Minggu, 20 Oktober 2019 - 10:34 WIB

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo

Bambang Haryo Heran, Solar Langka Ditengah Kelesuan Ekonomi

Surabaya – Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR RI periode 2014-2019, mengaku heran terjadi kelangkaan solar subsidi di tengah penurunan ekonomi saat ini. Secara teoritis, permintaan BBM itu semestinya lebih rendah.

Dia menduga, kelangkaan tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan solar untuk kepentingan industri, seperti tambang dan perkebunan, yang tidak berhak menikmati BBM subsidi.

“Informasi yang kami terima, lebih dari separuh pasokan solar subsidi dipakai oleh pengerit atau pelangsir di beberapa daerah, seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. BBM itu banyak disalurkan ke industri dan dijual ke pengecer,” ungkap Bambang Haryo, Minggu (20/10).

Dia memperkirakan para pengerit atau pelangsir menguasai 60%-70% solar subsidi di sejumlah daerah, sehingga jatah solar truk dan bus di SPBU dibatasi.”Pantauan saya di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Barat, kondisinya seperti itu,” ungkap Bambang Haryo.

Akibatnya, truk angkutan barang terpaksa antre berhari-hari hanya untuk mengisi BBM sehingga produktivitas mereka menjadi rendah dan kegiatan logistik terganggu.

Melihat kondisi ini, Bambang Haryo mempertanyakan efektivitas kebijakan BBM satu harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. “Pasokannya saja tidak mampu dikendalikan, bagaimana bisa memastikan harga BBM sama di seluruh Indonesia, ” ujarnya.

Lebih dari Cukup

Menurut Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Maritim ini, kuota solar subsidi yang ditetapkan sebesar 14,5 juta kiloliter pada tahun 2019 sebenarnya lebih dari cukup untuk transportasi umum dan logistik.

Namun, berdasarkan data BPH Migas, realisasi penyaluran solar subsidi per 25 September 2019 sudah mencapai 11,67 juta KL atau 80,46% dari seharusnya 73,42% saja dari kuota. “Perkiraan saya, penggunaan solar subsidi seharusnya tidak lebih dari separuh kuota itu,” ujar Bambang Haryo.

BPH Migas sebenarnya sudah mencabut surat edarannya tentang pengendalian kuota solar subsidi sebagai antisipasi over kuota BBM tersebut. Meskipun demikian, menurut dia, kelangkaan solar subsidi masih terjadi di berbagai daerah.

Bahkan, dia mengungkapkan ada indikasi BBM subsidi juga akan dibatasi untuk angkutan penyeberangan dan nelayan. Dia khawatir pembatasan itu tidak hanya memukul usaha penyeberangan, tetapi juga membahayakan keselamatan penumpang.

“Jika BBM subsidi untuk kapal ferry juga dibatasi, akibatnya akan fatal terhadap keselamatan pelayaran. Jangan sampai kapal ferry kehabisan BBM di tengah laut seperti kecelakaan KMP Senopati Nusantara pada akhir tahun 2006. Kapal itu tenggelam akibat stabilitas kapal negatif gara-gara kehabisan BBM di tengah laut,” paparnya.

Ketua Dewan Pembina Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) ini menegaskan, subsidi BBM untuk angkutan penyeberangan tidak boleh dikurangi melainkan justru perlu ditambah dengan insentif lain.

“Angkutan ferry sangat vital. Selain berfungsi sebagai infrastruktur layaknya jembatan, kapal ferry sekaligus menjadi alat angkut. Ini sebenarnya tugas pemerintah tetapi dilakukan oleh swasta,” jelasnya.

Peraih Award Anggota Parlemen Aspiratif 2019 ini meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM serius mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Jika tidak, ESDM bisa-bisa dianggap terlibat dalam penyalahgunaan subsidi BBM yang merupakan tindak pidana korupsi.

“Kami meminta penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan BPK, ikut mengawasi penyaluran BBM subsidi ini sebab merugikan keuangan negara, menghambat ekonomi, bahkan mengancam keselamatan publik,” tegas Bambang Haryo.

Artikel ini telah dibaca 9647 kali

loading...
Baca Lainnya

Bersama Insan Media, KMI Adakan Diskusi Tantangan Memberantas Hoax dan Radikalisme Pada Pemerintahan Jilid 2 Jokowi

Kaukus Muda Indonesia (KMI) mengatakan pemerintahan Jokowi telah menunjukkan keberhasilannya dalam pembangunan dan upaya mengurangi...

18 November 2019, 21:21 WIB

Menepis Isu Pencekalan Habib Rizieq

Oleh : Muhammad Zaki Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq mengeluarkan pernyataan kontroversial jelang...

18 November 2019, 16:02 WIB

Aparat Kantongi Nama Pelaku Pembongkar Portal Sungai Turi

TANGERANG – Portal dan barrier Jalan Sungai Turi di Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang...

17 November 2019, 23:45 WIB

Peringati Hari Pahlawan, FPMSI Ajak Pengunjung CFD Kota Bandung Lawan Hoax dan Dukung Pembangunan Nasional

Berbagai elemen pegiat media sosial Bandung yang tergabung dalam Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI)...

17 November 2019, 13:40 WIB

Gunung Merapi Meletus Berdurasi 155 detik

Yogyakarta – Gunung Merapi di Provinsi DI Yogyakarta meletus pada siang hari ini. Letusan Gunung...

17 November 2019, 12:03 WIB

Jhonboy Nababan,S.H Dorong Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M Maju Dalam Pemilihan Ketua Peradi 2020-2025

Jhonboy Nababan,S.H sebagai advokat muda peradi sangat prihatin melihat perpecahan di tubuh Peradi pasca Munas...

17 November 2019, 09:40 WIB

loading...