Kamis, 23 Januari 2020 - 15:41 WIB

Pemindahan Ibu Kota Negara Mengakselerasi Pemerataan Pembangunan

Oleh : Yeremia Kogoya

Pemerintah terus menggodok skema pemindahan Ibu Kota Negara. Selain untuk mengurangi kepadatan Jakarta, pemindahan Ibu Kota Negara diperlukan untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara saat ini sudah sangat mendesak. Hal tersebut karena ada pertimbangan bahwa beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sekaligus sudah sangat membebani.

Sehingga pemerintah tidak ingin membuat beban berat tersebut bertambah dan terus-menerus ditanggung oleh Provinsi Jakarta.
Atas dasar itulah, mantan walikota Surakarta tersebut memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

Tentu saja keputusan yang diambil tersebut bisa dibilang mengejutkan, karena pemindahan Ibu Kota merupakan hajat besar bagi Indonesia.
Dirinya juga mengatakan, pemindahan ibu kota tersebut dapat menjadi momentum bagi Indonesia dalam memberikan kado indah kepada dunia. Oleh karena itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menginginkan agar ibu kota baru ini tidak hanya sekedar memindahkan pusat pemerintahan.

Bahkan menurutnya, ibu kota baru ini harus dapat menyaingi Dubai yang terkenal dengan slogan The Happiness City in the Earth. Karena, Jokowi ingin ibu kota baru ini menjadi kota terbaik di dunia.

Sehingga selain memindahkan pusat pemerintahan, juga harus menginstall ulang seluruh sistemnya. Seluruh sistem yang ada di Ibu Kota lama harus mulai ditinggalkan dan diganti dengan sistem baru yang lebih baik dan modern. Nantinya Ibukota baru juga akan menerapkan ibukota yang smart, green and beautiful city.

Pada kesempatan berbeda, pakar Tata Kota, Yayat supriatna menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara keluar Pulau Jawa akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1% sampai 0,2%.

Ia juga menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dapat menurunkan kesenjangan antarwilayah. Pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa tentu dapat mendorong perdagangan antarwilayah, terutama perdagangan antara Pulau Jawa dengan wilayah di luar pulau jawa, serta antarwilayah di luar pulau jawa.

Ibu kota negara tentu merupakan barometer kota-kota lainnya di Indonesia, tentunya harus ibu kota baru tersebut harus dapat mencerminkan peradaban yang berakar pada nilai budaya masyarakat Indonesia yang majemuk berasaskan nilai-nilai Pancasila.
Membangun Ibu Kota negara bukan hanya membangun gedung-gedung pemerintahan saja, tetapi juga mengembangkan tatanan kehidupan baru.

Ace Hasan Syadzily selaku politisi dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, bahwa pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan merupakan solusi yang bijak untuk mengurangi masalah di Jakarta, salah satunya yakni persoalan kemacetan.
Selain itu masih banyak juga permasalahan lainnya seperti jumlah penduduk, hingga penurunan tanah yang berakibat banjir.

Menurutnya, pembicaraan pemindahan ibu kota sudah dilakukan pada era Presiden Sebelumnya, hanya saja wacana pemindahan ibukota era Jokowi jauh lebih maju dengan menyebutkan daerah yang lebih jelas, yaitu sebagian Kabupaten Penajam Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Secara politik, kebijakan pindah ibu kota juga berdampak positif bagi Presiden Jokowi, apabila pemindahan tersebut dapat dieksekusi dalam waktu kepemimpinannya selama 5 tahun kedepan.

Rencana pemindahan Ibukota akan menelan biaya sekitar Rp 323 triliun hingga Rp 466 Triliun. Namun, pemerintah akan melibatkan BUMN dan swasta serta menjamin bahwa pemindahan ibu kota tersebut tidak terlalu membebanii APBN.

Sementara itu, pemindahan Ibukota juga dinilai sebagai upaya menghindari konflik. Turro Wongkaren selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI menyatakan, dari sisi demografi, Kalimantan Timur memilki indeks pertumbuhan manusia yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, bahkan dengan daerah lain di Indonesia.

Selain itu, suku yang ada di Kalimantan Timur lebih kaya dibandingkan dengan provinsi lain yang menjadi kandidat Ibukota baru. Hal ini tentu menjadi sebab dipilihnya Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara Indonesia.

Untuk memudahkan Indonesia dalam melakukan berbagai kerjasama, pemerintah telah mengundang tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru. Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan Mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Pemindahan Ibu Kota Baru tersebut tentu diharapkan akan mencuri perhatian dunia, dimana Indonesia akan memiliki Ibu Kota yang mengaplikasikan teknologi yang canggih.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Artikel ini telah dibaca 23 kali

loading...
Baca Lainnya

Masyarakat Menolak Konsep Usang KAMI

Oleh : Putu Raditya KAMI yang diprakarsai oleh Din Syamsudin dkk berjanji akan menyelamatkan Indonesia....

22 September 2020, 04:20 WIB

Mengutuk Kekejaman KKSB Papua

Oleh : Sabby Kossay Kelompok kriminal separatis bersenjata adalah kumpulan pemberontak yang terus meneror masyarakat...

21 September 2020, 20:53 WIB

Omnibus Law Cipta Kerja Bangkitkan Perekonomian Bangsa

Oleh : Alfisyah Dianasari Pembahasan RUU Cipta Kerja terus dipercepat. Publik pun meyakini bahwa Omnibus...

21 September 2020, 19:53 WIB

Otsus Jilid 2 Dorong Kemajuan Milenial Papua

Oleh : Sabby Kossay Otonomi khusus jilid 2 didukung penuh oleh mahasiswa dan pemuda Papua,...

21 September 2020, 14:28 WIB

RUU Cipta Kerja Jadi Penyelamat Ekonomi

Oleh : Edi Jatmiko Pandemi covid-19 menghantam perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Agar tak terjadi krisis,...

21 September 2020, 00:51 WIB

Bahaya Covid-19 masih Mengintai, Perketat Protokol Kesehatan

Oleh : Reza Pahlevi Pandemi Covid-19 belum berakhir meski sebelumnya Indonesia sempat mengalami pelandaian kasus....

21 September 2020, 00:37 WIB

loading...