Rabu, 15 Januari 2020 - 06:18 WIB

Mendukung Pemerintah Memberangus OPM dan sayap Politiknya

Oleh : Wilnas dan Tony Priyono

Keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan “sayap politiknya” seperti ULMWP, WPNA, NRFPB, AMP, KNPB dan organisasi organisasi sipil lainnya menjadi ap dalam sekam yang menggerogoti kemajuan Papua dan keutuhan NKRI. Masyarakat mendukung sikap tegas Pemerintah untuk memberangus kelompok tersebut di setiap wilayah kedaulatan Indonesia.

Mengapa wajib dilarang? Jika TPN/OPM melakukan tindakan kriminal dan melanggar HAM seperti membunuh warga sipil seperti pekerja pembuatan jalan tol, tukang ojek, warga pendatang dan lain lain, maka ULMWP dkk melakukan tindakan yang menodai demokrasi seperti menyuarakan self determination dan referendum padahal integrasi Papua sudah final, memperingati hari aneksasi Papua setiap 1 Mei padahal tanggal tersebut adalah hari integrasi Papua, menyoal New York Agreement padahal hal tersebut sudah sah, membuat KTP sendiri seperti NRFPB dan melakukan ibadah syukur menyuarakan dukungan separatisme dan sebagainya.

Diduga oleh aparat intelijen dan penegak hukum, eksisnya TPN/OPM dan “sayap politik” nya karena adanya penyelewengan penggunaan dana6 Otsus yang selama ini longgar pengawasannya, bahkan selalu mendapat predikat “WTP alias Wajar Tanpa Pemeriksaan”.

Kondisi diperparah dengan oknum birokrasi pemerintahan yang pro terhadap OPM dan sekutunya, bahkan jika akan diperiksa, “langsung kabur” keluar negeri tanpa izin.

Beberapa oknum mahasiswa asal Papua terutama yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP yang eksis di beberapa provinsi dan kota/kabupaten juga pro separatis terbukti sering meneriakkan referendum sebagai solusi final mengatasi masalah Papua, dimana aktifitas mereka sudah terendus oleh aparat negara dan tinggal ditindak secara keras saja, apalagi diduga mereka dibiayai oleh dana Otsus, sementara banyak mahasiswa asal Papua yang memiliki rasa nasionalisme tidak mendapat kucuran dana Otsus.

Penulis adalah pemerhati masalah Papua.

Artikel ini telah dibaca 2 kali

loading...
Baca Lainnya

Gubernur Jatim Siapkan Sembilan Titik Pemakaman Penderita Covid-19

Surabaya – Pemerintah provinsi Jawa Timur, bekerjasama dengan Perhutani menyediakan lahan pemakaman jenazah khusus kasus...

8 April 2020, 12:27 WIB

Mewaspadai Penyebaran Radikalisme Manfaatkan Pandemi Covid-19

Oleh : Aulia Hawa Kendati dunia sedang dilanda wabah yang merenggut ribuan nyawa, penyebaran radikalisme...

7 April 2020, 23:15 WIB

Soal Tarif Kapal Ferry, Kemenko Maritim dan Kemenhub Saling Lempar Tanggung Jawab

Jakarta – Kementerian Perhubungan dan Kemenko Maritim dan Investasi jangan saling lempar tanggung jawab mengenai...

Bambang Haryo

7 April 2020, 12:16 WIB

Pemerintah Daerah Siap Cegah Penyebaran Corona

Oleh : Aldia Putra Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 memicu kekhawatiran bagi semua pihak. Pemerintah...

7 April 2020, 11:25 WIB

Lisda Hendrajoni Cemas Pemerintah Lamban Tangani Covid-19

JAKARTA – Anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Lisda Hendrajoni mengaku cemas lantaran lambannya pemerintah...

7 April 2020, 10:54 WIB

Omnibus Law Ciptaker Perkuat Ekonomi Nasional

Oleh : Deka Prawira Pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia disinyalir akan berimplikasi bagi perekonomian...

6 April 2020, 21:43 WIB

loading...