Sidoarjo – Bambang Haryo Soekartono,anggota DPR-RI periode 2014-2019, kamis (12/12) turun melihat langsung wilayah terdampak lumpur Sidoarjo di Desa Gempol Sari, kecamatan Tanggulangin.
Dalam kunjungannya itu, Bambang Haryo didampingi puluhan pendukungnya. Tiba di Gempol sari sekira pukul 12.30 WIB, Bambang Haryo yang mengenakan peci dan kemeja putih lengan panjang itu, bergegas menuju kantor Kepala Desa Gempol Sari, dia ditemui kepala desa.
Berbincang-bincang di aula balai desa sekitar 30 menit, Bambang Haryo bersama Kepala Desa Gempol Sari, Syahcroni langsung meninjau area terdampak sisi timur kawasan Lumpur Sidoarjo.
Tanggul yang tinggi, tak menurunkan semangat Bambang Haryo untuk menuju titik lumpur Sidoarjo. Ya, diatas tanggul, Bambang Haryo lalu meninjau dan menanyakan perihal lumpur Sidoarjo.
Dari penjelasan pusat pengendalian lumpur Sidoarjo (PPLS) bahwa air yang ada di kawasan lumpur lapindo ini naik, yakni, dari ketinggian elevasi 4 meter, ke 6 meter dan nyaris sentuh angka 7 meter. Kemudian, tim PPLS memberitahu jika pompa air hanya 1 yang berfungsi, dan sekarang ini juga menggunakan kapal keruk.
“Ini batas maksimum dan membahayakan masyarakat, Untuk itu Pompa Air harus difungsikan maksimal dari 75% yang tidak berfungsi”Kata Politisi Partai Gerindra yang digadang-gadang maju sebagai Calon Bupati Sidoarjo 2020, di lokasi.
Bambang Haryo juga meminta Badan SAR Nasional dan BPBD Sidoarjo supaya wajib ditempatkan di sekitar Porong.
“Basarnas dan BPBD Wajib ditempatkan di sekitar Porong untuk melindungi masyarakat bila sewaktu-waktu terjadi bencana”Ungkap Bambang.
Sementara itu, mengenai peta terdampak. Bambang Haryo mengungkapkan, harusnya peta terdampak diperluas untuk antisipasi bila terjadi bencana, baik Tanah Desa (TKD) yang belum diakui sebagai lokasi terdampak, Dan masyarakat yang tidak terdampak tetapi akan berpotensi, harus di asuransikan oleh Pemerintah.
“Baik tanah maupun rumahnya dijamin oleh Asuransi, agar mereka merasa nyaman dan aman.”Sambung Bambang, mengenai hal itu, saat menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2014-2019 dirinya pun telah mengusulkan kepada Menteri keuangan, agar dapat mengasuransikan warga. Ucap BHS.
