Senin, 21 Oktober 2019 - 21:38 WIB

Bambang Haryo Soekartono di Rumah Djoeang, Sidoarjo

Bambang Haryo Soekartono di Rumah Djoeang, Sidoarjo

Jokowi Tambah Nomenklatur, Bambang Haryo : Akan Beratkan APBN

Jakarta – Presiden Joko Widodo akan menambah Nomenklatur di Kementerian pada kabinet Pemerintahan Jokowi-Amin, setidaknya ada 10 Nomenklatur yang dirombak besar-besaran oleh Presiden Jokowi termasuk penambahan 4 Nomenklatur baru.

Perombakan Nomenklatur ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas. Salah satu kementerian yang pasti dirombak adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

“Perombakan Nomenklatur ini akan memberatkan APBN yang sudah mengalami devisit yang sangat besar, terhitung pada Agustus 2019 APBN alami devisit sebesar Rp199 Triliun, jika Jokowi menambah Nomenklatur baru maka ini justru akan memberatkan postur APBN”Kata Anggota DPR-RI periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Senin (21/10).

Lebih lanjut, kata Penerima penghargaan anggota DPR-RI ter-aspiratif 2019 ini bahwa adanya penambahan 4 Nomenklatur baru yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi tidak effisien.

Bambang mencontohkan, dari sisi masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan dengan birokrasi baru, termasuk perizinan yang akan menambah biaya, kemudian penyesuaian daripada Sumber daya Manusia (SDM) yang ada pada kementerian tersebut juga ikut berubah.

“Ini memerlukan waktu untuk menyesuaikan dan akan menyulitkan investor, hal ini berakibat pada perlambatan ekonomi “Kata Bambang.

Selain mengkritik Nomenklatur baru Presiden Jokowi, Bambang menyinggung mengenai penambahan wakil Menteri , yang mana hal itu akan terjadi tumpang tindih kewenangan, dan pemborosan yang luar biasa.

“Ini akhirnya terjadi tumpang tindih antara kebijakan Wakil Menteri dengan Sekjen, berarti pak Jokowi tidak konsisten menjalankan ini, karena pada waktu awal dulu menyatakan akan merampingkan kabinet”Kata Bambang.

Bambang mengharapkan kebijakan Jokowi yang menambah wakil menteri ini tidak dilakukan, sehingga kebijakan anggaran Presiden lebih effisien yang berdampak pada efektifitas kerja.

Dia mengatakan, hampir di sejumlah Negara Menterinya tidak punya wakil Menteri. Harusnya, Kata Bambang, Menteri keuangan sebelumnya, mengusulkan atau memberi saran kepada Presiden bahwa anggaran ini devisitnya terlalu besar.

“Jadi jangan ditambah lebih besar lagi, dengan adanya wakil Menteri”Tutup Bambang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan draft kabinet jilid II telah rampung, dan Menteri serta lembaga tinggi negara setingkat Menteri akan segera diumumkan. Jokowi juga menegaskan akan banyak muka baru di kabinet, setidaknya ada 16 Menteri diisi oleh kalangan Politisi, sisanya dari kalangan profesional dan akademisi.

Artikel ini telah dibaca 119 kali

loading...
Baca Lainnya

Papua Bagian Integral NKRI Sudah Final

Oleh : Rebecca Marian Indonesia terdiri dari 34 provinsi, termasuk Papua dan Papua barat. Namun...

26 Oktober 2020, 00:13 WIB

Penanganan Covid-19 Makin Membaik

Oleh : Raditya Rahman Jumlah pasien corona yang sembuh makin meningkat. Hal ini membuktikan keseriusan...

25 Oktober 2020, 23:45 WIB

Gugatan UU Cipta Kerja Dapat Melalui MK

Oleh : Alfisyah Dianasari UU Cipta Kerja sempat jadi kontroversi karena ada pihak yang salah...

25 Oktober 2020, 22:58 WIB

Cabup dan Cawabup Ngawi Ony-Antok Selayang Goresan

NGAWI – Secara popularitas, pasangan Ony Anwar dan Dwi Rianto “Antok” Jatmiko memang sudah tidak...

25 Oktober 2020, 22:36 WIB

Waspada KAMI Provokator Gejolak Bangsa

Oleh : Edi Jatmiko Pernyataan Presidium KAMI Gatot Nurmantyo tentang dukungan terhadap demo buruh, sontak...

25 Oktober 2020, 18:35 WIB

Pastikan Penerapan Prokes 3M, Polsek Kasokandel Pantau Tempat Wisata

MAJALENGKA – Kapolsek Kasokandel Polres Maaengka IPTU Budi Wardana bersama Anggota melakukan patroli dan pengamanan...

25 Oktober 2020, 12:24 WIB

loading...