Selasa, 22 Oktober 2019 - 09:52 WIB

Bambang Haryo Soekartono

Bambang Haryo Soekartono

Bambang Haryo Sebut Penambahan Nomenklatur Perpanjang Birokrasi, Bebani APBN

Jakarta – Rencana Presiden Joko Widodo menambah dan merombak nomenklatur kementerian/lembaga serta menambah jabatan wakil menteri pada kabinetnya dinilai memboroskan anggaran dan menciptakan birokrasi baru yang tidak perlu.

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI periode 2014-2019, menilai rencana tersebut tidak sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk memangkas birokrasi dan menghemat APBN yang kini mengalami defisit sangat besar.

“Presiden Jokowi tidak konsisten dengan visi dan janjinya untuk memangkas birokrasi. Penambahan nomenklatur justru memperpanjang rantai birokrasi, selain butuh biaya besar dan sumber daya manusia yang banyak,” ungkapnya, Selasa (22/10).

Dia khawatir APBN bakal jebol, mengingat defisitnya sudah sangat besar yakni mencapai Rp199 triliun per Agustus 2019. Penambahan kementerian juga memunculkan birokrasi baru yang akan membebani masyarakat dan investor.

Menurut Bambang Haryo, penyediaan SDM kompeten terutama untuk K/L teknis bukan hal mudah. “Perlu waktu untuk pendidikan pelatihan dan penyesuaian. Ini akan menyulitkan investor dan masyarakat,” kata peraih Award Anggota Parlemen Inspiratif 2019 ini.

Berdasarkan informasi, akan ada 10 nomenklatur baru, termasuk empat perubahan nomenklatur K/L, salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kemendikbud dan Pendidikan Tinggi (Dikti). Selanjutnya, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan menjadi badan.

Kemudian Kemenko Maritim akan bertambah menjadi Kemenko Maritim dan Investasi, sementara Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan bergabung dengan Kementerian Pariwisata.

Selain penambahan nomenklatur, Bambang Haryo juga mengkritik rencana Presiden Jokowi menambah jumlah jabatan wakil menteri.

“Rencana ini membingungkan dan tidak konsisten. Jabatan wamen yang sudah dihapus sekarang dihidupkan lagi,” ujarnya.

Dia menilai jabatan wamen tidak diperlukan karena setiap K/L sudah memiliki Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal ataupun Deputi.

“Wamen akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan, bahkan matahari kembar di kementerian. Yang pasti, memboroskan APBN karena birokrasi semakin gemuk,” ungkapnya.

Artikel ini telah dibaca 5581 kali

loading...
Baca Lainnya

Mempertanyakan Relevansi dan Urgensi PA 212

Oleh : Ismail Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana melakukan reuni pada 2 Desember mendatang. Sejumlah...

12 November 2019, 06:37 WIB

Konsisten Menolak Radikalisme

Oleh : Ahmad Sentiaji Radikalisme masih menjadi momok yang patut diwaspadai. Masyarakat dan Pemerintah juga...

12 November 2019, 00:08 WIB

Optimisme Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju

Oleh : Adyarso Winardi  Cita-cita menjadi Indonesia maju adalah mimpi yang tidak pernah padam. Pemerintah...

11 November 2019, 23:59 WIB

Ini Profile Motivator Terbaik Dari Surabaya

Nama Lengkap Hayomi Gunawan | Bram Agama Islam Tempat Lahir Bojonegoro Tanggal Lahir 7 Agustus...

11 November 2019, 07:42 WIB

Peran Pers dan Generasi Muda Dalam Mengawal 5 Program Prioritas Pemerintah

Oleh : Rahmat Subhan (Kontributor di Lembaga Ikatan Pers dan Mahasiswa Jakarta (IPMJ) Pers memiliki...

10 November 2019, 19:37 WIB

TNI-Polri Agar Antisipasi Kerusuhan Jelang HUT OPM

Oleh : Rebecca Marian (Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta) 1 Desember sering diperingati sebagai perayaan...

10 November 2019, 10:18 WIB

loading...