Sabtu, 19 Oktober 2019 - 07:59 WIB

Bambang Haryo sat masih menjadi anggota DPR-RI melakukan Sidak di kawasan tanjung perak

Bambang Haryo sat masih menjadi anggota DPR-RI melakukan Sidak di kawasan tanjung perak

Soal Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan, Bambang Haryo : Jangan Ditunda!

Surabaya – Pemerintah akan menaikkan tarif penyeberangan angkutan laut sebesar 28 persen. Untuk memuluskan skema itu, Kemenhub membuat uji publik untuk segera memberlakukan kebijakan tersebut.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono mengatakan, kenaikan rata-rata 28% itu tidak sesuai dengan kesepakatan dengan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) yakni 38%. Angka itu pun masih di bawah kebutuhan operator penyeberangan sebab menggunakan asumsi utilisasi operasi kapal 70%.

“Padahal, kondisi riil utilisasi kapal saat ini hanya 55% sehingga kenaikan tarif seharusnya minimal 50%. Kami mengalah tapi kenaikannya jangan dicicil, kalau pun bertahap maka tahap pertama harus signifikan,” jelasnya.

Wakil Rakyat yang pernah mendapat penghargaan terapresiatif 2019 dari media parlemen ini, mengklaim usaha penyeberangan saat ini berdarah-darah dan hanya bertahan hidup.

“Banyak perusahaan yang kesulitan keuangan, tidak sanggup membayar gaji berbulan-bulan dan mencicil tagihan. Ini akibat pemerintah kurang perhatian, termasuk menunda-nunda kenaikan tarif,” ujarnya, Rabu (19/10).

Oleh karena itu, lanjut Bambang Haryo, pemerintah tidak mempolitisasi tarif angkutan penyeberangan dengan menunda lagi kenaikannya. Apabila ditunda, pemerintah dianggap mempertaruhkan keselamatan nyawa publik. “Pemerintah harus bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan.”

Dia juga meminta agar kenaikan tarif sesuai dengan kesepakatan dengan Gapasdap, yakni minimal 38%, dan tidak dinaikkan secara bertahap atau dicicil.

“Keselamatan publik tidak bisa ditawar-tawar atau dicicil, Jangan pertaruhkan nyawa publik dengan kepentingan politik,” tegas Bambang.

Selengkapnya : Bambang Haryo Sebut Kenaikan Tarif angkutan laut tidak berimbas ke harga barang

Artikel ini telah dibaca 820 kali

Baca Lainnya

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Membawa Kemudahan bagi UMKM

Oleh : Alfisyah Dianasari Pengusaha UMKM diselamatkan oleh pemerintah, berkat UU Cipta Kerja dan aturan...

2 Maret 2021, 00:32 WIB

FPI Terlibat Gerakan Radikal

Oleh : Firza Ahmad Pemerintah telah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Selain tidak terdaftar...

1 Maret 2021, 20:43 WIB

Tokoh Masyarakat Dukung Otsus Papua Diperpanjang

Oleh : Rebecca Marian Otonomi khusus (otsus) Papua yang akan diperpanjang tahun 2021, sangat didukung...

1 Maret 2021, 16:22 WIB

Lihat, Ketum Sahabat Polisi Indonesia Kukuhkan DPW NTB

MATARAM , – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Sahabat Polisi Indonesia Fonda Tangguh, mengukuhkan...

1 Maret 2021, 15:35 WIB

Jembatan Namang Guguak Memprihatinkan, Rezka Minta Tindak Lanjut Pemprov Sumbar

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rebuplik Indonesia (DPR-RI) Rezka Oktoberia meminta pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk...

1 Maret 2021, 13:02 WIB

Penegakkan Hukum Minim, Haris Azhar: Negara Harus Atasi Mafia Tanah di Tangerang

TANGERANG – Penegak hukum ditantang keberaniannya untuk mengungkap mafia tanah besar di tanah air. Setelah...

1 Maret 2021, 08:10 WIB

loading...