Minggu, 1 Desember 2019 - 11:21 WIB

Penenggelaman Kapal

Penenggelaman Kapal

Dampak Negatif Besar, Bambang Haryo Minta Edhy Prabowo Tak Tenggelamkan Kapal

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo diminta tidak meneruskan kebijakan menteri sebelumnya Susi Pujiastuti yang menenggelamkan kapal pencuri ikan dengan cara diledakkan di tengah laut.

Menurut Bambang Haryo Soekartono, praktisi dan pemerhati sektor transportasi logistik, peledakan kapal pada masa menteri Susi Pujiastuti itu melanggar banyak regulasi dan menyebabkan kerugian besar dari sisi lingkungan hidup dan ekonomi.

“Dampak negatifnya (peledakan kapal) lebih besar. Akibat tindakan itu, terjadi pencemaran laut sebab banyak unsur anorganik dari serpihan dan bangkai kapal yang menjadi limbah, seperti cat, oli, bahan bakar, plastik dan sebagainya,” kata Bambang Haryo, Sabtu (30/11).

Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menjelaskan, peledakan yang menyebabkan serpihan kapal menjadi sampah yang berserakan di laut melanggar aturan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang melarang bahan anorganik dibuang ke laut.

Peledakan kapal juga melanggar konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) dari International Maritime Organization (IMO) dan Undang-Undang No. 17/2015 tentang Pelayaran.

Dalam UU Pelayaran yang merupakan ratifikasi regulasi IMO, kapal yang tenggelam wajib diangkat atau diapungkan, apalagi jika mengganggu alur pelayaran. 

“Kapal yang tenggelam titik koordinatnya pun harus diketahui dan dilindungi dengan oil boom supaya tidak mencemari laut. Kapal bisa saja ditenggelamkan tetapi pada kedalaman di atas 1.000 meter dan tidak mengganggu pelayaran, serta harus dipastikan bebas limbah,” jelas Bambang Haryo.

Anehnya, peledakan kapal pada masa menteri Susi Pujiastuti justru dilakukan di pesisir sehingga berpotensi mengganggu pelayaran dan merusak lingkungan.

Padahal, Pasal 229 UU Pelayaran jelas menyatakan setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas kotoran, sampah serta bahan kimia beracun ke perairan. Sanksinya diatur dalam pasal 325 yaitu pidana penjara 2 tahun dan denda Rp300 juta.

Sebagai contoh, tutur Bambang Haryo, Kapal MV Viking yang dikandaskan dengan cara dibom pada 14 Maret 2016 di dekat Pantai Pasir Putih Pangandaran, Jawa Barat, pada Juni 2016. Limbah kapal berukuran 1.322 GT itu sempat bocor sehingga mencemari air laut dan pantai di sekitarnya.

Menurut Bambang, pencemaran dari peledakan kapal jelas-jelas melanggar Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 99 UU itu menyebutkan, setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan penjara 1-3 tahun dan denda Rp1 miliar-Rp3 miliar.

Bambang Haryo mendukung pandangan Menteri KKP Edhy Prabowo untuk menghentikan peledakan kapal dan mencari cara lain yang berorientasi kepada kesejahteraan nelayan.

“Saya yakin Pak Edy tidak akan melanjutkan kebijakan peledakan kapal karena dampak negatifnya lebih besar daripada keuntungan ekonominya,” ujarnya.

Dia khawatir jika kebijakan itu dilanjutkan, kepercayaan investor dan buyer perikanan Indonesia di luar negeri akan hilang, karena khawatir ikan dari Indonesia tercemar.

“Kepercayaan dunia pelayaran juga akan merosot karena mereka khawatir alur pelayaran terganggu akibat banyaknya kapal tenggelam di perairan Indonesia,” kata Bambang Haryo.

Artikel ini telah dibaca 226 kali

loading...
Baca Lainnya

Sinergitas Warganet dan Masyarakat Mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

Oleh : Indah Rahmawati Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf telah resmi terbentuk pada Oktober 2019. Dalam Periode keduanya...

6 Desember 2019, 21:43 WIB

BIN Menjadi Kunci Stabilitas Papua

Setelah terjadi beberapa aksi massa pada bulan Agustus dan September 2019 kemarin sebagai rentetan kejadian...

6 Desember 2019, 08:09 WIB

Rocky Gerung Menghina Simbol Negara Pantas Dihukum

Oleh : Ahmad Pahlevi Rocky Gerung dianggap menistakan Pancasila serta menghina Presiden Jokowi. Bahkan secara...

5 Desember 2019, 22:28 WIB

Lihat, Lisda Hendrajoni Kutuk Perkosaan Anak Bawah Umur di Padang

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni mengutuk keras kasus pemerkosaan dan sodomi...

5 Desember 2019, 22:15 WIB

State Civil Apparatus and Social Media

By : Amanda Being state civil apparatus or known called as ASN/PNS is proudly itself...

5 Desember 2019, 09:31 WIB

Mewaspadai Separatis OPM Memanfaatkan Isu HAM Untuk Mendiskreditkan Pemerintah RI

Oleh : Sabby Kosay Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus merongrong kedaulatan Indonesia dengan...

5 Desember 2019, 06:55 WIB

loading...