Selasa, 29 Oktober 2019 - 19:51 WIB

Ratusan Warga Cot Mee Demo PT.Fajar Baijury And Brothers dan Blokir Jalan

Nagan Raya-Warga Desa Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh melakukan pemblokiran jalan menuju perkebunan PT Fajar Baizury dan Brothers(FBB), Selasa (29/10/19)

Dari aksi tersebut membuat aktivitas perkebunan sawit itu terhenti sementara waktu dikarenakan jalur keluar masuk tidak bisa dilalui kendaraan.

Perwakilan Warga Cot Mee, Samsuwir menegaskan,  aksi yang dilakukan warga merupakan sebagai bentuk protes atas penyerobotan lahan yang dilakukan oleh perusahaan.

Lantaran, mereka kesal atas perbuatan perusahaan yang selama ini terus merugikan warga desa mereka itu seluas 400 hektare lahan mereka telah digunakan tanpa izin oleh pihak perusahaan, dengan dalih masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Akan tetapi, masyarakat memiliki bukti bahwa tanah mereka itu tidak masuk dalam area tersebut.Jika lahan warga yang masuk dalam HGU itu tidak dikeluarkan, maka perusahaan wajib melakukan ganti rugi. Warga juga meminta pemerintah tidak abai atas konflik lahan yang sudah berlangsung selama bertahun tahun.

“Kalau memang lahan itu dalam HGU mohon dikeluarkan, kalau memang mau tetap masuk dalam HGU silahkan diganti rugi dengan melibatkan pemerintahan, jangan main kucing-kucingan,” kata Samsuwir bersama masyarakat lainnya kepada wartawan.

Sebab selama ini pihak PT Fajar Baizury melakukan ganti rugi lahan kepada pihak tertentu secara diam-diam. Selain itu, mereka juga menuding PT. Fajar Baizury melakukan tindakan-tindakan unprosedural atau tidak sesuai aturan yang berlaku atas ganti rugi lahan.

“Kami menduga ganti rugi lahan dilakukan pada pihak-pihak tertentu saja yang tidak memiliki hubungan atas lahan tersebut,”tegasnya.

Dari pantauan , Dalam aksi tersebut diikuti ratusan warga Cot Mee. Para aksi juga sempat mengusir dua unit kendaraan pengangkut hasil panen milik perusahaan, yang mencoba melintas menggunakan jalur yang sudah ditutup itu.

Kepala Humas  PT. Baizury dan Brothers Pak Mey Juni di konfirmasi  melaui hp selulernya dengan media ini menjelaskan, kalau mereka melakukan pemblokiran jalan itu salah besar karena jalan itu milik PT Baizuri bukan milik warga kecuali jalan tersebut milik  warga itu hak mereka.

Terkait  para pendemo minta ganti rugi tanah itu, kita tidak bisa melakukan dan melanggar peraturan bahkan tidak ada tanah seluas 400 hektar milik warga dan itu milik negara semua, karena lahan tersebut masuk HGU semua dan resmi milik PT Baizuri.

Kita tahu semua yang dilakukan oleh warga Cot Mee itu sangat melanggar aturan dan masuk kriminal karena yang mereka lakukan itu hanya semata-mata mengklein  saja dan tidak surat hak milik dan itu juga bukan tanah adat yang ada tanah adat itu di padang di aceh tidak ada tanah adat.jelasnya. (Sukma)

 

Artikel ini telah dibaca 323 kali

loading...
Baca Lainnya

Tingkatkan Kesadaran Masyarakat, Polsek Balaraja Kembali Lakukan Ini

TANGERANG – Jajaran Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten kembali mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait...

1 Oktober 2020, 21:55 WIB

Ciptakan Situasi Kondusif, Kapolresta Tangerang Kumpulkan Elemen Buruh dan Pelaku Usaha

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengumpulkan elemen buruh dan pelaku...

1 Oktober 2020, 21:49 WIB

Saat Berkinerja Baik, Anggota Polresta Tangerang Dapat Tiket Umroh

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten kembali memberikan penghargaan kepada personelnya. Untuk peridoe September...

1 Oktober 2020, 21:43 WIB

Jajaran Polresta Tangerang Upacara Virtual Hari Kesaktian Pancasila

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020...

1 Oktober 2020, 21:37 WIB

Kapolresta Tangerang Pimpin Sertijab Kepala Bagian Operasi

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indari memimpin Upacara Serah Terima Jabatan...

1 Oktober 2020, 21:29 WIB

Polres Gayo Lues Laksanakan Oprasi Yustisi Penindakan Warga yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Gayo Lues-Pelaksanaan Operasi Yustisi dalam rangka penindakan terhadap warga yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan...

1 Oktober 2020, 18:16 WIB

loading...