Jumat, 8 November 2019 - 09:57 WIB

Inilah Pandangan Umum Fraksi di DPRD Kabupaten Malang

Malang – fraksi fraksi di DPRD kabupaten malang telah mencermati dalam penyampaian raperda tentang apbd kabupaten malang th anggaran 2020 dengan menyandingkan kebijakan umum apbd (KUA) dan PPAS yang telah disepakati bersama pemerintah daerah dan DPRD kabupaten malang pada tgl 7 agustus 2019 , bahwa dalam penyusunan rancangan arah dan kebijakan umum apbd yang pada akhirnya termuat dalam apbd tahun anggaran 2020 , harus selaras dimana sejak awal penyusunan sudah harus melibatkan peran masyarakat , baik yang diaspirasikan melalui kegiatan musrenbang ditingkat desa / kelurahan ,kecamatan , kabupaten , provinsi dan nasional disamping mempertimbangkan pokok pikiran dprd , dan hasil dari rapat kerja dengan dprd dan perangkat daerah serta tetap memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu , dengan demikian setiap pengalokasian program kegiatan dan anggaran akan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat kabupaten malang .

Dalam mencermati rancangan peraturan daerah tentang apbd , fraksi fraksi tentunya memperhatikan aspirasi dan permasalahan secara umum.kami sangat mendukung rencana kerja pembangunan daerah ( rkpd ) kabupaten malang th anggaran 2020 dengan tema ” memantapkan daya saing , ekonomi daerah yang didukung peningkatan profesionalisme aparatur , potensi pariwisata dan daya dukung lingkungan hidup dalam menurunkan angka kemiskinan “.

Yang kemudian dijabarkan dalam 5 prioritas pembangunan , 1 peningkatan kualitas sdm dan layanan sosial dasar berkelanjutan 2 penguatan potensi ekonomi daerah melalui pembangunan pertanian , pariwisata , dan industri kreatif dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.3 peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dalam mendukung daya saing , ekonomi daerah 4penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan penylenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik .5 peningkatan kualitas linhkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang .

Untuk itu fraksi fraksi dprd memberikan beberapa saran yang perlu dijelaskan oleh bupati beserta jajaranya sbb , terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi dikab malang th 2020 yang ditargetkan sekitar 5,60 %hingga 5,81%, dimana angka tersebut merupakan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional , kami terus mendukung agar pemerintah kabupaten malang tetap dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi ditengah perekonomian nasional yang melemah, diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk mendukung rpjmd kabupaten malang th 2016 – 2021 dimana th 2020 merupakan th terakhir pelaksanaan program tersebut .perlu adanya penanganan serius dan komitmen pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan untuk dapat mencapai target p a d dari target sebelumnya pada apbd p th 2019 sebesar 600 milyard 30 juta 453 ribu 944 rupiah 89 sen menjadi 700 miliard rupiah atau sebesar 19,01%pada th 2020 .dalam pelayanan dasar sebagaimana disampaikan dalam pidato bupati malang , belanja untuk pendidikan mencapai 32,77 % realitanya problematika pendidikan baik secara nasional maupun daerah adalah kekurangan , tenaga pendidik yang berstatus pns , yang pada saat ini ditopang oleh tenaga pendidik non pns ( gtt/ptt ) khususnya di pendidikan dasar .

Maka kita tidak bisa menutup mata dan berpangku tangan terhadap problematika tersebut karena kalau tidak , pendidikan di kabupaten malang bisa lumpuh jika hanya mengandalkan tenaga pendidik pns yang jumlahnya sangat terbatas , dalam hal pelayanan dasar bidang kesehatan sebesar 14,04% apakah sudah sesuai dengan belanja yang dialokasikan untuk masyarakat miskin yang sampai hari ini datanya masyarakat miskin belum juga ada penetapan dari dinas terkait .

Pada urusan infrastruktur belanja dialokasikan 32,79% apa sudah bisa menjawab problematika infrastruktur daerah yang diprioritaskan menunjang pariwisata sesuai dengan desain dan prioritas destinasi pariwisata yang diharapkan dapat mengangkat perekonomian masyarakat yang berdampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat disamping itu harus tetap memperhatikan infrastruktur yang mengarah pada akses pendidikan.

