Senin, 20 Januari 2020 - 19:43 WIB

Pemindahan Ibukota Negara Mendukung Percepatan Pembangunan Bangsa

Oleh : Hananta

Upaya pemindahan ibukota negara akan segera terwujud. Hal ini digencarkan guna mendukung pemerataan kesejahteraan rakyat dan percepatan pembangunan bangsa.

Sudah sejak puluhan tahun lalu Jakarta menjadi ibukota Negara Indonesia. Layaknya sebuah ibukota yang disebut-sebut sebagai pusat perekonomian bangsa. Arus urbanisasi kian meningkat dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan penduduk pun demikian. Seolah menjadi tempat tujuan impian, banyak orang yang berhijrah ke Jakarta untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, seiring perkembangan zaman, Jakarta tak lagi mumpuni menampung desakan manusia-manusia yang tak berhenti berkembang biak.

Lapangan kerja yang dulunya bisa dijadikan pegangan kini sudah tak mampu merekrut para karyawan. Akibatnya pengangguran meningkat tajam, angka kriminalitas seolah menjadi konsumsi harian. Belum lagi masalah polusi. Menurut sejumlah survey, Jakarta memiliki kualitas udara paling buruk diantara kota lainnya di Indonesia dan dunia.

Maka dari itu, wacana pemindahan ibukota wajib didukung. Tak hanya akan merevitalisasi keadaan menjadi lebih baik. Namun juga akan berpengaruh di sektor ekonomi, yang mana nantinya mampu menggenjot pertumbuhannya kian melesat.

Berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median) telah menunjukkan terdapat 40,7% responden setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kota Kalimantan Timur. Alasan utama responden yang mendukung pemindahan ibu kota ialah pemerataan ekonomi, yang menunjukkan prosentase 13,5% responden.

Sekitar 12,3% responden menyatakan pemindahan ibu kota diharapkan bisa mengurangi kepadatan penduduk DKI Jakarta. Terdapat pula responden yang mengikuti saja keputusan pemerintah sebanyak 10,7%. Alasan selanjutnya adalah guna mengurai kemacetan DKI Jakarta yang dipilih oleh 2,9% responden. Adapun 2,7% responden beralasan pemindahan ibu kota negara demi perubahan ke arah yang lebih baik lagi.

Sebelumnya, Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi letak calon ibu kota yang baru. Yakni, di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Keputusan ini merupakan hasil dari olah diskusi panjang antara Presiden dan para jajaran di bawahnya.

Lalu kenapa Kalimantan jadi bahan pertimbangan? Populer dengan lahan yang sangat luas, lahan yang tersedia pun bukan sembarang lahan, melainkan sebagian adalah lahan milik pemerintah sendiri. Menurut sejumlah laporan, pada lokasi yang dipilih oleh pemerintah, negara telah menguasai lahan sebesar 180 hektar. Hal ini tentunya akan mempermudah proses pemindahan ibu kota karena tidak perlu lagi mengurus prosedur pengambilalihan lahan.

Alasan kedua ialah minim gempa. Menurut penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Kalimantan tidak terdapat risiko bencana gempa bumi dan tsunami.

Faktor ini dinilai cukup krusial, karena sebagai pusat pemerintahan, kerusakan akibat bencana alam harus dapat dicegah. Baik Kalimantan Timur maupun Tengah, dianggap sebagai area aman bencana jika dibandingkan dengan Jakarta, atau bahkan Pulau Jawa pada umumnya. Selain itu, terganggunya kinerja pemerintah karena masalah banjir yang selalu jadi musiman seperti yang terjadi di Jakarta, dapat pula dihindari.
Alasan ketiga ialah, Posisinya yang strategis.

Pulau Kalimantan ini berada di tengah jajaran pulau di Indonesia. Hal ini berarti, koordinasi untuk pembangunan ke wilayah barat atau timur Indonesia dapat berjalan lebih efektif lagi. Ditambah lagi, terkait pengiriman delegasi ke berbagai daerah juga bisa lebih mudah dan cepat jika lokasi pusat pemerintahan lebih strategis. Artinya, biaya perjalanan dinas ke daerah-daerah bisa jadi malah akan lebih murah.

Termasuk bagi delegasi dari daerah-daerah lain, terutama Indonesia Timur, dapat dengan mudah mengunjungi pusat pemerintahan dengan lebih cepat. Saat ini memang agak sulit mencari penerbangan langsung, misalnya dari Papua ke area Kalimantan. Namun, dengan adanya perpindahan ibu kota, rute dari kota-kota di Kalimantan ke berbagai daerah, bahkan luar negeri, dapat ditambahkan maupun dibuka.

Alasan keempat inilah yang paling penting, yakni Pemerataan ekonomi. Banyak pihak menyatakan Selama ini, pembangunan terkesan hanya berpusat di Pulau Jawa saja.

Namun, dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan, diharapkan pembangunan akan jadi lebih merata. Yang nantinya juga akan berakibat pada pemerataan penduduk serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apalagi, Ide mengenai pengurangan beban untuk pulau Jawa juga sudah lama dicanangkan.

Kabar baiknya, pembukaan area baru juga bisa menarik banyak investor ke pulau-pulau lain di luar Jawa. Dengan demikian, lapangan pekerjaan akan makin terbuka luas bagi daerah-daerah lain. Harapan lainnya, dengan makin banyak investor yang menanamkan modal di luar Jawa, mobilisasi penduduk ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya dapat berkurang.

Sudah sepantasnya pemerintahan mengusahakan yang terbaik bagi Warga negaranya. Terlebih jika berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan. Mengingat sebenarnya Indonesia adalah negara yang kaya.

Hanya saja belum dioptimalkan secara keseluruhan. Harapan kedepan dengan adanya pemindahan ibukota, dapat pula mendukung eksplorasi kekayaan alam yang bisa digunakan bagi kemaslahatan bersama, dengan tetap melestarikan sumbernya. Mari dukung pemindahan ibukota demi Indonesia yang lebih baik.

Penulis adalah pengamat sosial politik

Artikel ini telah dibaca 38 kali

loading...
Baca Lainnya

Mewaspadai Manuver KAMI Bermuatan Politis

Oleh : Ahmad Bustomi Masyarakat dipusingkan dengan ulah anggota KAMI yang mejeng di berita TV...

29 September 2020, 03:55 WIB

Masyarakat Papua Mendukung Keberlanjutan Otsus

Oleh : Abner Wanggai Pemerintah memberikan sinyalemen untuk melanjutkan Otsus Papua. Otsus tersebut dianggap membawa...

29 September 2020, 03:48 WIB

Lihat, Ketum BPI KPNPA Sebut KPK Lamban

Jakarta – Pernyataan Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamudin, menyebut dan mengapresiasi atas kinerja...

Ketua BPI KPNPA RI TB Rahmad Sukendar, Rabu (4/3)

28 September 2020, 17:52 WIB

Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Oleh : Ade Istianah Angka penambahan pasien positif Covid-19 masih terus terjadi yang menandakan masih...

28 September 2020, 17:00 WIB

Tak Ada Penambahan Jam Kerja dan Lembur Pada RUU Cipta Kerja

Oleh : Abdul Razak Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang sapu jagat yang akan...

28 September 2020, 13:43 WIB

Waspada KAMI Goyang Kursi Presiden

Oleh : Haris Muwahid Masyarakat makin antipati terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), karena mereka...

28 September 2020, 00:16 WIB

loading...