Menolak Reuni PA 212

- Editorial Staff

Sabtu, 30 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : An Davos

Reuni 212 selalu berkaitan dengan momentum Politik seperti Pilkada DKI Jakarta 2016 hingga Pilpres 2019. Kendati demikian, Reuni 212 tahun ini diperkirakan sepi peminat karena tidak berdekatan dengan Pemilu dan tidak adanya isu-isu yang signifikan.

Salah satu isu dalam Reuni 212 akan menyoroti kasus Sukmawati Soekarnoputri. Kasus ini dianggap sebagai momentum untuk menggerakkan massa pada aksi tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Setiap tahunnya, saat Reuni 212 selalu mendapatkan momentum serupa. Beberapa di antaranya seperti kasus Ahok dan pembakaran bendera tauhid. Karena itu pihaknya akan terus mengadakan Reuni 212 setiap tahunnya. Aksi ini adalah bentuk pembelaan atas adanya momentum umat islam yang dirugikan.

Dalam banyak pemberitaan dan unggahan media sosial, berdasarkan video yang beredar di Youtube, Sukmawati dalam sebuah forum sempat melemparkan pertanyaan kepada audiens soal Pancasila dan Al Quran, serta pertanyaan tentang Soekarno dan Nabi Muhammad SAW.

Sukmawati, putri Presiden pertama RI Bung Karno, dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Jumat (15/11/2019). Sukmawati dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama. Pelapor Sukmawati adalah perempuan advokat bernama Ratih Puspa Nusanti, yang merupakan salah satu anggota Koordinator Bela Islam (Korlabi).

Persatuan Alumni (PA) 212 akan menggelar reuni akbar di lapangan silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019). Dalam acara itu, Gubernur DKI Jakarta disebut akan hadir.

Tidak hanya hadir, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Edy Mulyadi mengatakan Anies akan memberikan sambutan dalam acara itu. Acara ini nantinya mengangkat tema Aksi bela Islam dan bela nabi Muhammad SAW.

Edi selaku Wakil Ketua Panitia Pelaksana acara ini menyebur undangan kepada Anies adalah bukti pihaknya berhubungan baik dengan Pemerintah. Anies sendiri bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diketahui telah memberikan izin acara itu.

Selain itu, Edi mengatakan pihaknya mengundang masyarakat lintas agama yang ingin mengikuti acara itu. Ia mengaku acara ini tidak membedakan orang berdasarkan latar belakangnya, baik politik dan agama. “Kita undang semua rakyat Indonesia. Mau agamanya apa, kecenderungannya 01, 02, 012 kek, kita undang semua,” pungkasnya.

Dari berbagai kutipan pemberitaan diatas, penulis menyimpulkan bahwa panitia reuni PA 212 masih kesulitan mencari isu-isu politik pragmatis yang dapat dijadikan magnet menarik massa mendatangi acara tersebut, sehingga kasus hukum yang menimpa Sukmawatipun berusaha “dieksploitasi” oleh mereka, walaupun masyarakat menilainya belum tepat, karena masyarakat masih mempercayakan penanganan masalah ini melalui jalur hukum.

Sementara itu, menilik pernyataan Edi Mulyadi bahwa panitia akan mengundang masyarakat lintas agama untuk menghadiri acara tersebut, juga merupakan indikasi kuat bahwa rencana reuni PA 212 mengalami sepi peminat, bahkan banyak kalangan muslim melihat bahwa reuni ini sudah kurang signifikan, berbeda dengan niat awal 212 sebagai gerakan moral, karena kecenderungannya sudah menjadi gerakan politik pragmatis.

Sedangkan, rencana pejabat pemerintah yang diundang dalam hal ini Anies Baswedan, namun belum ada rencana mengundang Prabowo Subianto ataupun Presiden Jokowi misalnya juga mudah diterjemahkan masyarakat, bahwa PA 212 mungkin “hanya mungkin mengundang pejabat negara yang seafiliasi politik dengan mereka”.

Jika dugaan ini benar, maka sebaiknya Anies Baswedan perlu memikirkan ulang rencana kehadirannya ke acara tersebut, bahkan sebaiknya Gubernur Jakarta tersebut tidak memberikan sumbangan apapun, karena akan mudah dipolitisasi, dan sebaiknya Anies Baswedan juga perlu mendalami bagaimana aspirasi umum masyarakat Jakarta terkait rencana reuni tersebut dengan misalnya berkonsultasi dengan jajaran Forkompimda bahkan Kominda DKI Jakarta, sebab banyak juga yang menilai bahwa rencana reuni PA 212 tersebut bukan membela agama, melainkan berpotensi merusak agama Islam apalagi jika acara tersebut tidak berjalan damai.

Penulis adalah pemerhati masalah kebangsaan.

Berita Terkait

Menaker Apresiasi Penyedia Layanan Aplikasi Berikan Insentif Bagi Mitra Kerja
Peduli Generasi Penerus Bangsa, Kemnaker Bagikan Beasiswa Pendidikan
Peringati Nuzululquran, Menaker Ajak Pegawai Kemnaker Bekerja Secara Dinamis
Menaker: Program Pemagangan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang Untungkan Kedua Negara
Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata
Menaker Beberkan Upaya Optimalisasi Pembayaran THR 2024
Panen Raya di Berbagai Daerah Optimal Jaga Ketersediaan Pangan
Silaturahmi dengan Stakeholders Ketenagakerjaan, Menaker: Terus Jalin Kerja Sama yang Menguntungkan

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 01:24 WIB

Menaker Apresiasi Penyedia Layanan Aplikasi Berikan Insentif Bagi Mitra Kerja

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:11 WIB

Peduli Generasi Penerus Bangsa, Kemnaker Bagikan Beasiswa Pendidikan

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:19 WIB

Peringati Nuzululquran, Menaker Ajak Pegawai Kemnaker Bekerja Secara Dinamis

Rabu, 27 Maret 2024 - 16:21 WIB

Menaker: Program Pemagangan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang Untungkan Kedua Negara

Rabu, 27 Maret 2024 - 14:52 WIB

Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata

Rabu, 27 Maret 2024 - 05:35 WIB

Menaker Beberkan Upaya Optimalisasi Pembayaran THR 2024

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:56 WIB

Panen Raya di Berbagai Daerah Optimal Jaga Ketersediaan Pangan

Senin, 25 Maret 2024 - 22:20 WIB

Silaturahmi dengan Stakeholders Ketenagakerjaan, Menaker: Terus Jalin Kerja Sama yang Menguntungkan

Berita Terbaru