Dari alokasi belanja pelayanan dasar tersebut diatas apakah sudah bisa memenuhi target penurunan angka kemiskinan ditahun keempat sebesar 9,94% – 9,54% , pada pos belanja masing masing perangkat daerah , kami himbau dalam perencanaanya tetap memperhatikan prinsip anggaran , tranparansi dan akuntabilitas , anggaran , disiplin anggaran , keadilan anggaran , efisiensi dan efektifitas anggaran disusun dengan pendekatan kinerja . terkait alokasi anggaran untuk masyarakat miskin dan siswa miskin kami mengharapkan di tahun 2020 nanti , anggaran tersebut harus dapat disalurkan sesuai data yang sudah divalidasi di tahun 2019 , kami mengharapkan komitmen dari pemerintah kabupaten malang terhadap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dprd untuk dapatnya direalisasi pada perangkat daerah yang sudah ditunjuk, selain itu dari fraksi dprd kabupaten malang juga menyampaikan beberapa hal , fraksi pdip 1 agar penyusunan anggaran apbd 2020 menyelesaikan program strategis yang telah di tetapkan di rpjmd 2016 – 2021 ditahun kelima ini yang merupakan th terakhir, agar disiapakan juga data bantuan sosial dan hibah by name by adress sesuai dengan singgle data yang telah disepakati dalam pembahasan perubahan apbd th 2019 , untuk penyusunan apbd tahun 2020 yang merupakan tahun politik dengan adanya pilkada , maka kita semua harus berkomitmen mesukseskan pelaksanaanya dengan dukungan penganggaran yang cukup dan pariwisata sebagai salah satu tema dan strategi pembangunan tahun 2020 .

Fraksi partai kebangkitan bangsa ( pkb ) permasalahan kekurangan air dan kekringan , serta dengan disahkanya undang undang nomor 18 th 2019 tentang pesantren dan pendidikan keagamaan pada 15 oktober 2019 , mohon untuk direalisasikan di tahun 2020 terkait infrastruktur dan bantuan untuk masjid .fraksi golongan karya diluar yang disampaikan pak bupati permaslahan air berssih dimalang selatan adalah permasalahan yang sangat serius sehingga perlu penyelesaian secara permanen , fraksi demokrat menharapkan pemerintah kabupaten malang mampu menjadi pemerintah yang berwirausaha ,mengingatkan pandangan terkait belanja infrastruktur . fraksi partai gerakan indonesia raya ( gerindra ) mengarapkan apbd di tahun 2020 pemerintah kabupaten malang lebih fokus pada target sesuai tema memantapkan daya saing ekonomi daerah yang didukung peningkatan profesionalisme aparatur , potensi pariwisata dan daya dukung lingkungan hidup , dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan memperhatikan dokumen rpjmd sebagai alat ukur keberhasilan , pemerintah kabupaten malang diharapakan lbih serius dalam meningkatkan kualitas index pembangunan manusia ( i p m ) demikian pemandangan umum fraksi fraksi dprd kabupaten malang terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang apbd kabupaten malang tahun anggaran 2020 , selain bebrapa hal yang telah disampaikan diatas akan dilanjutkan untuk dibahas antara badan anggaran dprd bersama tim anggaran pemerintah kabupaten malang sebagaimana mekanisme dalam penyusunan apbd , penetapan apbd kita harapkan bisa dilakukan sebelum batas akhir tanggal 30 november 2019 , untuk itu dalam pembahasan diharapkan dapat kita lakukan dengan cermat sehingga dapat mengoptimalkan daya kemampuan keuangan daerah dan akan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat kabupaten malang, mengakhiri penyampaian pemandangan umum fraksi dprd kabupaten malang disampaikan juga ucapan terima kasih saudara pimpinan , bupati dan hadirin sekalian atas perhatianya dalam mengikuti pemandangan umum fraksi .

(teguh/deliknews )

Artikel ini telah dibaca 412 kali

loading...
Baca Lainnya

Tahun 2020 Jembatan Ulunoyo dan Sialema Hibala Dinangun

Nias Selatan, Deliknews – Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan memastikan...

19 November 2019, 01:32 WIB

12 Program Diskominfo Nisel T.A 2020, Diantaranya Media Massa

Nias Selatan, Deliknews – Usai pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Komisi I DPRD...

18 November 2019, 20:14 WIB

Sambut HUT KE-5 Lanal Nias, Gelar Lomba PBB Tingkat SMA/SMK

Nias Selatan, Deliknews – Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Nias menggelar lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB)...

18 November 2019, 10:37 WIB

Sumbar Akan Miliki Mall Pelayanan Publik

Padang, – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibawah pimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul...

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menerima kunjungan institusi pelayan publik terbaik dunia, Sabtu (16/11).

17 November 2019, 12:51 WIB

Pemkab Nisel Launching Strategis Pola Pencegahan Korupsi “Sokhi Soyo”

Nias Selatan, Deliknews – Pemerintah Kabupaten Selatan melalui Inspektorat melaunching strategi “Sikho Soyo” sebagai salah...

16 November 2019, 00:17 WIB

T.A 2020 Dinsos Nisel Anggarkan Dana Bantuan Panti Asuhan

Nias Selatan, Deliknews – Setelah dibahas secara bersama – sama oleh Komisi II DPRD Kabupaten...

15 November 2019, 23:33 WIB

loading...