Selasa, 22 Oktober 2019 - 09:52 WIB

Bambang Haryo Soekartono

Bambang Haryo Soekartono

Bambang Haryo Sebut Penambahan Nomenklatur Perpanjang Birokrasi, Bebani APBN

Jakarta – Rencana Presiden Joko Widodo menambah dan merombak nomenklatur kementerian/lembaga serta menambah jabatan wakil menteri pada kabinetnya dinilai memboroskan anggaran dan menciptakan birokrasi baru yang tidak perlu.

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI periode 2014-2019, menilai rencana tersebut tidak sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk memangkas birokrasi dan menghemat APBN yang kini mengalami defisit sangat besar.

“Presiden Jokowi tidak konsisten dengan visi dan janjinya untuk memangkas birokrasi. Penambahan nomenklatur justru memperpanjang rantai birokrasi, selain butuh biaya besar dan sumber daya manusia yang banyak,” ungkapnya, Selasa (22/10).

Dia khawatir APBN bakal jebol, mengingat defisitnya sudah sangat besar yakni mencapai Rp199 triliun per Agustus 2019. Penambahan kementerian juga memunculkan birokrasi baru yang akan membebani masyarakat dan investor.

Menurut Bambang Haryo, penyediaan SDM kompeten terutama untuk K/L teknis bukan hal mudah. “Perlu waktu untuk pendidikan pelatihan dan penyesuaian. Ini akan menyulitkan investor dan masyarakat,” kata peraih Award Anggota Parlemen Inspiratif 2019 ini.

Berdasarkan informasi, akan ada 10 nomenklatur baru, termasuk empat perubahan nomenklatur K/L, salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kemendikbud dan Pendidikan Tinggi (Dikti). Selanjutnya, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan menjadi badan.

Kemudian Kemenko Maritim akan bertambah menjadi Kemenko Maritim dan Investasi, sementara Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan bergabung dengan Kementerian Pariwisata.

Selain penambahan nomenklatur, Bambang Haryo juga mengkritik rencana Presiden Jokowi menambah jumlah jabatan wakil menteri.

“Rencana ini membingungkan dan tidak konsisten. Jabatan wamen yang sudah dihapus sekarang dihidupkan lagi,” ujarnya.

Dia menilai jabatan wamen tidak diperlukan karena setiap K/L sudah memiliki Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal ataupun Deputi.

“Wamen akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan, bahkan matahari kembar di kementerian. Yang pasti, memboroskan APBN karena birokrasi semakin gemuk,” ungkapnya.

Baca Lainnya

UU Cipta Kerja Memudahkan Investasi di Sektor Kelautan

Oleh : Angga Gumilar Pemerintah dan DPR telah resmi mengundangkan UU Cipta Kerja sebagai upaya...

9 Maret 2021, 00:44 WIB

Lihat, Sahabat Polisi gelar Webinar Peringati Hari Perempuan Internasional, Ini yang dibahas

Jakarta – Divisi Perempuan dan Anak Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Sahabat Polisi Indonesia memperingati Hari...

8 Maret 2021, 22:48 WIB

Masyarakat Harus siap Hadapi Mutasi Virus Corona

Oleh : Ridwan Alamsyah Pandemi belum usai tetapi sekarang sudah ada lagi mutasi virus corona,...

8 Maret 2021, 18:49 WIB

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Memperbanyak Lapangan Kerja Baru

Oleh : Yasin Aturan turunan UU Cipta kerja yang baru akan membuka lapangan kerja baru....

8 Maret 2021, 02:07 WIB

Masyarakat Merespons Positif Vaksinasi Mandiri

Oleh : Deka Prawira Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai pelaksanaan program vaksin Covid-19 secara mandiri...

8 Maret 2021, 01:48 WIB

PON XX 2021 di Papua Memperkuat Persatuan Indonesia

Oleh: Siska Amelia (Warganet Kota Tangerang) Pertandingan ataupun perlombaan cabang olahraga merupakan salah satu cara...

7 Maret 2021, 20:56 WIB

loading...