Sabtu, 21 Desember 2019 - 22:35 WIB

Jokowi Beri Batas Waktu Tiga Bulan Menyelesaikan Lahan Kilang GRR Tuban

TUBAN – Kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI Tuban) di Kabupaten Tuban, Sabtu, (21/12/2019). Kenjungan Presiden RI di dampingi Mentri BUMN, Gubernur Jatim dan Forkompimda Jawa Timur, Pangdam V dan Kapolda Jatim.

Kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Jenu, Tuban dari Surabaya melalui darat dan mendapat pengawalan ketat oleh pihak keamanan.

Pantauan deliknews.com dilapangan Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Tohir, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaya Purnama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Utama Tuban Petro. Turut hadir juga  jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur: Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya Jatim dan rombongan dari Forpimda Kabupaten Tuban.

Dalam jumpa pres Presiden RI Joko Widodo menjawab pertanyaan dari awak media tentang permasalahan lahan kilang yang saat ini masih ada kendala sedikit tentang sengketa dalam pembebasan lahan. Jokowi menegaskan bahwa persoalan lahan harus diselesaikan dalam waktu dekat ini.

“Tadi saya sudah mendapat informasi tentang kilang Pertamina Grass Root Refinery (GRR) Tuban jika saat ini masih meyelesaikan soal pembebasan lahan. Presiden Jokowi menyampaikan jangan sampai ada masalah atau hambatan dalam pembangunan kilang GRR Tuban. Saya beri batasan waktu tidak bisa lebih lagi dari 3 bulan dari sekarang. Kalau sanggup bilang saja sanggup. Kalau tidak, ngomong sama saya” ujar Joko Widodo.

Usai jumpa pres dari Presiden RI Joko Widodo, di tempat yang sama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, menyampaikan di depan awak media. Lahan kilang untuk Pertamina Grass Root Refinery (GRR) masih memerlukan tambahan lahan. Dan memang masih ada lahan milik warga yang belum terselesaikan.

“Terkait lahan kita ada dua opsi. Apakah lahan yang milik warga kami lanjutkan untuk luasan atau reklamasi. Kalau memang harus reklamasi kami juga sudah mendapatkan ijin dari Kemenhub. Reklamasi juga sudah berjalan,” ujar Nicke Widyawati. (jat)

Artikel ini telah dibaca 50 kali

loading...
Baca Lainnya

Omnibus Law Cipta Kerja Menguntungkan Para Pencari Kerja

Oleh : Adiarso Wibowo Peresmian omnibus law Cipta Kerja dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia, terutama para...

18 September 2020, 22:22 WIB

PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN MEDIA PENTING DALAM UPAYA MENANGGULANGI PANDEMI COVID-19

Oleh : Alfisyah Kumalasari Wabah pandemi Covid 19 di Indonesia tidak terasa telah memasuki bulan...

18 September 2020, 21:48 WIB

Menarik, Alumni AKABRI 89 Bagikan 2.500 Paket Sembako dan 35.000 Masker di Kaltim

KALTIM  – Personel TNI-Polri alumni AKABRI tahun 1989, yang menamakan diri Altar 89, kembali menggelar...

18 September 2020, 10:40 WIB

Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan saat Pilkada

Oleh : Danila Triwahyuni Pemilihan kepala daerah langsung akan diadakan akhir tahun ini. Kali ini,...

17 September 2020, 17:11 WIB

Kabareskrim Polri Diminta Usut Tuntas Terbakarnya Gedung Kejagung, Ini Kata Ketum BPI KPNAN-RI

Jakarta – BPI KPNAN RI apresiasi Kabareskrim Polri untuk usut tuntas bila ada ditemuan unsur...

17 September 2020, 17:09 WIB

Kalangan Masyarakat Menolak Keberadaan KAMI

Oleh: Lisa Pamungkas Keberadaan KAMI menjadi kontroversi karena gagal mendapat dukungan rakyat. Bahkan mulai dari...

17 September 2020, 15:07 WIB

loading...