Kamis, 21 November 2019 - 17:19 WIB

Terkait Kasus Guntual, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Jawa Timur Bakal Somasi BPR Jati Lestari Sidoarjo

Surabaya – Terkait kasus yg menjerat Guntual akhirnya memantik statemen berbagai pihak . Dalah satunya adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Jawa Timur.
Direktur Jenderal LPKN Jawa Timur yaitu Ahmadi MS mengatakan bahwa kasus yang menjerat Guntual sebenarnya tidak perlu terjadi dalam negara demokrasi, sebab perkara tersebut terkesan dipaksakan.
” Sebenarnya perkara yang menyangkut Guntual ini adalah perkara antara debitur dan kreditur , debitur selaku konsumen yang pada saat itu sedang melakukan protes keras terhadap kreditur selaku pelaku usaha, dengan cara meminta rincian sisa tanggungan dan menanyakan barang anggunan, namun tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak PT. BPR, selaku kreditur, padahal debitur punya hak atas informasi dan rincian yg akurat dari kreditur, untuk kepastian hukum tentang perjanjian kreditnya, sehingga dalam hal tersebut, pihak PT. BPR dengan jelas melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen” jelas Ahmadi

Ahmadi menambahkan bahwa dalam undang -undang No 8 Tahun 1999 ( PASAL 7 UU NO 8 TH 1999 )
Pelaku Usaha Beritikad baik,Memberikan info yang benar ,Melayani konsumen dengan benar ,Menjamin mutu barang
Memberi kesempatan konsumen, menguji barang,Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggnatian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan Memberi kompesasi ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang / jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian ” Nah, kasus Guntual ini, pelaku usaha juga telah diduga melakukan pelanggaran terhadap undang undang perbankan,
Pasal 49 Ayat 1 Huruf A, Pasal 49 Ayat 1 Huruf B, Pasal 49 Huruf C, Pasal 49 Ayat 2 Huduf B, Pasal 47 A dan Pasal 47 Ayat 1 Huruf A. sehingga penegak hukum khususnya majelis hakim menolak seluruh dakwaan dan eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut, karena ada kaitan erat dengan perkara konsumen yang lebih di utamakan demi kepastian hukum yang berkeadilan ” ungkapnya

Pria yang juga Seorang wartawan ini menjelaskan bahwa konsumen dalam hal piutang tidak dapat dijerat dengan pidana selama beritikad baik, dan tidak mengalihkan barang jaminan kepada pihak lain. Nasabah sebagai pelaku ekonomi sangat lemah dalam hal perlindungan hukum, misalnya posisinya dalam perjanjian standar (standar contract) ” Perjanjian hutang-piutang melalui kredit perbankan, antara lain kredit jangka pendek, menengah maupun kredit jangka panjang. Perjanjian standar dalam perjanjian kredit perbankan antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, bahkan kesusilaan. Hal tersebut disebabkan kedudukan hukum debitur tidak seimbang dengan kreditur” ujar Ahmadi sambil menunjukkan beberapa pasal yang bisa menjerat pihak BPR

Terkait kasys Gubtual ini Lembaga perlindungan konsumen nasional LPKN jawa timur dalam waktu dekat meminta klarifikasi terkait masalah konsumen tersebut ke PT. BPR, untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen, yg selama ini menjadi obyek para pelaku usaha nakal, yg mengabaikan undang – undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ” Kami akan mensomasi pihak BPR yang dianggap telah melanggar Undang Undang tentang perlindungan konsumen” tukas Ahmadi ( zam)

Artikel ini telah dibaca 447 kali

loading...
Baca Lainnya

Komunitas GESIT Akan Gelar Podcast Warganet Ajak Masyarakat Dukung Kebijakan Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19

Penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani dan...

23 September 2020, 09:12 WIB

Omnibus Law Cipta Kerja Menguntungkan UMKM

Oleh : Zakaria Omnibus Law Cipta Kerja didesain oleh pemerintah, tidak hanya untuk pekerja tapi...

22 September 2020, 23:58 WIB

Kalangan Media dan Milenial Harus Aktif Dukung Penanganan Covid-19

Oleh : Rahmat Soleh Pemerintah saat ini sedang fokus menangani Covid-19 yang masih terus terjadi....

22 September 2020, 23:50 WIB

Masyarakat Menolak Konsep Usang KAMI

Oleh : Putu Raditya KAMI yang diprakarsai oleh Din Syamsudin dkk berjanji akan menyelamatkan Indonesia....

22 September 2020, 04:20 WIB

Mengutuk Kekejaman KKSB Papua

Oleh : Sabby Kossay Kelompok kriminal separatis bersenjata adalah kumpulan pemberontak yang terus meneror masyarakat...

21 September 2020, 20:53 WIB

Omnibus Law Cipta Kerja Bangkitkan Perekonomian Bangsa

Oleh : Alfisyah Dianasari Pembahasan RUU Cipta Kerja terus dipercepat. Publik pun meyakini bahwa Omnibus...

21 September 2020, 19:53 WIB

loading...