Sabtu, 21 Desember 2019 - 22:35 WIB

Jokowi Beri Batas Waktu Tiga Bulan Menyelesaikan Lahan Kilang GRR Tuban

TUBAN – Kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI Tuban) di Kabupaten Tuban, Sabtu, (21/12/2019). Kenjungan Presiden RI di dampingi Mentri BUMN, Gubernur Jatim dan Forkompimda Jawa Timur, Pangdam V dan Kapolda Jatim.

Kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Jenu, Tuban dari Surabaya melalui darat dan mendapat pengawalan ketat oleh pihak keamanan.

Pantauan deliknews.com dilapangan Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Tohir, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaya Purnama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Utama Tuban Petro. Turut hadir juga  jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur: Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya Jatim dan rombongan dari Forpimda Kabupaten Tuban.

Dalam jumpa pres Presiden RI Joko Widodo menjawab pertanyaan dari awak media tentang permasalahan lahan kilang yang saat ini masih ada kendala sedikit tentang sengketa dalam pembebasan lahan. Jokowi menegaskan bahwa persoalan lahan harus diselesaikan dalam waktu dekat ini.

“Tadi saya sudah mendapat informasi tentang kilang Pertamina Grass Root Refinery (GRR) Tuban jika saat ini masih meyelesaikan soal pembebasan lahan. Presiden Jokowi menyampaikan jangan sampai ada masalah atau hambatan dalam pembangunan kilang GRR Tuban. Saya beri batasan waktu tidak bisa lebih lagi dari 3 bulan dari sekarang. Kalau sanggup bilang saja sanggup. Kalau tidak, ngomong sama saya” ujar Joko Widodo.

Usai jumpa pres dari Presiden RI Joko Widodo, di tempat yang sama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, menyampaikan di depan awak media. Lahan kilang untuk Pertamina Grass Root Refinery (GRR) masih memerlukan tambahan lahan. Dan memang masih ada lahan milik warga yang belum terselesaikan.

“Terkait lahan kita ada dua opsi. Apakah lahan yang milik warga kami lanjutkan untuk luasan atau reklamasi. Kalau memang harus reklamasi kami juga sudah mendapatkan ijin dari Kemenhub. Reklamasi juga sudah berjalan,” ujar Nicke Widyawati. (jat)

Artikel ini telah dibaca 66 kali

loading...
Baca Lainnya

Masyarakat Apresiasi Pembangunan Jalan Trans Papua

Oleh : Rebecca Marian Pembangunan di Papua sangat diapresiasi oleh masyarakat. Mereka merasa lebih maju...

25 November 2020, 20:04 WIB

Masyarakat Menolak Safari Habib Rizieq di Daerah

Oleh : Abdul Rahman Terjadi banyak penolakan terhadap safari ceramah yang akan dihadiri oleh Habib...

25 November 2020, 15:09 WIB

Hoax UU Cipta Kerja Hambat Pemulihan Ekonomi

Oleh : Alfisyah Dianasari UU Cipta Kerja lahir dengan banyak penolakan dari buruh dan masyarakat...

25 November 2020, 14:57 WIB

Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Halal

Oleh : Edi Jatmiko Sebentar lagi vaksin covid-19 akan diluncurkan di indonesia. Masyarakat tak perlu...

25 November 2020, 14:43 WIB

UU Cipta Kerja Bantu Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi

Oleh : Alfisyah Dianasari Pemulihan ekonomi menjadi fokus pemerintah di masa pandemi. Memang tak hanya...

24 November 2020, 23:25 WIB

PT LIB Bertemu Kabaharkam Polri, Liga 1 dan 2 Siap Digelar Februari 2021

JAKARTA – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menerima audiensi dari...

24 November 2020, 22:42 WIB

loading...