Jumat, 13 Desember 2019 - 18:21 WIB

Dianggap Tidak Bisa Jaga Hutan, Koalisi LSM Dan Mapala Se-Sumsel Meminta Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Untuk Mundur

Koordinator Koalisi LSM dan Mapala Se Sumsel, Ali Goik meminta supaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan mundur dari jabatan jika tidak mampu menjaga hutan harapan yang ada di Sumatera Selatan.

Hal tersebut disampaikan Ali Goik terkait rencana PT MBJ membuka jalan batubara yang akan membelah hutan harapan yang ada di wilayah Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

“Kalau tak bisa jaga hutan alam dataran rendah yang tersisa di Sumsel mundur saja jadi menteri,” ujar Ali Goik melalui siaran persnya, Kamis (12/12/2019).

Ali Goik menjelaskan bahwa didalam hutan alam tersebut terdapat komunitas manusia dan merupakan habitat hewan yang mendapat perlindungan negara. Menurutnya dengan dibukanya jalan batubara akan membuka peluang bagi para penjahat untuk merusak hutan harapan yang memiliki sumber air dan perikanan bagi penduduk hilir sungai Batanghari.

“Alasan kita menolak PT MBJ beroperasi di hutan harapan, Pertama, hutan alam tersebut menjadi rumah bagi komunitas suku kubu yang merupakan suku asli sumatera selatan. Kedua, didalam hutan alam tersebut menjadi tempat hidup habitat hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Sumatera Selatan. Ketiga, berpotensi besar membuka akses jalan maraknya aksi-aksi ilegal logging, illegal mining serta perambahan lahan. Keempat, hutan alam tersebut sebagai sumber air, cathment area, dan potensi perikanan sungai bagi daerah hilir,” ungkapnya.

Sebelumnya Koalisi Anti Perusakan Hutan Sumatera Selatan-Jambi telah mencurigai penerbitan Permen LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Koalisi beranggotan 35 LSM itu menduga, Permen yang mulai berlaku 24 April 2019, diterbitkan untuk memudahkan PT Marga Bara Jaya (MBJ) mendapatan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk membangun jalan khusus angkutan batubara melewati kawasan Hutan Harapan, yang merupakan hutan tropis dataran rendah tersisa di Sumatera.

Permen LHK Nomor P.7 itu menurut Ali Goik, diterbitkan untuk mengganti Permen LHK Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018. Padahal, Permen LHK nomor P.27 itu diterbitkan 13 Juli 2018, atau baru 8 bulan berlaku.

“Penerbitan Permen LHK itu janggal karena belum setahun berlaku tapi sudah diganti. Kami curiga, kehadiran Permen yang baru adalah untuk mengakomodasi PT MBJ agar bisa membangun jalan khusus angkutan batubara melewati Hutan Harapan,” ujar Ali Goik yang juga direktur Yayasan Depati ini.

Kecurigaan koalisi LSM dua propinsi ini beralasan. Pada Permen LHK yang lama, Pasal 12 Ayat
(1) huruf a menyebutkan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Hutan Harapan dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) berdasarkan IUPHHK-RE yang diterbitkan KLHK.

Pada Permen LHK yang baru, sebetulnya tidak ada yang diubah, tapi ada penambahkan pada Pasal 12 Ayat 1 huruf c, yang sebelumnya tidak ada. Bunyi Pasal 12 Ayat 1 huruf c adalah, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap permohonan untuk kegiatan jalan angkut produksi pertambangan.

“Kita tidak menolak investasi yang dilakukan oleh negara, yang kita tolak adalah jalan khusus tambang tersebut akan membelah hutan Alam yang tersisa,” pungkas Ali.

Artikel ini telah dibaca 114 kali

loading...
Baca Lainnya

Diduga Terlibat Korupsi, Ruang Kerja Bupati Muara Enim Disegel KPK.

Palembang – Ruang kerja Bupari Muara Enim Sumatera Selatan disegel oleh KPK. Hal ini dilakukan...

3 September 2019, 08:45 WIB

Kiat Pesat TPID Pemkab Blitar Atasi Harga Telur Biar Stabil

Blitar – Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Blitar, telah memfasilitasi antara Koperasi...

31 Oktober 2018, 05:41 WIB

loading...