Jokowi Tambah Nomenklatur, Bambang Haryo : Akan Beratkan APBN

  • Whatsapp
Bambang Haryo Soekartono di Rumah Djoeang, Sidoarjo

Jakarta – Presiden Joko Widodo akan menambah Nomenklatur di Kementerian pada kabinet Pemerintahan Jokowi-Amin, setidaknya ada 10 Nomenklatur yang dirombak besar-besaran oleh Presiden Jokowi termasuk penambahan 4 Nomenklatur baru.

Perombakan Nomenklatur ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas. Salah satu kementerian yang pasti dirombak adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Muat Lebih

“Perombakan Nomenklatur ini akan memberatkan APBN yang sudah mengalami devisit yang sangat besar, terhitung pada Agustus 2019 APBN alami devisit sebesar Rp199 Triliun, jika Jokowi menambah Nomenklatur baru maka ini justru akan memberatkan postur APBN”Kata Anggota DPR-RI periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Senin (21/10).

Lebih lanjut, kata Penerima penghargaan anggota DPR-RI ter-aspiratif 2019 ini bahwa adanya penambahan 4 Nomenklatur baru yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi tidak effisien.

Bambang mencontohkan, dari sisi masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan dengan birokrasi baru, termasuk perizinan yang akan menambah biaya, kemudian penyesuaian daripada Sumber daya Manusia (SDM) yang ada pada kementerian tersebut juga ikut berubah.

“Ini memerlukan waktu untuk menyesuaikan dan akan menyulitkan investor, hal ini berakibat pada perlambatan ekonomi “Kata Bambang.

Selain mengkritik Nomenklatur baru Presiden Jokowi, Bambang menyinggung mengenai penambahan wakil Menteri , yang mana hal itu akan terjadi tumpang tindih kewenangan, dan pemborosan yang luar biasa.

“Ini akhirnya terjadi tumpang tindih antara kebijakan Wakil Menteri dengan Sekjen, berarti pak Jokowi tidak konsisten menjalankan ini, karena pada waktu awal dulu menyatakan akan merampingkan kabinet”Kata Bambang.

Bambang mengharapkan kebijakan Jokowi yang menambah wakil menteri ini tidak dilakukan, sehingga kebijakan anggaran Presiden lebih effisien yang berdampak pada efektifitas kerja.

Dia mengatakan, hampir di sejumlah Negara Menterinya tidak punya wakil Menteri. Harusnya, Kata Bambang, Menteri keuangan sebelumnya, mengusulkan atau memberi saran kepada Presiden bahwa anggaran ini devisitnya terlalu besar.

“Jadi jangan ditambah lebih besar lagi, dengan adanya wakil Menteri”Tutup Bambang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan draft kabinet jilid II telah rampung, dan Menteri serta lembaga tinggi negara setingkat Menteri akan segera diumumkan. Jokowi juga menegaskan akan banyak muka baru di kabinet, setidaknya ada 16 Menteri diisi oleh kalangan Politisi, sisanya dari kalangan profesional dan akademisi.

Pos terkait

loading...