, Bambang Haryo : Negara Terancam

- Tim

Selasa, 8 Oktober 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Surabaya – Bambang Haryo Soekartono, Anggota DPR-RI periode 2014-2019 menyebutkan UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran belum layak untuk direvisi.

Menurut Bambang, revisi UU pelayaran yang menghilangkan asas cabotage akan mengancam kedaulatan negara dan juga devisa negara kita.

Ini karena, kata Bambang, dalam asas cabotage itu, pelayaran domestik dan juga pelabuhan dikelola oleh Indonesia. Sehingga devisa transport bisa diterima oleh kita.

Politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan, saat ini pelabuhan internasional Indonesia ada sebanyak 141, ini mengakibatkan pelayaran-pelayaran asing bisa masuk ke seluruh pelabuhan di Indonesia. Beda dengan Amerika, Amerika betul-betul memprotek pelabuhan, dan pelabuhan internasional hanya ada 5.

“Ini yang kita harapkan Indonesia seperti itu (Amerika-red), pelabuhan Internasional harus di kurangi, karena dikhawatirkan akan masuk barang-barang ilegal dan imigran gelap dan ini membahayakan keutuhan negara kita” Katanya, Selasa (8/10)

Baca Juga :  Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Bambang Haryo : Penambahan Kementerian Sangat Bisa Dilakukan

Bambang menambahkan, selain devisa dan keamanan, jika pelayaran asing masuk ke dalam negeri kita, dan akhirnya pelayaran dalam negeri kita tersingkirkan, ini sangat berbahaya terhadap keberlangsungan transportasi laut Indonesia.

“Kapal-kapal dalam negeri mati dan akan melumpuhkan ekonomi kita secara total. Sedangkan sekarang ini, Transportasi laut kita sudah ada 25 ribu lebih dibawah INSA, 9 ribu dibawah Pelra, serta kurang lebih sekitar 8 ribuan kapal perikanan, ini sebenarnya satu aset nasional yang luar biasa besar dan ini tidak boleh sampai dimatikan”Ungkap Bambang.

Baca Juga :  Bambang Haryo Terima Penghargaan Caleg Non Petahana Peraih Suara Terbanyak di Dapil Jatim 1

kalau ini sampai di lumpuhkan, maka kita sebagai negara maritim yang memiliki laut 2/3, sudah bukan lagi menjadi negara kelautan, kalau misalnya kapal-kapal dalam negeri ini akan digusurkan oleh kapal-kapal asing itu.

Jadi menurut Bambang, pengusul revisi UU No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bisa disebut sebagai pengkhianat bangsa. Dan barangkali Presiden Jokowi tidak mengerti mengenai ini. Tukas Bambang.

Berita Terkait

Bambang Haryo Apresiasi Kemenhub Tangani Kasus STIP
PETI Marak Lagi di Sumbar, P2NAPAS Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda
Kemnaker Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM dengan Jepang
Posko THR Tutup, Kemnaker Terima 1.539 Aduan Dari 965 Perusahaan
Posko THR Tutup H+7 Lebaran
Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat
Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti
Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 10:30 WIB

Bambang Haryo Apresiasi Kemenhub Tangani Kasus STIP

Sabtu, 27 April 2024 - 21:58 WIB

PETI Marak Lagi di Sumbar, P2NAPAS Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda

Selasa, 23 April 2024 - 21:48 WIB

Kemnaker Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM dengan Jepang

Kamis, 18 April 2024 - 21:39 WIB

Posko THR Tutup, Kemnaker Terima 1.539 Aduan Dari 965 Perusahaan

Selasa, 16 April 2024 - 18:35 WIB

Posko THR Tutup H+7 Lebaran

Selasa, 16 April 2024 - 17:17 WIB

Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

Minggu, 7 April 2024 - 09:53 WIB

Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti

Sabtu, 6 April 2024 - 13:50 WIB

Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat

Berita Terbaru

Regional

Kabag Ren Polres Nisel Dan Kapolsek Sertijab

Senin, 20 Mei 2024 - 13:53 WIB