Jokowi Tambah Nomenklatur, Bambang Haryo : Akan Beratkan APBN

- Editorial Staff

Senin, 21 Oktober 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bambang Haryo Soekartono di Rumah Djoeang, Sidoarjo

Bambang Haryo Soekartono di Rumah Djoeang, Sidoarjo

Jakarta – Presiden Joko Widodo akan menambah Nomenklatur di Kementerian pada kabinet Pemerintahan Jokowi-Amin, setidaknya ada 10 Nomenklatur yang dirombak besar-besaran oleh Presiden Jokowi termasuk penambahan 4 Nomenklatur baru.

Perombakan Nomenklatur ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas. Salah satu kementerian yang pasti dirombak adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

“Perombakan Nomenklatur ini akan memberatkan APBN yang sudah mengalami devisit yang sangat besar, terhitung pada Agustus 2019 APBN alami devisit sebesar Rp199 Triliun, jika Jokowi menambah Nomenklatur baru maka ini justru akan memberatkan postur APBN”Kata Anggota DPR-RI periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Senin (21/10).

Lebih lanjut, kata Penerima penghargaan anggota DPR-RI ter-aspiratif 2019 ini bahwa adanya penambahan 4 Nomenklatur baru yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi tidak effisien.

Bambang mencontohkan, dari sisi masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan dengan birokrasi baru, termasuk perizinan yang akan menambah biaya, kemudian penyesuaian daripada Sumber daya Manusia (SDM) yang ada pada kementerian tersebut juga ikut berubah.

“Ini memerlukan waktu untuk menyesuaikan dan akan menyulitkan investor, hal ini berakibat pada perlambatan ekonomi “Kata Bambang.

Baca Juga :  Bambang Haryo Sampaikan Selamat Natal Bagi Sahabat Umat Kristiani

Selain mengkritik Nomenklatur baru Presiden Jokowi, Bambang menyinggung mengenai penambahan wakil Menteri , yang mana hal itu akan terjadi tumpang tindih kewenangan, dan pemborosan yang luar biasa.

“Ini akhirnya terjadi tumpang tindih antara kebijakan Wakil Menteri dengan Sekjen, berarti pak Jokowi tidak konsisten menjalankan ini, karena pada waktu awal dulu menyatakan akan merampingkan kabinet”Kata Bambang.

Bambang mengharapkan kebijakan Jokowi yang menambah wakil menteri ini tidak dilakukan, sehingga kebijakan anggaran Presiden lebih effisien yang berdampak pada efektifitas kerja.

Baca Juga :  Soroti Mik Yang Dipakai Gibran saat Debat, Bambang Haryo: Roy Suryo Hanya Cari Popularitas

Dia mengatakan, hampir di sejumlah Negara Menterinya tidak punya wakil Menteri. Harusnya, Kata Bambang, Menteri keuangan sebelumnya, mengusulkan atau memberi saran kepada Presiden bahwa anggaran ini devisitnya terlalu besar.

“Jadi jangan ditambah lebih besar lagi, dengan adanya wakil Menteri”Tutup Bambang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan draft kabinet jilid II telah rampung, dan Menteri serta lembaga tinggi negara setingkat Menteri akan segera diumumkan. Jokowi juga menegaskan akan banyak muka baru di kabinet, setidaknya ada 16 Menteri diisi oleh kalangan Politisi, sisanya dari kalangan profesional dan akademisi.

Berita Terkait

Menaker Apresiasi Penyedia Layanan Aplikasi Berikan Insentif Bagi Mitra Kerja
Peduli Generasi Penerus Bangsa, Kemnaker Bagikan Beasiswa Pendidikan
Peringati Nuzululquran, Menaker Ajak Pegawai Kemnaker Bekerja Secara Dinamis
Menaker: Program Pemagangan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang Untungkan Kedua Negara
Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata
Menaker Beberkan Upaya Optimalisasi Pembayaran THR 2024
Panen Raya di Berbagai Daerah Optimal Jaga Ketersediaan Pangan
Silaturahmi dengan Stakeholders Ketenagakerjaan, Menaker: Terus Jalin Kerja Sama yang Menguntungkan

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 01:24 WIB

Menaker Apresiasi Penyedia Layanan Aplikasi Berikan Insentif Bagi Mitra Kerja

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:11 WIB

Peduli Generasi Penerus Bangsa, Kemnaker Bagikan Beasiswa Pendidikan

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:19 WIB

Peringati Nuzululquran, Menaker Ajak Pegawai Kemnaker Bekerja Secara Dinamis

Rabu, 27 Maret 2024 - 16:21 WIB

Menaker: Program Pemagangan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang Untungkan Kedua Negara

Rabu, 27 Maret 2024 - 14:52 WIB

Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata

Rabu, 27 Maret 2024 - 05:35 WIB

Menaker Beberkan Upaya Optimalisasi Pembayaran THR 2024

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:56 WIB

Panen Raya di Berbagai Daerah Optimal Jaga Ketersediaan Pangan

Senin, 25 Maret 2024 - 22:20 WIB

Silaturahmi dengan Stakeholders Ketenagakerjaan, Menaker: Terus Jalin Kerja Sama yang Menguntungkan

Berita Terbaru

Bambang Haryo Soekartono, Pengamat Kebijakan Publik.

Ekonomi & Bisnis

Bambang Haryo Minta Pembatasan Angkutan Logistik Saat Mudik Dikaji Ulang

Kamis, 28 Mar 2024 - 10:42 WIB

Regional

Pemerintah dan Masyarakat Komitmen Berantas Lawan KST Papua

Rabu, 27 Mar 2024 - 23:59 WIB