Bambang Haryo Ungkap Masalah Sektor Kelautan dan Perikanan

  • Whatsapp
Bambang Haryo Soekartono, di Kemenko Maritim dan Investasi, Selasa (7/1)
Bambang Haryo Soekartono, di Kemenko Maritim dan Investasi, Selasa (7/1)

Jakarta – Dewan penasehat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur, Bambang Haryoo Soekartono memaparkan sejumlah persoalan pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Kepada media di Jakarta, Selasa (7/1) Anggota DPR-RI periode 2014-2019 itu mengatakan bahwa kondisi industri perikanan yang khususnya melibatkan Nelayan saat ini mengalami keterpurukan, lantaran banyak kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Menteri KKP Sebelumnya Susi Pudjiastuti tidak sesuai dengan kebutuhan mendasar dari dunia Perikanan.

Muat Lebih

Menurut Bambang, salah satunya adalah adanya pembentukan Satgas 115 berdasarkan Perpres 115 tahun 2015 tentang SATGAS Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Tugas utama dari Satgas, kata Bambang, adalah mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.

Padahal, lanjut Bambang, berdasarkan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran telah disebutkan tentang adanya Coast Guard yang pada fungsinya melakukan penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan Pantai yang dalam fungsinya bertanggungjawab kepada Presiden.

“Apabila diuraikan fungsi Coast Guard berdasarkan Pasal 277 ayat (1) huruf d UU No 17 tahun 2008 ttg Pelayaran disebutkan bahwa fungsi Coast Guard adalah melaksanakan tugas pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta ekspolrasi dan eksploitasi kekayaan laut” Jelas Bambang.

Maka fungsi dari Satgas 115 sebnrnya, sambung dia, telah tercantum dalam fungsi Coast Guard yg ada di UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran . Akan tetapi sejak diundangkannya UU tersebut hingga saat ini, Presiden belum menerbitkan peraturan yg mengatur lebih lanjut terkait fungsi dan tugas dari Sea and Coast Guard tersebut.

Seharusnya, Kata Bambang, apabila memang Pemerintah berkomitmen untuk melindungi semua sumber potensial perekonomian Indonesia dari sektor laut secara keseluruhan demi sebesar besarnya kemakmuran rakyat, sudah tentu Sea and Coast Guard harus segera dibentuk dan dibuat peraturan tindak lanjutnya serta Pemerintah juga harus memiliki Armada Laut yg kuat untuk menjaga keamanan dan keselamatan sektor tersebut. Ungkapnya.

Lebih lanjut, Bambang mengaku dirinya tidak setuju dengan adanya Permen KP No 32 tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang melarang penggunaan cantrang (Jaring Aktif) yg juga berakibat beralihnya pengunaan dengan menggunakan gillnet (Jaring Pasif).

“Penggunaan Gillnet trsbut dalam mengganggu pelayaran dunia khususnya sperti di wilayah perairan Laut Natuna karena dalam penggunaannya dapat mencakup wilayah hingga 10 km. Padahal nelayan dari negara Vietnam, Tiongkok dll menggunakan Pukat”Jelas Bambang.

Bambang pun secara jelas menerangkan sejumlah regulasi yang merugikan industri perikanan, yakni Peraturan Dirjen Tangkap melalui SE No. D.1234/DJPT/PI.470.D4/31/12/2015 ttg Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/ SIPI / SIKPI yang dimana dengan pembatasan maksimum kapal tangkap berukuran 150 GT akan menimbulkan banyak kerugian seperti, kapal tidak dapat berlayar hingga lebih dari 12 Mil karena tidak mampu menghadapi gelombang yang besar dan Efisiensi daya angkut hasil ikan yg tidak visible dari sisi ekonomis dan teknis

Karena itu, Bambang berharap di bawah koordinasi Menteri KKP Edhy Prabowo, dapat dilakukan perubahan regulasi dan kebijakan yang selama ini telah menyulitkan dunia industri perikanan Indonesia khsusnya masyarakat nelayan kecil demi mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar besarnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan. Tutup Bambang.

Pos terkait