Selasa, 22 Oktober 2019 - 09:52 WIB

Bambang Haryo Soekartono

Bambang Haryo Soekartono

Bambang Haryo Sebut Penambahan Nomenklatur Perpanjang Birokrasi, Bebani APBN

Jakarta – Rencana Presiden Joko Widodo menambah dan merombak nomenklatur kementerian/lembaga serta menambah jabatan wakil menteri pada kabinetnya dinilai memboroskan anggaran dan menciptakan birokrasi baru yang tidak perlu.

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI periode 2014-2019, menilai rencana tersebut tidak sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk memangkas birokrasi dan menghemat APBN yang kini mengalami defisit sangat besar.

“Presiden Jokowi tidak konsisten dengan visi dan janjinya untuk memangkas birokrasi. Penambahan nomenklatur justru memperpanjang rantai birokrasi, selain butuh biaya besar dan sumber daya manusia yang banyak,” ungkapnya, Selasa (22/10).

Dia khawatir APBN bakal jebol, mengingat defisitnya sudah sangat besar yakni mencapai Rp199 triliun per Agustus 2019. Penambahan kementerian juga memunculkan birokrasi baru yang akan membebani masyarakat dan investor.

Menurut Bambang Haryo, penyediaan SDM kompeten terutama untuk K/L teknis bukan hal mudah. “Perlu waktu untuk pendidikan pelatihan dan penyesuaian. Ini akan menyulitkan investor dan masyarakat,” kata peraih Award Anggota Parlemen Inspiratif 2019 ini.

Berdasarkan informasi, akan ada 10 nomenklatur baru, termasuk empat perubahan nomenklatur K/L, salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kemendikbud dan Pendidikan Tinggi (Dikti). Selanjutnya, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan menjadi badan.

Kemudian Kemenko Maritim akan bertambah menjadi Kemenko Maritim dan Investasi, sementara Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan bergabung dengan Kementerian Pariwisata.

Selain penambahan nomenklatur, Bambang Haryo juga mengkritik rencana Presiden Jokowi menambah jumlah jabatan wakil menteri.

“Rencana ini membingungkan dan tidak konsisten. Jabatan wamen yang sudah dihapus sekarang dihidupkan lagi,” ujarnya.

Dia menilai jabatan wamen tidak diperlukan karena setiap K/L sudah memiliki Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal ataupun Deputi.

“Wamen akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan, bahkan matahari kembar di kementerian. Yang pasti, memboroskan APBN karena birokrasi semakin gemuk,” ungkapnya.

Artikel ini telah dibaca 192 kali

loading...
Baca Lainnya

Masyarakat Menolak Keberadaan KAMI

Oleh : Dodik Prasetyo Keberadaan KAMI makin meresahkan masyarakat dengan pernyataannya yang kontroversial dan mendapat...

23 Oktober 2020, 22:40 WIB

Cerita Kabaharkam Polri Ajak Perangkat Desa Kembangkan Inovasi

JAKARTA  – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menerima audiensi DPD...

23 Oktober 2020, 21:44 WIB

Otsus Jilid II Memajukan Papua

Oleh : Abner Wanggai Otonomi khusus (Otsus) Papua memang sudah semestinya mendapatkan dukungan dari banyak...

23 Oktober 2020, 16:38 WIB

Masyarakat Jangan Ragu Manfaat Vaksin Covid-19

Oleh : Dimas Sangkoro Vaksin Covid-19 telah melalui tahap uji klinis yang ketat serta pengawasan...

23 Oktober 2020, 16:18 WIB

Waspada provokasi KAMI Menebar Hoax

Oleh : Raavi Ramadhan KAMI adalah organisasi yang banyak dibicarakan orang, namun sayang bukan karena...

23 Oktober 2020, 03:13 WIB

UU Cipta Kerja, Upaya Pemerintah Antisipasi Bonus Demografi

Oleh : Hanafi Adnan UU Cipta Kerja yang baru disahkan Pemerintah merupakan upaya untuk mempermudah...

22 Oktober 2020, 20:57 WIB

loading...