Kamis, 28 November 2019 - 18:27 WIB

Memberdayakan Pimpinan Gereja Untuk Menyelesaikan Masalah Papua

Oleh : Jokist dan Ertama

Banyak cara dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah Papua mulai dari pemberian dana Otsus sejak tahun 2001, membangun sejumlah infrastruktur sampai membiayai mahasiswa asal Papua dan Papua Barat untuk kuliah di beberapa kota di Indonesia bahkan diluar negeri. Tetapi semua upaya ini sepertinya tidak cukup untuk menyelesaikan masalah intinya (core problems).

Eksistensi kelompok separatis seperti OPM dan sejumlah anasir pendukungnya seperti NFRPB, ULMWP, KNPB dan lain lain walaupun junlahnya kecil tapi bekerjasama dengan sejumlah NGO yang diprediksi kurang memiliki norma dan nilai nasionalisme selalu berusaha untuk memperbesar, memperluas dan mem blow up masalah Papua, termasuk menjelang 1 Desember 2019, terinformasi jika mahasiswa pemula asal Papua yang tidak mau turun ke jalan diancam oleh seniornya untuk tidak boleh kuliah. Sebuah warning bagi aparat hukum dan aparat keamanan untuk menangkap para pengancam.

Memang sebaiknya, pemerintah Indonesia menggunakan para elit atau pengurus gereja, pendeta dan pastor terutama yang terdaftar di KWI dan PGI untuk dilibatkan menyelesaikan masalah Papua, karena cara cara antropologi, sociologi dan pendekatan keagamaan perlu dicoba di Papua dan Papua Barat.

Menggunakan pastor, pendeta dan pengurus/ketua gereja di Papua, Papua Barat, Maluku, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jawa Barat dan NTT adalah mungkin cara efektif menyelesaikan masalah Papua dan manuver sayap politik OPM di beberapa kota.

Memperhatikan tanggal 1 Desember 2019 adalah hari Minggu, akan lebih baik dan bermanfaat jika para mahasiswa Papua dan Papua untuk mendatangi gereja gereja melakukan aktifitas ibadah daripada mengikuti unjuk rasa OPM apalagi jika unjuk rasa tersebut mengusung usulan yang tidak masuk akal dan berbau tuntutan separatis seperti menarik TNI dan Polri dari tanah Papua, self determination dll pasti akan ditindak keras oleh aparat negara, karena Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua.

Penduduk Papua perlu menyadari dan memahami bahwa OPM adalah musuh bersama mereka sebab organisasi ilegal ini dapat merusak masa depan Papua dalam bingkai NKRI.

Penulis adalah pemerhati masalah Papua

Artikel ini telah dibaca 138 kali

loading...
Baca Lainnya

Sinergitas Warganet dan Masyarakat Mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

Oleh : Indah Rahmawati Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf telah resmi terbentuk pada Oktober 2019. Dalam Periode keduanya...

6 Desember 2019, 21:43 WIB

BIN Menjadi Kunci Stabilitas Papua

Setelah terjadi beberapa aksi massa pada bulan Agustus dan September 2019 kemarin sebagai rentetan kejadian...

6 Desember 2019, 08:09 WIB

Rocky Gerung Menghina Simbol Negara Pantas Dihukum

Oleh : Ahmad Pahlevi Rocky Gerung dianggap menistakan Pancasila serta menghina Presiden Jokowi. Bahkan secara...

5 Desember 2019, 22:28 WIB

Lihat, Lisda Hendrajoni Kutuk Perkosaan Anak Bawah Umur di Padang

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni mengutuk keras kasus pemerkosaan dan sodomi...

5 Desember 2019, 22:15 WIB

State Civil Apparatus and Social Media

By : Amanda Being state civil apparatus or known called as ASN/PNS is proudly itself...

5 Desember 2019, 09:31 WIB

Mewaspadai Separatis OPM Memanfaatkan Isu HAM Untuk Mendiskreditkan Pemerintah RI

Oleh : Sabby Kosay Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus merongrong kedaulatan Indonesia dengan...

5 Desember 2019, 06:55 WIB

loading...