Kamis, 28 November 2019 - 18:27 WIB

Memberdayakan Pimpinan Gereja Untuk Menyelesaikan Masalah Papua

Oleh : Jokist dan Ertama

Banyak cara dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah Papua mulai dari pemberian dana Otsus sejak tahun 2001, membangun sejumlah infrastruktur sampai membiayai mahasiswa asal Papua dan Papua Barat untuk kuliah di beberapa kota di Indonesia bahkan diluar negeri. Tetapi semua upaya ini sepertinya tidak cukup untuk menyelesaikan masalah intinya (core problems).

Eksistensi kelompok separatis seperti OPM dan sejumlah anasir pendukungnya seperti NFRPB, ULMWP, KNPB dan lain lain walaupun junlahnya kecil tapi bekerjasama dengan sejumlah NGO yang diprediksi kurang memiliki norma dan nilai nasionalisme selalu berusaha untuk memperbesar, memperluas dan mem blow up masalah Papua, termasuk menjelang 1 Desember 2019, terinformasi jika mahasiswa pemula asal Papua yang tidak mau turun ke jalan diancam oleh seniornya untuk tidak boleh kuliah. Sebuah warning bagi aparat hukum dan aparat keamanan untuk menangkap para pengancam.

Memang sebaiknya, pemerintah Indonesia menggunakan para elit atau pengurus gereja, pendeta dan pastor terutama yang terdaftar di KWI dan PGI untuk dilibatkan menyelesaikan masalah Papua, karena cara cara antropologi, sociologi dan pendekatan keagamaan perlu dicoba di Papua dan Papua Barat.

Menggunakan pastor, pendeta dan pengurus/ketua gereja di Papua, Papua Barat, Maluku, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jawa Barat dan NTT adalah mungkin cara efektif menyelesaikan masalah Papua dan manuver sayap politik OPM di beberapa kota.

Memperhatikan tanggal 1 Desember 2019 adalah hari Minggu, akan lebih baik dan bermanfaat jika para mahasiswa Papua dan Papua untuk mendatangi gereja gereja melakukan aktifitas ibadah daripada mengikuti unjuk rasa OPM apalagi jika unjuk rasa tersebut mengusung usulan yang tidak masuk akal dan berbau tuntutan separatis seperti menarik TNI dan Polri dari tanah Papua, self determination dll pasti akan ditindak keras oleh aparat negara, karena Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua.

Penduduk Papua perlu menyadari dan memahami bahwa OPM adalah musuh bersama mereka sebab organisasi ilegal ini dapat merusak masa depan Papua dalam bingkai NKRI.

Penulis adalah pemerhati masalah Papua

Artikel ini telah dibaca 217 kali

loading...
Baca Lainnya

Omnibus Law Cipta Kerja Menguntungkan UMKM

Oleh : Zakaria Omnibus Law Cipta Kerja didesain oleh pemerintah, tidak hanya untuk pekerja tapi...

22 September 2020, 23:58 WIB

Kalangan Media dan Milenial Harus Aktif Dukung Penanganan Covid-19

Oleh : Rahmat Soleh Pemerintah saat ini sedang fokus menangani Covid-19 yang masih terus terjadi....

22 September 2020, 23:50 WIB

Masyarakat Menolak Konsep Usang KAMI

Oleh : Putu Raditya KAMI yang diprakarsai oleh Din Syamsudin dkk berjanji akan menyelamatkan Indonesia....

22 September 2020, 04:20 WIB

Mengutuk Kekejaman KKSB Papua

Oleh : Sabby Kossay Kelompok kriminal separatis bersenjata adalah kumpulan pemberontak yang terus meneror masyarakat...

21 September 2020, 20:53 WIB

Omnibus Law Cipta Kerja Bangkitkan Perekonomian Bangsa

Oleh : Alfisyah Dianasari Pembahasan RUU Cipta Kerja terus dipercepat. Publik pun meyakini bahwa Omnibus...

21 September 2020, 19:53 WIB

Otsus Jilid 2 Dorong Kemajuan Milenial Papua

Oleh : Sabby Kossay Otonomi khusus jilid 2 didukung penuh oleh mahasiswa dan pemuda Papua,...

21 September 2020, 14:28 WIB

loading...