Sabtu, 11 Januari 2020 - 10:08 WIB

Gedung Kebudayaan Sumatera Barat

Gedung Kebudayaan Sumatera Barat

Temuan di Dinas PUPR Pemprov Sumbar Capai Ratusan Juta

Padang, – Beberapa kegiatan proyek kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun anggaran 2018 diduga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dugaan temuan itu, kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan belum dibayarkan sebesar Rp 849 juta lebih.

Pertama, dugaan kelebihan perhitungan final quantity atas pembangunan Gedung Kebudayaan Sumtera Barat sebesar Rp199 juta lebih. Kedua, dugaan denda keterlambatan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan belum dibayarkan sebesar Rp89 juta lebih.

Baca juga : Disurati Soal Dugaan Temuan, Bupati Pasaman Tidak Membalas

Ketiga, dugaan kelebihan pembayaran pada paket Peningkatan Jalan Guguk Cino -Sawahlunto sebesar Rp74 juta lebih. Keempat, dugaan denda keterlambatan belum dibayarkan pada Dinas PUPR sebesar Rp486 juta lebih.

Menyoal permasalahan tersebut, Deliknews.com menyurati Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumbar pada November 2019 lalu.

Jawaban surat itu ditandatangi Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumbar Fahtol Bari diterima Deliknews.com pada 10 Januari 2020.

Fahtol Bari membenarkan adanya kelebihan perhitungan final quantity atas bangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat dan denda keterlambatan atas belanja modal untuk beberapa kegiatan.

Dikatakannya, pihak rekanan sudah melakukan pembayaran kelebihan penghitungan final quantity pada tanggal 14 Juni 2019 lalu.

Baca juga : Deliknews dan LSMĀ Fopbindo Sumbar Mitra BPK

Dijelaskan Fahtol Bari, kelebihan pembayaran final quantity bukan kesalahan dalam analisa harga satuan maupun dalam hal pengadaan barang dan jasa, namun karena dalam pekerjaan terkadang ada hal-hal yang tidak dapat secara matematika sehingga terjadi kesalahan pengungkapan secara administrasi.

Sementara untuk denda keterlambatan karena ada pekerjaan lewat tahun anggaran pada tahun anggaran 2018, telah dibayarkan oleh rekanan pada tahun berikutnya (tahun 2019) karena pembayaran pekerjaan lewat waktu kepada rekanan juga dianggarakan di APBD-P 2019.

Menurut Fahtol Bari, ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditunjuk sebagai PA, KPA, PPTK maupun Rekanan Pengawas sudah melakukan pengawasan sabagaimana seharusnya. Kedepannya Dinas PUPR Pemprov Sumbar akan tetap meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan proyek kontruksi.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 175 kali

loading...
Baca Lainnya

Kapolresta Tangerang Bina Komunitas Jadi Pelopor Pelaksanaan Protokol Kesehatan

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membina komunitas masyarakat untuk menjadi...

22 September 2020, 14:36 WIB

Rencana Aksi Unras Dibatalkan, Polsek Balaraja Gelar Apel Konsolidasi

TANGERANG – Jajaran Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten menggelar apel konsolidasi pengamanan penyampaian pendapat...

22 September 2020, 14:31 WIB

Polsek Tigaraksa Semprot Disinfektan dan Bagi Ratusan Masker ke Ponpes Al Falah

TANGERANG – Guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, jajaran Polsek Tigaraksa Polresta Tangerang...

22 September 2020, 14:26 WIB

Cegah Covid-19, Personel Polresta Tangerang Diberi Extra Fooding

TANGERANG – Berbagai upaya dilakukan oleh jajaran Polresta Tangerang Polda Banten dalam menjaga stamina para...

22 September 2020, 13:50 WIB

Kurang Dari 24 Jam Polsek Bukit Batu Ungkap Identitas Mayat Mr X

Palangka Raya – Kepolisian Sektor Bukit Batu berhasil mengungkap identitas mayat Mr. X yang ditemukan...

22 September 2020, 00:31 WIB

Sertifikat Ganda ! BPD Bali Bantah Serobot Tanah Tapi Tidak Tahu Muasal

Denpasar – Sebidang tanah luas 3,85 are di Jalan Gadung, Desa Dangin Puri Kangin, Kec....

Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan BPD Bali, IB Gede Ary Wijaya Guntur.

21 September 2020, 21:05 WIB

loading...