Kamis, 21 November 2019 - 17:19 WIB

Terkait Kasus Guntual, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Jawa Timur Bakal Somasi BPR Jati Lestari Sidoarjo

Surabaya – Terkait kasus yg menjerat Guntual akhirnya memantik statemen berbagai pihak . Dalah satunya adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Jawa Timur.
Direktur Jenderal LPKN Jawa Timur yaitu Ahmadi MS mengatakan bahwa kasus yang menjerat Guntual sebenarnya tidak perlu terjadi dalam negara demokrasi, sebab perkara tersebut terkesan dipaksakan.
” Sebenarnya perkara yang menyangkut Guntual ini adalah perkara antara debitur dan kreditur , debitur selaku konsumen yang pada saat itu sedang melakukan protes keras terhadap kreditur selaku pelaku usaha, dengan cara meminta rincian sisa tanggungan dan menanyakan barang anggunan, namun tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak PT. BPR, selaku kreditur, padahal debitur punya hak atas informasi dan rincian yg akurat dari kreditur, untuk kepastian hukum tentang perjanjian kreditnya, sehingga dalam hal tersebut, pihak PT. BPR dengan jelas melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen” jelas Ahmadi

Ahmadi menambahkan bahwa dalam undang -undang No 8 Tahun 1999 ( PASAL 7 UU NO 8 TH 1999 )
Pelaku Usaha Beritikad baik,Memberikan info yang benar ,Melayani konsumen dengan benar ,Menjamin mutu barang
Memberi kesempatan konsumen, menguji barang,Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggnatian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan Memberi kompesasi ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang / jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian ” Nah, kasus Guntual ini, pelaku usaha juga telah diduga melakukan pelanggaran terhadap undang undang perbankan,
Pasal 49 Ayat 1 Huruf A, Pasal 49 Ayat 1 Huruf B, Pasal 49 Huruf C, Pasal 49 Ayat 2 Huduf B, Pasal 47 A dan Pasal 47 Ayat 1 Huruf A. sehingga penegak hukum khususnya majelis hakim menolak seluruh dakwaan dan eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut, karena ada kaitan erat dengan perkara konsumen yang lebih di utamakan demi kepastian hukum yang berkeadilan ” ungkapnya

Pria yang juga Seorang wartawan ini menjelaskan bahwa konsumen dalam hal piutang tidak dapat dijerat dengan pidana selama beritikad baik, dan tidak mengalihkan barang jaminan kepada pihak lain. Nasabah sebagai pelaku ekonomi sangat lemah dalam hal perlindungan hukum, misalnya posisinya dalam perjanjian standar (standar contract) ” Perjanjian hutang-piutang melalui kredit perbankan, antara lain kredit jangka pendek, menengah maupun kredit jangka panjang. Perjanjian standar dalam perjanjian kredit perbankan antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, bahkan kesusilaan. Hal tersebut disebabkan kedudukan hukum debitur tidak seimbang dengan kreditur” ujar Ahmadi sambil menunjukkan beberapa pasal yang bisa menjerat pihak BPR

Terkait kasys Gubtual ini Lembaga perlindungan konsumen nasional LPKN jawa timur dalam waktu dekat meminta klarifikasi terkait masalah konsumen tersebut ke PT. BPR, untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen, yg selama ini menjadi obyek para pelaku usaha nakal, yg mengabaikan undang – undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ” Kami akan mensomasi pihak BPR yang dianggap telah melanggar Undang Undang tentang perlindungan konsumen” tukas Ahmadi ( zam)

Artikel ini telah dibaca 370 kali

loading...
Baca Lainnya

Masyarakat Harus Disiplin Protokol Kesehatan Menuju New Normal

Oleh : Edi Jatmiko Era new normal yang baru dibuka sebulan ini membuat kita boleh...

8 Juli 2020, 22:58 WIB

Menteri KKP Berangkatkan Ekspor Ke 90 Dari PT. Kirana Food

Tuban – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, memberangkatkan ekspor olahan ikan laut ke...

8 Juli 2020, 21:14 WIB

Mendukung Pengamalan dan Penguatan Ideologi Pancasila

Oleh : Alfisyah Kumalasari Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah seharusnya diamalkan oleh seluruh pihak. Jadi...

8 Juli 2020, 17:17 WIB

Waspada Radikalisme di Media Sosial

oleh : Panji Saputra Media sosial adalah tempat untuk bersosialisasi di dunia maya dan kadang...

7 Juli 2020, 22:41 WIB

Ketua Gustu Nasional Puji Maluku Utara Tangani Covid-19

TERNATE – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) Doni Monardo mengapresiasi langkah-langkah...

7 Juli 2020, 15:53 WIB

Antisipasi Karhutla, Inilah Langkah Sigap Polres Majalengka

MAJALENGKA – Polres Majalengka Polda Jawa Barat melakukan sejumlah antisipasi untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan...

6 Juli 2020, 23:12 WIB

loading...