Kamis, 21 November 2019 - 17:19 WIB

Terkait Kasus Guntual, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Jawa Timur Bakal Somasi BPR Jati Lestari Sidoarjo

Surabaya – Terkait kasus yg menjerat Guntual akhirnya memantik statemen berbagai pihak . Dalah satunya adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Jawa Timur.
Direktur Jenderal LPKN Jawa Timur yaitu Ahmadi MS mengatakan bahwa kasus yang menjerat Guntual sebenarnya tidak perlu terjadi dalam negara demokrasi, sebab perkara tersebut terkesan dipaksakan.
” Sebenarnya perkara yang menyangkut Guntual ini adalah perkara antara debitur dan kreditur , debitur selaku konsumen yang pada saat itu sedang melakukan protes keras terhadap kreditur selaku pelaku usaha, dengan cara meminta rincian sisa tanggungan dan menanyakan barang anggunan, namun tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak PT. BPR, selaku kreditur, padahal debitur punya hak atas informasi dan rincian yg akurat dari kreditur, untuk kepastian hukum tentang perjanjian kreditnya, sehingga dalam hal tersebut, pihak PT. BPR dengan jelas melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen” jelas Ahmadi

Ahmadi menambahkan bahwa dalam undang -undang No 8 Tahun 1999 ( PASAL 7 UU NO 8 TH 1999 )
Pelaku Usaha Beritikad baik,Memberikan info yang benar ,Melayani konsumen dengan benar ,Menjamin mutu barang
Memberi kesempatan konsumen, menguji barang,Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggnatian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan Memberi kompesasi ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang / jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian ” Nah, kasus Guntual ini, pelaku usaha juga telah diduga melakukan pelanggaran terhadap undang undang perbankan,
Pasal 49 Ayat 1 Huruf A, Pasal 49 Ayat 1 Huruf B, Pasal 49 Huruf C, Pasal 49 Ayat 2 Huduf B, Pasal 47 A dan Pasal 47 Ayat 1 Huruf A. sehingga penegak hukum khususnya majelis hakim menolak seluruh dakwaan dan eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut, karena ada kaitan erat dengan perkara konsumen yang lebih di utamakan demi kepastian hukum yang berkeadilan ” ungkapnya

Pria yang juga Seorang wartawan ini menjelaskan bahwa konsumen dalam hal piutang tidak dapat dijerat dengan pidana selama beritikad baik, dan tidak mengalihkan barang jaminan kepada pihak lain. Nasabah sebagai pelaku ekonomi sangat lemah dalam hal perlindungan hukum, misalnya posisinya dalam perjanjian standar (standar contract) ” Perjanjian hutang-piutang melalui kredit perbankan, antara lain kredit jangka pendek, menengah maupun kredit jangka panjang. Perjanjian standar dalam perjanjian kredit perbankan antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, bahkan kesusilaan. Hal tersebut disebabkan kedudukan hukum debitur tidak seimbang dengan kreditur” ujar Ahmadi sambil menunjukkan beberapa pasal yang bisa menjerat pihak BPR

Terkait kasys Gubtual ini Lembaga perlindungan konsumen nasional LPKN jawa timur dalam waktu dekat meminta klarifikasi terkait masalah konsumen tersebut ke PT. BPR, untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen, yg selama ini menjadi obyek para pelaku usaha nakal, yg mengabaikan undang – undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ” Kami akan mensomasi pihak BPR yang dianggap telah melanggar Undang Undang tentang perlindungan konsumen” tukas Ahmadi ( zam)

Artikel ini telah dibaca 239 kali

loading...
Baca Lainnya

Sinergitas Warganet dan Masyarakat Mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

Oleh : Indah Rahmawati Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf telah resmi terbentuk pada Oktober 2019. Dalam Periode keduanya...

6 Desember 2019, 21:43 WIB

Pendiri Kabar Makassar Tidak Peduli Rating

TUBAN – Exxon Mobil bekerja sama dengan Tempo Institute menggelar acara Cangkruk Mathuk di Grand...

6 Desember 2019, 20:33 WIB

Setiajit Sidak Lokasi Proyek Kilang Minyak GRR Tuban

TUBAN – Untuk memastikan proyek kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) Tuban berjalan lancar, Kepala...

6 Desember 2019, 19:13 WIB

Slogan “DJP Kuat Indonesia Maju” Jadi Pelopor Anti Korupsi

Tuban – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban memperingati hari Anti Korupsi Sedunia ( Hakorda...

6 Desember 2019, 13:05 WIB

Izin Lengkap, 8 Pengusaha Tempat Hiburan Karaoke Minta Buka Segel

Blitar – Demi kejelasan berusaha, delapan para pengelola tempat hiburan karaoke yang ada di Kota...

6 Desember 2019, 09:36 WIB

BIN Menjadi Kunci Stabilitas Papua

Setelah terjadi beberapa aksi massa pada bulan Agustus dan September 2019 kemarin sebagai rentetan kejadian...

6 Desember 2019, 08:09 WIB

loading...