Rabu, 15 Januari 2020 - 06:18 WIB

Mendukung Pemerintah Memberangus OPM dan sayap Politiknya

Oleh : Wilnas dan Tony Priyono

Keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan “sayap politiknya” seperti ULMWP, WPNA, NRFPB, AMP, KNPB dan organisasi organisasi sipil lainnya menjadi ap dalam sekam yang menggerogoti kemajuan Papua dan keutuhan NKRI. Masyarakat mendukung sikap tegas Pemerintah untuk memberangus kelompok tersebut di setiap wilayah kedaulatan Indonesia.

Mengapa wajib dilarang? Jika TPN/OPM melakukan tindakan kriminal dan melanggar HAM seperti membunuh warga sipil seperti pekerja pembuatan jalan tol, tukang ojek, warga pendatang dan lain lain, maka ULMWP dkk melakukan tindakan yang menodai demokrasi seperti menyuarakan self determination dan referendum padahal integrasi Papua sudah final, memperingati hari aneksasi Papua setiap 1 Mei padahal tanggal tersebut adalah hari integrasi Papua, menyoal New York Agreement padahal hal tersebut sudah sah, membuat KTP sendiri seperti NRFPB dan melakukan ibadah syukur menyuarakan dukungan separatisme dan sebagainya.

Diduga oleh aparat intelijen dan penegak hukum, eksisnya TPN/OPM dan “sayap politik” nya karena adanya penyelewengan penggunaan dana6 Otsus yang selama ini longgar pengawasannya, bahkan selalu mendapat predikat “WTP alias Wajar Tanpa Pemeriksaan”.

Kondisi diperparah dengan oknum birokrasi pemerintahan yang pro terhadap OPM dan sekutunya, bahkan jika akan diperiksa, “langsung kabur” keluar negeri tanpa izin.

Beberapa oknum mahasiswa asal Papua terutama yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP yang eksis di beberapa provinsi dan kota/kabupaten juga pro separatis terbukti sering meneriakkan referendum sebagai solusi final mengatasi masalah Papua, dimana aktifitas mereka sudah terendus oleh aparat negara dan tinggal ditindak secara keras saja, apalagi diduga mereka dibiayai oleh dana Otsus, sementara banyak mahasiswa asal Papua yang memiliki rasa nasionalisme tidak mendapat kucuran dana Otsus.

Penulis adalah pemerhati masalah Papua.

Artikel ini telah dibaca 32 kali

loading...
Baca Lainnya

Omnibus Law Cipta Kerja Menguntungkan Para Pencari Kerja

Oleh : Adiarso Wibowo Peresmian omnibus law Cipta Kerja dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia, terutama para...

18 September 2020, 22:22 WIB

PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN MEDIA PENTING DALAM UPAYA MENANGGULANGI PANDEMI COVID-19

Oleh : Alfisyah Kumalasari Wabah pandemi Covid 19 di Indonesia tidak terasa telah memasuki bulan...

18 September 2020, 21:48 WIB

Menarik, Alumni AKABRI 89 Bagikan 2.500 Paket Sembako dan 35.000 Masker di Kaltim

KALTIMĀ  – Personel TNI-Polri alumni AKABRI tahun 1989, yang menamakan diri Altar 89, kembali menggelar...

18 September 2020, 10:40 WIB

Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan saat Pilkada

Oleh : Danila Triwahyuni Pemilihan kepala daerah langsung akan diadakan akhir tahun ini. Kali ini,...

17 September 2020, 17:11 WIB

Kabareskrim Polri Diminta Usut Tuntas Terbakarnya Gedung Kejagung, Ini Kata Ketum BPI KPNAN-RI

Jakarta – BPI KPNAN RI apresiasi Kabareskrim Polri untuk usut tuntas bila ada ditemuan unsur...

17 September 2020, 17:09 WIB

Kalangan Masyarakat Menolak Keberadaan KAMI

Oleh: Lisa Pamungkas Keberadaan KAMI menjadi kontroversi karena gagal mendapat dukungan rakyat. Bahkan mulai dari...

17 September 2020, 15:07 WIB

loading...