Sabtu, 18 Januari 2020 - 10:21 WIB

Polres Ciamis Amankan Kades Bantardawa Karena Dana Desa

CIAMIS – Polres Ciamis Polda Jawa Barat mengamankan Kepala Desa Bantardawa, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis berinisial SH (51).

SH diduga menyelewengkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Ciamis, dan Banprov Jabar Tahun 2017.

Dalam aksinya, SH memerintahkan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) untuk mengurangi atau membatasi harga satuan pekerjaan fisik infrastruktur dalam pekerjaan rabat beton yang dibatasi dengan harga satuan seharga Rp750.000-800.000 permeter kubik.

Selain itu untuk pekerjaan paving blok dibatasi dengan harga satuan seharga Rp.60.000-70.000 permeter persegi.

Bahkan SH juga melakukan pinjaman uang pribadi dan mengalokasikan anggaran untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2017 kepada Perangkat Desa dan Staf Desa, Lembaga Desa, RT/RW dan Organisasi Desa.

“Tersangka juga telah memerintahkan Sekdes, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan & Bendahara Desa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD), Bankeu Kabupaten Ciamis, dan Banprov Jabar Tahun anggaran 2017 yang disesuaikan dengan proposal permohonan pencairan,” tegas Kapolres Ciamis, AKBP Bismo Teguh Prakoso, Sabtu (18/1/2020).

“Padahal dalam faktanya anggaran tersebut digunakan tidak sesuai proposal,” sambungnya.

Celakanya, SH juga tidak menyetorkan kewajiban pajak atas pembelian material kena pajak dari anggaran Dana Desa (DD), Bantuan Keuangan Kabupaten, dan Banprov tahun anggaran 2017 sebesar Rp.15.946.789,39.

Akibat tindakan tersangka, kerugian negara ditaksir hingga Rp. 165.000.000.

Adapun barang bukti yang diamankan adalah uang tunai sebesar Rp. 25 juta, Buki Rekening Desa, Proposal, Buki Kuitansi, SK Kepala Desa dan LPJ DD, Bankeu Kabupaten Ciamis dan Banprov tahun anggaran 2017.

SH dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi, pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Artikel ini telah dibaca 7080 kali

loading...
Baca Lainnya

Omnibus Law Cipta Kerja Menguntungkan Para Pencari Kerja

Oleh : Adiarso Wibowo Peresmian omnibus law Cipta Kerja dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia, terutama para...

18 September 2020, 22:22 WIB

PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN MEDIA PENTING DALAM UPAYA MENANGGULANGI PANDEMI COVID-19

Oleh : Alfisyah Kumalasari Wabah pandemi Covid 19 di Indonesia tidak terasa telah memasuki bulan...

18 September 2020, 21:48 WIB

Menarik, Alumni AKABRI 89 Bagikan 2.500 Paket Sembako dan 35.000 Masker di Kaltim

KALTIM  – Personel TNI-Polri alumni AKABRI tahun 1989, yang menamakan diri Altar 89, kembali menggelar...

18 September 2020, 10:40 WIB

Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan saat Pilkada

Oleh : Danila Triwahyuni Pemilihan kepala daerah langsung akan diadakan akhir tahun ini. Kali ini,...

17 September 2020, 17:11 WIB

Kabareskrim Polri Diminta Usut Tuntas Terbakarnya Gedung Kejagung, Ini Kata Ketum BPI KPNAN-RI

Jakarta – BPI KPNAN RI apresiasi Kabareskrim Polri untuk usut tuntas bila ada ditemuan unsur...

17 September 2020, 17:09 WIB

Kalangan Masyarakat Menolak Keberadaan KAMI

Oleh: Lisa Pamungkas Keberadaan KAMI menjadi kontroversi karena gagal mendapat dukungan rakyat. Bahkan mulai dari...

17 September 2020, 15:07 WIB

loading...