Senin, 30 Desember 2019 - 19:13 WIB

Mendukung Penumpasan Gerakan Separatis Papua

Oleh : Rebecca Marian

Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai musuh utama negara memang harus dilawan. Karena pergerakkan mereka tak hanya mengindikasikan kekacauan saja, namun kekejian yang mereka lakukan sudah melampaui batas dan harus ditindak secara tegas. Oleh sebab itu, masyarakat mendukung sikap tegas TNI/Polri guna menumpas gerakan separatis Papua.

Berbicara tentang OPM seolah tak ada habisnya. Mereka terus mencari cara agar dapat memisahkan diri dari NKRI. Banyak nama pentolan OPM yang dinilai mahir mencari celah untuk melancarkan serangan.

Sebut saja, Egianus Kogoya. Namanya ,mulai santer terdengar, pasca serangan brutal yang menelan para pekerja proyek di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Pengamat Terorisme, Sidney Jones menyebutkan, kelompok Egianus Kogoya merupakan tunas dari kelompok pimpinan Kelly Kwalik, komandan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tewas pada tahun 2009 silam.

Menariknya, Egianus dikenal lebih militan dan mayoritas anggotanya masih berusia muda.
Selain itu adapula Nama Goliath Tabuni yang juga cukup populer karena kekejiannya.

Ia dinilai tak segan membantai korban yang tak sejalan dengan dirinya. Goliath berhasil dibekuk aparat keamanan saat dirinya tengah mencari pasokan senjata. Yang katanya akan digunakan melakukan penyerangan saat perayaan hari lahir OPM beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Bupati Nduga, Yairus Gwijangge, mendukung tim gabungan dari TNI dan Polri guna mengejar kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) atau organisasi papua merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya, karena telah menembak mati belasan pekerja jalan trans Papua dari PT Istaka Karya pada awal Desember tahun 2018.

Ia mempersilakan aparat TNI dan Polri untuk melakukan penegakan hukum. Harapannya TNI dan Polri mampu bertugas secara professional. TPN/OPM atau KKSB adalah musuh bangsa, silakan kejar mereka, asal rakyat saya tidak jadi korban, imbuh Yairus.

Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh KKSB dibawah naungan Egianus Kogoya merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak berperikemanusiaan. Tindakan tersebut telah membuat kekacauan. Termasuk melakukan pembunuhan terhadap warga sipil didaerah tersebut.

Akibat kekerasan yang dilakukan KKSB, masyarakat Nduga menjadi trauma. Sementara pemerintah melalui TNI dan Polri memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari segala aksi kekerasan dan kebrutalan KKSB tersebut.

Yairus pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak, termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPRP Yunus Wonda yang begitu peduli untuk mengambil sikap terkait wilayah konflik, Nduga.

Terkait pernyataan Wakil Bupati Nduga yang meminta menarik pasukan TNI dan Polri, ini adalah suatu kesalahpahaman. Dirinya hendak meluruskan bahwa hal tersebut salah. Dirinya meminta TNI dan Polri untuk mengejar para pelaku kekerasan.

Sebelumnya, dilaporkan Pada 1 dan 2 Desember 2018 silam, sebanyak 28 pekerja jalan trans-Papua dari PT Istaka Karya menjadi korban kekerasan dari kebiadaban KKSB pimpinan Egianus Kogoya bersama puluhan anak buahnya. Dari aksi itu, 17 pekerja ditemukan tewas, 4 di antaranya masih dilakukan pencarian oleh tim gabungan TNI dan Polri, sementara sisanya telah kembali bersama keluarga.

Bahkan, 5 personel TNI dan Polri tak luput dari aksi tersebut. Satu di antaranya tewas atas nama Sertu Anumerta Handoko, 4 lainnya luka berat dan juga ringan. Di pihak warga Nduga juga tersiar 3 hingga 4 orang lainnya telah dikabarkan tewas.

Selama belum ada titik temu antara OPM dan pemerintah RI, sepanjang itu pula konflik akan terus ada di tanah Papua. Tak hanya menyiagakan diri dengan para personel militer di lapangan, Indonesia juga harus memiliki kekuatan penuh di jalur politik sebagai salah satu penguat. Bukan apa-apa, cara-cara seperti Benny Wenda yang mendapat atensi dari Dewan Kota Oxford, Inggris, sudah saatnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah Republik Indonesia.
Bukan tak mungkin seiring berjalannya waktu, dunia Internasional akan berubah pikiran.

Mengingat licinnya para OPM ini bermain peran. Mereka mampu memutarbalikkan fakta seolah merekalah yang tengah berjuang karena ditindas. Padahal mereka sendirilah biang kekacauan dan keruwetan yang menyebabkan konflik berkepanjangan di wilayah Papua.
Kiranya, untuk siapakah kemerdekaan ini diperjuangkan? Jika warganya saja ditindas dan dijadikan korban kekerasan juga pembunuhan.

Apa sesungguhnya esensi dadi Papua Merdeka? Jika rakyatnya saja telah memutuskan untuk merdeka dan menjadi bagian dari NKRI. Maka dari itu pemerintah tidak boleh lengah atas upaya adu domba yang dilakukan OPM ini. Karena mereka akan terus mencari kesempatan guna meluluskan kepentingannya.

Penulis adalah pengamat sosial politik

Artikel ini telah dibaca 96 kali

loading...
Baca Lainnya

Mengapresiasi Pemerintah Susun Rencana Vaksinasi Covid-19

Oleh : Edi Jatmiko Pemerintah sedang menyusun skema vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Masyarakat pun mengapresiasi...

30 September 2020, 23:19 WIB

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Terus Dilaksanakan

Oleh : Aditya Akbar Pemerintah terus berusaha memulihkan sektor perekonomian, meskipun saat ini fokus untuk...

30 September 2020, 22:55 WIB

RUU Cipta Kerja Menambah Kesejahteraan Pekerja Kontrak

Oleh : Rita Efendi Pemerintah telah menginisiasi RUU Cipta Kerja melalui konsep Omnibus Law. Peraturan...

30 September 2020, 22:05 WIB

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Untungkan Pekerja dengan Pengaturan Upah Minimum yang Layak

Oleh : Ade Kurniawan Para pekerja deg-degan menunggu peresmian omnibus law RUU Cipta Kerja, karena...

30 September 2020, 05:35 WIB

Masyarakat Harus Disiplin Laksanakan 3 M

Oleh : Zulfikar Penambahan pasien Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk...

30 September 2020, 05:23 WIB

Waspada Manuver KAMI Politisasi Isu PKI

Oleh : Edi Jatmiko Jelang peringatan peristiwa gerakan 30 september, selalu ada isu kebangkitan PKI...

30 September 2020, 05:17 WIB

loading...